Sebanyak 125 item atau buku ditemukan

Jujur terhadap Habibie

Indonesia under Habibie's administration.

Kemauan yang tinggi pemerintah pusat untuk memberikan wewenang yang
lebih besar kepada daerah, telah diperlihatkan pula pada realisasi APBN 1999/
2000, yaitu dengan meningkatkan porsi anggaran yang di daerahkan,
melimpahkan berbagai kegiatan yang terpusat ke daerah, menyerahkan
pemrosesan DIP/Dokumen yang dipersamakan sejauh mungkin ke daerah,
memasukkan faktor sumbangan sumber alam yang tak terbarukan (non-
renewable) dan pendapatan asli ...

Seri Hukum Kesehatan: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?

"""Apakah rahim itu dapat dikatakan sebagai barang atau benda? Bila memang wujudnya sebagai Benda, apakah boleh disewakan??? Saat kemajuan teknologi kedokteran berkembang pesat, dengan diketemukannya cara-cara pengawetan sperma, maka pada tahun 1970 dimulainya era pembuahan luar rahim (in vitro fertilization) yang dikenal dengan program bayi tabung. Program bayi tabung dilakukan oleh pasangan yang sah, di mana hasil pembuahan di luar rahim (zygote) akan dikembalikan kepada wanita yang mempunyai sel telur (ovum), yaitu ibu biologisnya. Tetapi efek samping dari program bayi tabung dimanfaatkan oleh pasangan yang tidak mempunyai keturunan (infertilitas primer) dengan si istri tidak mungkin dapat mengandung atau membesarkan janinnya di rahimnya sendiri sehingga memerlukan rahim wanita lain untuk membesarkan anaknya dengan memberikan sejumlah imbalan materi berdasarkan suatu perjanjian: bila sudah melahirkan, maka anak tersebut harus dikembalikan kepadanya. Inilah yang disebut dengan istilah SURROGATE MOTHER. Secara eksplisit aturan tentang surrogate mother belum ada secara utuh sehingga pada saat aturan HUKUM belum dapat mengawal, maka ada satu instrumen lagi yang bisa dipakai oleh semua pihak untuk menilai proses surrogate mother ini sebagai suatu putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu apa yang dinamakan dengan ETIKA. Pada kasus Surrogate mother didapatkan adanya pelanggaran terhadap wanita yang disewa (ibu pengganti) dan anak yang dilahirkannya. Karena kekuasaan keuangan yang besar, orang tua biologis menyewa seorang wanita untuk dapat mengandung dan melahirkan anaknya. Walaupun terlihat perjanjian ini sama-sama menguntungkan, tetapi dari sisi kemanusiaan terdapat ketimpangan, di mana satu pihak merendahkan pihak yang lainnya dengan istilah sewa rahim karena rahim bukanlah barang untuk mencari nafkah dan juga terdapat unsur zina selain ada beberapa aturan yang melarang melakukan selain proses bayi tabung. Apakah fenomena ini dapat di lakukan di Indonesia? Buku ini dapat menjawab dari berbagai aspek, seperti dari aspek etika, hukum kesehatan, hukum perikatan, hukum kebendaan, hukum sewa-menyewa, hukum waris dan adanya pelanggaran terhadap """"hak anakï"""" yang dilahirkannya."""

"""Apakah rahim itu dapat dikatakan sebagai barang atau benda?

Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Implementasi UU No. 5 Tahun 1999 ini bukan sesuatu yang mudah, karena erat kaitannya dengan dunia usaha dan perekonomian terutama dalam menyamakan pandangan tentang penafsiran dari beberapa pengertian seperti pengertian monopoli atau yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, pengertian persekongkolan, jual rugi, posisi dominan, dan lain-lain. Demikian pula dengan pengertian perumusan tentang struktur pasar, serta lingkup geografis apakah cukup lokal atau regional atau harus bersifat nasional. Apakah bahasa hukum yang digunakan di dalam peraturan tersebut sudah cukup jelas dan benar, sehingga terjamin adanya persamaan pengertian dengan segala implikasi operasionalnya. Kejelasan ini penting, jangan sampai ruang gerak pelaksanaan hukum dibatasi oleh berbagai kesulitan dalam membuktikan hal-hal yang dilarang oleh undang-undang maupun oleh penafsiran yang berbeda-beda dan berubah-ubah, karena ketidakjelasan peraturan. Harus diakui bahwa undang-undang memang belum secara lengkap mampu memberikan solusi bagi penyelesaian perkara yang timbulsebagai pelaksanaan dari undang-undang ini, khususnya yang berkaitandengan peran lembaga peradilan. Namun bagi pelaksana hukum,penerapan suatu undang-undang harus jelas atau sesuai dengan jiwa dan maksud yang terkandung dalam undang-undang tersebut. Buku ini penulis susun secara sederhana dengan kalimat-kalimatyang bersahaja, dengan maksud agar dipahami dan mudah dimengertioleh pembacanya atau mereka yang memerlukan, para akademisi, parapraktisi hukum seperti para pengacara, rekan-rekan penulis, yaitu hakim-hakim di seluruh Indonesia, yang menekuni bidang hukum persaingan usaha, dan yang terpenting bagi para pelaku bisnis dan masyarakat luas, untuk lebih memahami dalam mengimplementasikanUndang-Undang Persaingan Usaha ini. Buku Persembahan Penerbit PrenadaMedia

Memperluas Peran Serta Usaha Kecil dan Koperasi Kecil Dalam pengadaan
barang/jasa, Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
wajib memperluas peluang usaha mikro305 dan usaha kecil306 serta koperasi
kecil. Dalam proses perencanaan dan penganggaran kegiatan, PA/KPA
mengarahkan dan menetapkan besaran pengadaan barang/jasa untuk usaha
mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil. Nilai paket pekerjaan pengadaan
barang/pekerjaan ...

Cerdik & Taktis Menghadapi Kasus Hukum

Seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, hukum tidak pandang bulu, fiat justitia ruat caelum (tegakkan keadilan walaupun langit runtuh) adalah semboyan dan adagium yang sangat sering kita dengarkan. Persoalannya, dalam praktik tidak jarang warga negara atau masyarakat awam yang buta hukum menjadi korban kesewenang-wenangan oknum penegak hukum, dari di tingkat penyidikan, penahanan, persidangan, hingga jatuhnya vonis dan dipenjarakan. Buku ini diharapkan bisa memberikan pencerahan demi tegaknya hukum dan keadilan di bumi Indonesia. Buku ini bisa menjadi panduan bagi kita semua yang "terjerat" kasus hukum (pidana) sehingga kita bisa mengenali dan memahami tata cara penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan penahanan; hak-hak jika menjadi tersangka, terdakwa, dan terpidana; hak-hak hukum saksi dan korban; serta masalah tindak pidana terorisme. -VisiMedia-

Keselamatan, baik dirinya sendiri maupun keluarganya pada kasus-kasus
tertentu menjadi taruhannya, atas kesaksian mereka. Pada tahun 2003, good will
(iktikad baik) dari pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap saksi dan
korban mulai tampak, tetapi baru sebatas pada kasus-kasus tertentu.
Perlindungan hukum yang diberikannya pun hanya dalam bentuk peraturan
pemerintah (PP). 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun
2003 tentang Tata Cara ...

Politik Hukum Pertanahan

A. Sejarah Politik Hukum Politik Hukum Lama, dijalankan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, diawali sejak kedatangan atau zaman pemerintahan Hindia Belanda yang menerapkan asas Konkordansi yaitu: menerapakn hubungan yang berlaku di Belanda berlaku juga di Hindia Belanda. Di Hindia Belanda selain berlaku hukum adat juga berlaku Hukum Islam. Sejak pendudukan penjajahan Belanda sampai dengan Indonesia merdeka tidak ada yunifikasi hukum. Memang Belanda berupaya untuk melakukan yunifikasi (memberlakukan satu hukum untuk seluruh Rakyat di seluruh wilayah negara) tetapi tidak berhasil juga.

A. Sejarah Politik Hukum Politik Hukum Lama, dijalankan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, diawali sejak kedatangan atau zaman pemerintahan Hindia Belanda yang menerapkan asas Konkordansi yaitu: menerapakn hubungan yang berlaku di ...

Algoritma dan Pemrograman

Buku ini dirancang untuk dapat digunakan oleh mahasiswa Program Studi Ilmu Komputer, Teknik Informatika, Sistem Informasi, Manajemen Informatika, Sistem Komputer atau bahkan mahasiswa program studi lain yang mempelajari Algoritma Pemrograman. Algoritma Pemrograman merupakan mata kuliah dasar bagi seorang mahasiswa untuk memulai masuk dalam dunia pemrograman. Algoritma Pemrograman akan memberikan konsep berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah menjadi suatu program tanpa mempermasalahkan bahasa pemrograman sebagai tools yang akan digunakan untuk mengimplementasikannya. Suatu algoritma akan dapat diimplementasikan dalam bahasa pemrograman Pascal, C/C++, Visual C, Visual Basic, Java dan lain-lain.

Suatu algoritma akan dapat diimplementasikan dalam bahasa pemrograman Pascal, C/C++, Visual C, Visual Basic, Java dan lain-lain.

Hukum Perselisihan Partai Politik

“Memulai dan menggagas ide dibentuknya Majelis Tahkim sebagai Mahkamah Partai untuk menyelesaikan perselisihan internal partai politik itu mudah, tetapi untuk mempertahankan dan menjadikannya sebagai lembaga peradilan internal partai yang independen dan kredibel itu susahnya bukan main.” -- Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga RI Penggagas Ide Pendirian Mahkamah Partai di PKB, Sekretaris Jenderal DPP PKB (2008—2014) “Buku ini merupakan karya ilmiah tentang peran Mahkamah Partai Politik dalam menyelesaikan perselisihan partai politik pertama di Indonesia. Sangat bagus dan bermanfaat bagi insan hukum, masyarakat, dan terutama praktisi. Buku ini layak untuk dibaca.” -- Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Airlangga

Sangat bagus dan bermanfaat bagi insan hukum, masyarakat, dan terutama praktisi. Buku ini layak untuk dibaca.” -- Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Airlangga

Konstelasi Politik Indonesia

Pancasila dalam Analisis Fenomenologi Hermeneutika

Bertitik tolak dari kritik Edmund Husserl terhadap dunia modern yang menekankan pada dunia yang objektif, serba formalistik, materialistic, dan mekanik sebagai penyebab kehancuran nilai kemanusian di zaman kita. Teknologi berhasil memanjakan kita akan tetapi kehidupan negara lahir dan ditata dari sebuah konstitusi yang tidak berpijak pada lebenswelt (dunia kehidupan) suatu bangsa maka negara tersebut akan jauh dari nilai nilai kemanusiaan. Hanya dua pilihan yaitu: kita akan jauh dari diri kita sendiri atau kita akan berjuang untuk kembali kepada esensi kemanusiaan itu sendiri. Realitasnya dalam era informasi tidak ada dominasi kekuasaan baik partai politik maupun kroni-kroninya, apalagi personal yang dapat mendominasi negara secara utuh, kekuasaan terbagi dan tersebar di mana-mana. Tidak ada format dialektika yang dapat merajut kehendak sejarah. Kritik terhadap ideologi dan berita hoax banyak membingungkan, namun Pancasila tetap tegak. Refleksi Pancasila saat ini bukan terbatas apa yang dikatakan Bung Karno sebagai pandangan hidup dan dasar negara, bukan saja alat negara yang dijelaskan Pak Harto ataupun sumber dari segala sumber hukum sebagaimana dikatakan Mr. Soepomo, namun Pancasila adalah dunia kehidupan (lebenswelt). Pancasila adalah local wisdom (kearifan lokal) bangsa Indonesia sekaligus living law (hukum yang hidup dimasyarakat). Buku ‘Konstelasi Politik Indonesia: Pancasila dalam Analisis Fenomenologi Hermeneutika’ ini melakukan pemetaan ideologi bangsa Indonesia. Interpretasi Pancasila dalam suatu waktu mungkin dapat dimonopoli, dijadikan alat untuk kekuasaan melalui indoktrinasi. Lembaga pendidikan dan kebudayaan diprogram memproduksi nilai-nilai. Dalam kenyataan kekuasaan dapat runtuh dan berganti, namun Pancasila tetap eksis, tak tergantikan. Pancasila selalu menuntun dan menata kekuasaan di bumi pertiwi ini.

Fazlur Rahman yang dikenal kelompok Islam neomodernis sehingga dapat
dilihat sebagai upaya menginterpretasi Pancasila dalam konteks dasar negara
Indonesia dan relevan dengan pemikiran Islam modern. ... Buku tersebut
berusaha mengungkap kebaruan Pancasila dalam menghadapi persoalan
kenegaraan saat ini, yaitu perlunya nilai-nilai 47 Swasono, Sri-Edi, Pancasila
Asas Bersama, Menelusuri Paradigma Sosial Budaya dan Sosial Ekonomi
Indonesia, Penerbit Forum ...

Agama Anak-anak Bahasa Biografi Buku Teks Ekonomi Hobi dan Usaha Hukum & Perundangan Humor Kategori Lainnya Kesehatan Komik Komputer & Internet Kumpulan Cerpen Kumpulan Puisi Manajemen dan Bisnis Novel Parenting Pariwisata Pendidikan Psikologi Referensi dan Kamus Sains & Teknologi Sastra Sejarah & Budaya Sosial Politik True Story Buku Baru Buku Best Seller Buku Pilihan JUAL BELI ONLINE IBNU TAIMIYAH Sebuah Metode Istinbath Hukum Ibnu Taimiah tentang Menemukan Hukum Jual Beli Online

Diandra Kreatif

Berangkat dari aktifitas yang sering menjadi permasalahan di masyarakat luas bahkan tidak jarang menjadi perdebatan yang tak berujung. Pada dasarnya, jual beli merupakan sesuatu yang dibolehkan oleh Allah SWT . Akan tetapi, hal yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana metode istinbath hukum Ibnu Taimiyah memandang hukum jual beli online. Buku ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana metode istinbath hukum Ibnu Taimiyah tentang akad serta implementasinya pada jual beli online. Dengan demikian, setidaknya yang selama ini menjadi titik masalah dapat terungkap dan dapat menjadi informasi ilmiah yang mencerahkan. Melalui teknik analisis kualitatif dari dari buku ini menghasilkan: Pertama, Ibnu Taimiyah memakai metode istinbath hukum yang hampir sama dengan mazhab Ahmad bin Hambal akan tetapi memiliki perbedaan dalam metode istinbath hukum. Dalam hal ini, Imam Ahmad bin Hambal memakai: (1) Nas yakni Alquran dan sunah, (2) Hadis mursal, (3) Hadis daif, (4) Fatwa sahabat,dan qiyas. Sementara itu, dalam Melakukan metode istinbath hukum Ibnu Taimiyah menggunakan: (1) Alquran, (2) Sunah, (3) ijma, (4) qiyas, (5) istisẖab, dan (6) maslaẖah al Mursalah. Kedua: Ibnu Taimiyah berpendapat kebolehannya bertransaksi dengan, (1) ijab dan kabul, (2) isyarat, (3) tulisan dan (4) jual beli serah terima (muathah). Jadi, hukum jual beli online boleh selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya, serta tidak bertentangan dengan prinsip prinsip syariat Islam.

Berangkat dari aktifitas yang sering menjadi permasalahan di masyarakat luas bahkan tidak jarang menjadi perdebatan yang tak berujung.

Pengaruh Pendistribusian Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik Penerima Zakat BAZNAS Kab. Tanah Datar (Studi di Kecamatan Lima Kaum)