Sebanyak 17 item atau buku ditemukan

Problematika Pertikaian Mamak dalam Proses Alek Malewakan Gala Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Jorong Pilubang Nagari Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten agam)

tersedia di ruang karya ilmiah lantai 2

Hukum Jaminan Kesehatan

Sebuah Telaah Konsep Negara Kesejahteraan Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan

Buku ini berjudul “Hukum Jaminan Kesehatan (Sebuah Telaah Konsep Negara Kesejahteraan Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan). Adalah merupakan luaran hasil penelitian tentang jaminan kesehatan, dan akan diteruskan dengan buku kedua. Pada buku pertama ini telaah dilakukan terhadap konsep negara kesejahteraan yang dianut Indonesia dengan landasan Pancasila dan UUD’45. Konsep mana menunjukkan bagaimana Negara melaksanakan tanggungjawabnya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warganya. Pelaksanaan jaminan kesehatan bagi masyarakat adalah salah satu strateginya. Buku ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi lingkungan akademisi, dan para peneliti untuk melakukan telaah lebih lanjut terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Buku ini juga diharapkan bermanfaat bagi penentu kebijakan terkait dengan berbagai ketentuan hukum yang perlu disesuaikan dengan perkembangan.

meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur; untuk itu negara perlu memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, dengan mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat ...

BELAJAR TADABBUR ILMU KARAKTER PADA LEBAH, BURUNG GAGAK DAN SINGA (Kajian Tafsir Ayat-ayat Fauna)

BELAJAR TADABBUR ILMU KARAKTER PADA LEBAH, BURUNG GAGAK DAN SINGA (Kajian Tafsir Ayat-ayat Fauna) PENULIS: Dr. Doni Putra, Lc., M.Hum., Editor: Dr. NURHADI, S.Pd.I., S.E.Sy., S.H.,M.Sy., MH., M.Pd. Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-251-818-6 Terbit : Mei 2020 www.guepedia.com Sinopsis: Persoalan karakter merupakan di antara isu penting yang sedang mencuat ke permukaan dalam dunia pendidikan saat ini, khususnya di Indonesia. Program Pembentukan karakter adalah bentuk respon terhadap dekadensi moral yang terjadi pada berbagai sisi kehidupan. Dekadensi moral itu terlihat nyata di hadapan mata seiring dengan mulai jauhnya peserta didik bahkan pendidik sekalipun dari nilai-nilai karakter atau akhlak mulia, seperti: seks bebas yang semakin mengkhawatirkan, tawuran antar pelajar, bullying, peredaran video porno di kalangan pelajar, tidak disiplin, tidak jujur, hilangnya rasa hormat kepada guru dan orangtua, narkoba, pelecehan terhadap nilai-nilai agama, sodomi dan masih banyak yang lainnya. Persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat, mulai dari kalangan pejabat Negara sampai kepada masyarakat bawah harus dicarikan solusinya. Apabila tidak ditanggulangi dengan cepat dan benar, tentunya keluarga, masyarakat agama dan Negara akan hancur binasa. Sebagaimana diketahui Indonesia yang mayoritas beragama Islam maka tentunya yang banyak melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai akhlak dan karakter mulia adalah umat Islam sendiri. Oleh karena itu, salah satu solusinya adalah kembali menggali nilai-nilai akhlak dan karakter mulia yang terdapat di dalam al-Quran. Banyak ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan nilai-nilai karakter. Salah satunya yang akan dibahas dalam maha karya ini adalah mencari nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat pada ayat-ayat hewan (fauna) yaitu: lebah, burung gagak dan singa). Banyaknya penyebutan hewan dalam al-Quran dengan tujuan agar manusia dapat memahami pesan Allah dan menunjukkan bahwa hewan adalah makhluk yang mesti dikaji dan dipelajari demi kepentingan dan kebaikan manusia. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

Nabi Muhammad Saw menjelaskan dalam hadist yang sangat popoler bahwa semua anak Adam lahir dalam keadaan Suci (fitrah/mengesakan Allah) maka kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan dia beragama Yahudi atau Nasrani.19 Indonesia ...

PENGANTAR HUKUM PERDATA INDONESIA

Timbulnya hukum karena manusia hidup bermasyarakat. Hukum mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat dan juga mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu. Hukum perdata yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut “hukum perdata material”.

Timbulnya hukum karena manusia hidup bermasyarakat.

STRATEGI CUSTOMER RELATIONSHIP MARKETING

Upaya Meningkatkan Citra dan Keputusan Konsumen Menabung di Bank BRI Surabaya

Strategi Customer Relationship Marketing, sebagai strategi dalam upaya meningkatkan Citra dan Keputusan Konsumen Menabung di Bank BRI Surabaya. Buku ini disiapkan untuk dapat menjadi salah satu rujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan referensi mahasiswa yang mengikuti perkuliahan Marketing. Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna dan memiliki banyak kekurangan, oleh karenanya kami selalu terbuka untuk segala kritik dan saran demi kesempurnaan. Semoga buku ini membawa manfaat bagi para pembaca.

Strategi Customer Relationship Marketing, sebagai strategi dalam upaya meningkatkan Citra dan Keputusan Konsumen Menabung di Bank BRI Surabaya.

Seri Hukum Kesehatan: Mediasi Non Litigasi Terhadap Sengketa

"""Sengketa selalu timbul kapan saja dan dimana saja pada saat dua buah kepentingan tidak dapat diakomodasikan secara bersama-sama dan sudah pasti tidak akan mungkin menghasilkan keputusan kemenangan di kedua belah pihak. Salah satu pihak harus menurunkan tuntutannya agar didapat suatu keseimbangan di antara kedua kepentingan dari pihak yang bersengketa. Singgungan atau gesekan antara dua pihak atau dua kepentingan tidak saja terjadi di masyarakat pada umumnya, tetapi juga bisa terjadi pada pelayanan kesehatan (lingkup medis), yaitu antara Pasien dengan Dokter atau antara Pasien dengan Rumah Sakit. Bila satu pihak (biasanya pihak Pasien) merasa tidak puas akan pelayanan kesehatan yang diterimanya, baik hasil yang tidak sesuai dengan yang diharapkan atau keluhan lainnya yang berhubungan dengan proses pelayanan kesehatan, maka akan menimbulkan konflik yang akan berujung sengketa. Biasanya keluhan Pasien terhadap Dokter dilabel dengan sebutan malpraktik. Buku ini memuat tentang penyelesaian sengketa secara umum di luar jalur Pengadilan (non litigasi) agar dapat lebih diketahui oleh masyarakat luas keuntungan atau manfaat memakai Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap masalah yang dihadapinya."""

"""Sengketa selalu timbul kapan saja dan dimana saja pada saat dua buah kepentingan tidak dapat diakomodasikan secara bersama-sama dan sudah pasti tidak akan mungkin menghasilkan keputusan kemenangan di kedua belah pihak.

Hukum Kepailitan

Buku Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan ini menyajikan secara menyeluruh dan sistematis masalah kepailitan baikyang berlaku umum maupun khusus dalam hukum positif Indonesia. Pemaparan diawali dengan prinsip-prinsip kepailitan dalam berbagai sistem hukum dan penormaan; berbagai prinsip tersebut dalam hukum positif Indonesia. Pembahasan selanjutnya adalah aspek hukum kepailitan dalam perseroan terbatas di Indonesia dan bagaimana penerapan prinsip dan norma hukum kepailitan di Indonesia. Untuk menjembatani pemaparan teoretis dan aplikasi praktis di lapangan, buku ini dilengkapi dengan sejumlah studi kasus yang amat menarik. Buku Persembahan Penerbit PrenadaMedia -Kencana-

Gifis, Steven H. (1998), Dictionary of Legal Terms, Third Edition, Barron's
Educational series, New York. ... Harahap, Yahya (2005), Hukum Acara Perdata:
Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan
Pengadilan, ...

Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata

Buku yang ditulis oleh ahlinya, sangat baik di baca oleh mahasiswa, dosen dan praktisi. Buku Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata persembahan penerbit PrenadaMedia

Buku yang ditulis oleh ahlinya, sangat baik di baca oleh mahasiswa, dosen dan praktisi. Buku Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata persembahan penerbit PrenadaMedia

Seri Hukum Kesehatan: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?

"""Apakah rahim itu dapat dikatakan sebagai barang atau benda? Bila memang wujudnya sebagai Benda, apakah boleh disewakan??? Saat kemajuan teknologi kedokteran berkembang pesat, dengan diketemukannya cara-cara pengawetan sperma, maka pada tahun 1970 dimulainya era pembuahan luar rahim (in vitro fertilization) yang dikenal dengan program bayi tabung. Program bayi tabung dilakukan oleh pasangan yang sah, di mana hasil pembuahan di luar rahim (zygote) akan dikembalikan kepada wanita yang mempunyai sel telur (ovum), yaitu ibu biologisnya. Tetapi efek samping dari program bayi tabung dimanfaatkan oleh pasangan yang tidak mempunyai keturunan (infertilitas primer) dengan si istri tidak mungkin dapat mengandung atau membesarkan janinnya di rahimnya sendiri sehingga memerlukan rahim wanita lain untuk membesarkan anaknya dengan memberikan sejumlah imbalan materi berdasarkan suatu perjanjian: bila sudah melahirkan, maka anak tersebut harus dikembalikan kepadanya. Inilah yang disebut dengan istilah SURROGATE MOTHER. Secara eksplisit aturan tentang surrogate mother belum ada secara utuh sehingga pada saat aturan HUKUM belum dapat mengawal, maka ada satu instrumen lagi yang bisa dipakai oleh semua pihak untuk menilai proses surrogate mother ini sebagai suatu putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu apa yang dinamakan dengan ETIKA. Pada kasus Surrogate mother didapatkan adanya pelanggaran terhadap wanita yang disewa (ibu pengganti) dan anak yang dilahirkannya. Karena kekuasaan keuangan yang besar, orang tua biologis menyewa seorang wanita untuk dapat mengandung dan melahirkan anaknya. Walaupun terlihat perjanjian ini sama-sama menguntungkan, tetapi dari sisi kemanusiaan terdapat ketimpangan, di mana satu pihak merendahkan pihak yang lainnya dengan istilah sewa rahim karena rahim bukanlah barang untuk mencari nafkah dan juga terdapat unsur zina selain ada beberapa aturan yang melarang melakukan selain proses bayi tabung. Apakah fenomena ini dapat di lakukan di Indonesia? Buku ini dapat menjawab dari berbagai aspek, seperti dari aspek etika, hukum kesehatan, hukum perikatan, hukum kebendaan, hukum sewa-menyewa, hukum waris dan adanya pelanggaran terhadap """"hak anakï"""" yang dilahirkannya."""

"""Apakah rahim itu dapat dikatakan sebagai barang atau benda?

Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Implementasi UU No. 5 Tahun 1999 ini bukan sesuatu yang mudah, karena erat kaitannya dengan dunia usaha dan perekonomian terutama dalam menyamakan pandangan tentang penafsiran dari beberapa pengertian seperti pengertian monopoli atau yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, pengertian persekongkolan, jual rugi, posisi dominan, dan lain-lain. Demikian pula dengan pengertian perumusan tentang struktur pasar, serta lingkup geografis apakah cukup lokal atau regional atau harus bersifat nasional. Apakah bahasa hukum yang digunakan di dalam peraturan tersebut sudah cukup jelas dan benar, sehingga terjamin adanya persamaan pengertian dengan segala implikasi operasionalnya. Kejelasan ini penting, jangan sampai ruang gerak pelaksanaan hukum dibatasi oleh berbagai kesulitan dalam membuktikan hal-hal yang dilarang oleh undang-undang maupun oleh penafsiran yang berbeda-beda dan berubah-ubah, karena ketidakjelasan peraturan. Harus diakui bahwa undang-undang memang belum secara lengkap mampu memberikan solusi bagi penyelesaian perkara yang timbulsebagai pelaksanaan dari undang-undang ini, khususnya yang berkaitandengan peran lembaga peradilan. Namun bagi pelaksana hukum,penerapan suatu undang-undang harus jelas atau sesuai dengan jiwa dan maksud yang terkandung dalam undang-undang tersebut. Buku ini penulis susun secara sederhana dengan kalimat-kalimatyang bersahaja, dengan maksud agar dipahami dan mudah dimengertioleh pembacanya atau mereka yang memerlukan, para akademisi, parapraktisi hukum seperti para pengacara, rekan-rekan penulis, yaitu hakim-hakim di seluruh Indonesia, yang menekuni bidang hukum persaingan usaha, dan yang terpenting bagi para pelaku bisnis dan masyarakat luas, untuk lebih memahami dalam mengimplementasikanUndang-Undang Persaingan Usaha ini. Buku Persembahan Penerbit PrenadaMedia

Memperluas Peran Serta Usaha Kecil dan Koperasi Kecil Dalam pengadaan
barang/jasa, Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
wajib memperluas peluang usaha mikro305 dan usaha kecil306 serta koperasi
kecil. Dalam proses perencanaan dan penganggaran kegiatan, PA/KPA
mengarahkan dan menetapkan besaran pengadaan barang/jasa untuk usaha
mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil. Nilai paket pekerjaan pengadaan
barang/pekerjaan ...