Sebanyak 3 item atau buku ditemukan

Politik Hukum Pertanahan Indonesia

Tersedia pada rak koleksi lantai 1

  • ISBN 13 : 9786232187733
  • Judul : Politik Hukum Pertanahan Indonesia
  • Pengarang : Sri Hajati,  
  • Kategori : Hukum Agraria
  • Penerbit : Kencana
  • Klasifikasi : 346.04
  • Call Number : 346.04 SRI p
  • Bahasa : Indonesia
  • Penaklikan : x, 445 hlm.; 23 cm
  • Tahun : 2021
  • Halaman : 445
  • Ketersediaan :
    0001.22102815
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    0001.22102814
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    0001.22102813
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    0001.22102812
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    0001.22102811
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    0001.22102810
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    0001.22102809
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    0001.22102808
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan

Buku Politik Hukum Pertanahan ini diperuntukkan bagi mahasiswa S2 Program Magister Kenotariatan sehingga uraian di dalamnya juga disampaikan contoh soal yang berguna untuk menyiapkan mahasiswa dalam menghadapi kasus-kasus pertanahan di masyarakat. Buku ini juga dapat dibaca juga oleh mahasiswa S1 yang sedang mengambil mata kuliah Hukum Agraria dan Hukum Pengadaan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah (PPHAT) dan juga dapat dibaca oleh kalangan praktisi.

Buku Politik Hukum Pertanahan ini diperuntukkan bagi mahasiswa S2 Program Magister Kenotariatan sehingga uraian di dalamnya juga disampaikan contoh soal yang berguna untuk menyiapkan mahasiswa dalam menghadapi kasus-kasus pertanahan di ...

Politik Hukum Pertanahan

A. Sejarah Politik Hukum Politik Hukum Lama, dijalankan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, diawali sejak kedatangan atau zaman pemerintahan Hindia Belanda yang menerapkan asas Konkordansi yaitu: menerapakn hubungan yang berlaku di Belanda berlaku juga di Hindia Belanda. Di Hindia Belanda selain berlaku hukum adat juga berlaku Hukum Islam. Sejak pendudukan penjajahan Belanda sampai dengan Indonesia merdeka tidak ada yunifikasi hukum. Memang Belanda berupaya untuk melakukan yunifikasi (memberlakukan satu hukum untuk seluruh Rakyat di seluruh wilayah negara) tetapi tidak berhasil juga.

A. Sejarah Politik Hukum Politik Hukum Lama, dijalankan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, diawali sejak kedatangan atau zaman pemerintahan Hindia Belanda yang menerapkan asas Konkordansi yaitu: menerapakn hubungan yang berlaku di ...