Sebanyak 86 item atau buku ditemukan

Cepat & Mudah Belajar Bahasa Prancis

Buku ini akan membantu kesulitan dalam mempelajari bahasa Prancis dengan lebih cepat karena menggunakan metode perbandingan yang disusun secara sistematis, lengkap dengan contoh kalimat dalam tiga bahasa (Prancis-Inggris-Indonesia).Pembahasan dalam buku ini meliputi hampir seluruh tata bahasa penting dalam bahasa Prancis dan fokus pada kesulitan gramatikal yang sering diabaikan. Oleh karena itu, pengecualian gramatika yang sering menjadi kendala dalam mempelajari suatu bahasa, serta jarang dibahas dalam buku lain, dapat anda jumpai dalam buku ini.

C. Pengucapan Berikut ini contoh pengucapan bahasa Prancis dan padanannya
dalam bahasa Inggris. ... hospital - (h yang tidak diucapkan dalam bahasa
Prancis) I, Ï, Î /i/ i naïve un lit lisan J /ʒi/ zh déjà vu Déjeuner Jamrut (dari bahasa
arab).

Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana

Setiap warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum. Namun, dalam praktiknya sering kali terjadi "perbedaan dan pembedaan" karena alasan terentu yang biasanya dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Buku ini merupakan buku panduan bagi masyarakat yang mengalami atau tersandung masalah-masalah hukum pidana. Seperti mengalami penggeledahan, penangkapan, penyitaan benda, hingga menjadi tersangka dan terdakwa. Harapannya, buku ini bisa membangkitkan kesadaran masyarakat akan hak-haknya jika mengalami masalah-masalah hukum seperti itu. Buku ini juga bisa dijakikan pegangan bagi anggota Polri, para penyidik, pengacara/advokat, jaksa, dan hakim para penyidik, pengacara/advokat, jaksa, dan hakim--terutama yang masih baru atau pemula--dalam upaya menjaga ketertiban masyarakat dan menjaga ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum.

13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Beserta Penjelasannya,
Jakarta: Visimedia, 2007 Solahuddin, SH (penghimpun), Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata (KUHP, KUHAP, & KUHPdt), Jakarta: ...

Buku Pintar Pajak E-Commerce

Berkembangnya internet memunculkan industri baru yang disebut electronic commerce (e-commerce). Di lain sisi, e-commerce menimbulkan masalah dari aspek perpajakan. Apa saja yang dapat dikategorikan e-commerce? Apakah e-commerce ini dikenakan pajak? Siapa sajakah yang terkena pajak e-commerce? Pajak apa saja yang dikenakan terhadap transaksi e-commerce? Bagaimanakah perhitungan pajak e-commerce? Apakah cara melapor dan membayar pajak e-commerce sama dengan pajak bukan e-commerce? Indonesia menerapkan sistem self-assessment, yakni Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Hal ini juga berlaku terhadap pajak e-commerce. Namun dari sisi yuridis, pajak mengandung unsur pemaksaan. Jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, akan ada sanksi yang dikenakan. Bahkan ada sanksi yang dikenakan sampai enam tahun pidana penjara, sehingga penting bagi Wajib Pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan untuk mengetahui konsekuensi hukum yang mungkin dihadapinya. Buku ini membahas tuntas aspek perpajakan pada e-commerce. Mulai dari dampak perpajakan dari transaksi e-commerce, perundang-undangan atas perpajakan e-commerce, sampai sanksi jika tidak memenuhi kewajiban pajak. Menjadi lebih lengkap karena disertai dengan contoh kasus dan pembahasannya, di antaranya mengenai online marketplace, classified ads, daily deals, dan online retail. Buku ini dapat menjadi referensi bagi para praktisi, akademisi, dan pelaku usaha e-commerce, terutama dalam hubungannya dengan perpajakan. Pahami kewajiban dan hindari sanksi pajak e-commerce Anda! -VisiMedia-

Berkembangnya internet memunculkan industri baru yang disebut electronic commerce (e-commerce).

Tax Amnesty Itu Mudah

Simulasi dan Praktik Pengampunan Pajak

Banyak keuntungan bisa didapat oleh Wajib Pajak (WP) yang mengikuti Tax Amnesty, antara lain berupa penghapusan pajak terutang, tidak dikenai sanksi administrasi atau pidana, maupun penghapusan PPh Final atas pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham. Terhadap WP juga tidak akan dilakukan proses pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana perpajakan, bahkan bisa dilakukan penghentian jika proses-proses tersebut sedang berlangsung. Data yang dilaporkan oleh WP tidak dapat dijadikan dasar pengenaan sanksi, penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan tindak pidana apa pun. Pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan bagi WP yang ikut Tax Amnesty, berupa pembayaran uang tebusan yang lebih kecil dibandingkan dengan tarif pajak biasa atas harta dan penghasilannya yang diperoleh selama ini. Prosedurnya pun tidak rumit. WP yang berhak mengikuti Tax Amnesty adalah WP yang memiliki kewajiban menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan, di antaranya WP Orang Pribadi, WP Badan, WP UMKM, dan orang pribadi atau badan yang belum menjadi Wajib Pajak. Buku ini merupakan referensi praktis yang memudahkan WP dalam pemahaman dan pengaplikasian karena menjabarkan dengan jelas mengenai syarat, tahapan, simulasi, praktik, dan keuntungan mengikuti Tax Amnesty. Dalam buku ini juga dijelaskan mengenai siapa saja yang dapat, tidak dapat, bahkan dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti Tax Amnesty. Menjadi lebih lengkap karena disertai bonus softfile formulir dan peraturan terkait dalam bentuk CD. Selamat memanfaatkan Tax Amnesty! -VisiMedia-

Banyak keuntungan bisa didapat oleh Wajib Pajak (WP) yang mengikuti Tax Amnesty, antara lain berupa penghapusan pajak terutang, tidak dikenai sanksi administrasi atau pidana, maupun penghapusan PPh Final atas pengalihan harta berupa tanah ...

Panduan Praktis Membuat Surat-Surat Bisnis & Perjanjian

Apakah Anda ingin menyewa ruko? Membeli perlengkapan kantor dalam jumlah besar? Hendak melakukan kerja sama usaha? Atau menjadi pekerja lepas di suatu perusahaan? Apa yang Anda perlukan? Begitu banyak aktivitas bisnis dan transaksi sehari-hari yang membutuhkan surat perjanjian. Tujuannya, supaya para pihak terikat secara hukum sehingga memperoleh kepastian atas hak dan kewajibannya. Begitu pula, ketika salah satu pihak melakukan pelanggaran (wanprestasi). Dengan adanya perjanjian, pihak lain yang terkait dapat menuntut haknya. Perjanjian berfungsi sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Para pihak bisa membuat perjanjian apa pun sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Buku ini mengulas perjanjian yang biasa digunakan sehari-hari, baik secara otentik maupun di bawah tangan. Dengan demikian, dapat membantu siapa pun dalam membuat perjanjian. Di dalamnya dijabarkan dengan lugas teori-teori terkait perjanjian, yaitu definisi perjanjian-perjanjian tertentu, asas kebebasan perjanjian, syarat-syarat sah perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, penafsiran perjanjian, unsur-unsur perjanjian, jenis-jenis perjanjian, fungsi perjanjian, pelaksanaan perjanjian, disertai pedoman praktis membuatnya. Menjadi lengkap, karena buku ini terdiri dari lebih kurang 130 jenis draft perjanjian, surat kuasa, surat pencabutan kuasa, surat pernyataan, dan surat legal lainnya untuk kepentingan bisnis dalam bentuk CD dalam format word yang bisa disalin dan langsung diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan. Semoga buku ini memberikan banyak manfaat bagi para pelaku bisnis, praktisi hukum, dan masyarakat pada umumnya. -VisiMedia-

Selain melakukan pekerjaan berdasarkan ruang lingkup tersebut sebagaimana
dimaksud ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, KARYAWAN juga sepakat untuk
melaksanakan pekerjaan tambahan di luar ruang lingkup tersebut sebagaimana
dimaksud ayat 1 Pasal ini yang ditugaskan oleh PERUSAHAAN sepanjang untuk
kepentingan ruang lingkup pekerjaan tersebut. 4. Dalam melaksanakan
pekerjaan tambahan tersebut sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini,
KARYAWAN berhak untuk ...

Buku Pintar Memahami & Membuat Surat Perjanjian

PERJANJIAN? Kita seling bersinggungan dengan istilah "perjanjian" ketika berhubungan dengan pihak lain, baik itu untuk kepentingan antarindividu maupun bisnis. Namun, apakah kita tahu pasti tentang siapa saja yang bisa atau yang tak bisa mengadakan perjanjian? Apakah syarat-syarat terjadinya perjanjian? Bagaimana menyusun isi perjanjian? Bagaimana menghadapi perjanjian yang merugikan salah satu pihak, kemudian menegosiasikan pasal-pasal tersebut sehingga menguntungkan bagi kedua belah pihak? Hukum Indonesia menganut sistem kebebasan berkontrak yang memberikan hak kepada setiap orang untuk melakukan perjanjian dengan siapa pun. Hal itu berarti, ada kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, menentukan isi, bentuk, dan terhadap hukum mana perjanjian itu akan tunduk-selama perjanjian tersebut tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Buku ini berisi teori, teknik, dan istilah terkait dengan perjanjian yang sangat penting untuk dipahami agar tidak terjadi kesalahpahaman dan perbedaan pengertian antara para pihak yang membuat perjanjian. Dengan contoh praktis draf perjanjian berserta analisisnya, buku ini menjadi panduan praktis bagi semua pihak. Membuat perjanjian jadi lebih mudah dan hal-hal penting dalam sebuah perjanjian tak akan luput lagi dari mata kita. -VisiMedia-

Berdasarkan Pasal 1601a KUH Perdata, perjanjian kerja ialah suatu persetujuan
ketika pihak kesatu yaitu buruh, mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya
kepada pihak lain yaitu majikan, dengan upah selama waktu yang tertentu. Saat
ini telah terjadi pergeseran paradigma mengenai hubungan buruh dan majikan.
Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja
adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang ...

Tanya Jawab Seputar Hukum Perusahaan

Di balik kesuksesan dan keuntungan memiliki perusahaan, banyak pelaku usaha mengalami aneka permasalahan yang berakibat hukum, baik pidana maupun perdata. Berbagai pertanyaan yang diajukan kepada hukumonline.com membuktikan hal tersebut. Permasalahan yang paling banyak dikeluhkan adalah permasalahan dalam perseroan terbatas (PT), dari tata cara mendirikan; permodalan; penjualan saham; hak dan kewajiban pemegang saham, direktur, dan komisaris; hingga risiko hukumnya. Permasalahan lainnya menyangkut permasalahan dalam CV, firma, UD, dan yayasan. Persaingan usaha dan kepailitan yang sering menjadi problem tersendiri bagi para pelaku usaha juga dibahas dalam buku ini. Anda ingin mendirikan perusahaan atau badan usaha? Anda mengalami masalah hukum dalam mengelola perusahaan? Baca dan pelajari buku “kisah nyata” ini, siapa tahu bisa mengurangi biaya konsultasi hukum Anda. Buktikan sendiri! Buku ini cocok dan layak dibaca oleh siapa pun, tanpa terkecuali.

Bagaimana Hukum Acara Persaingan Usaha? Pertanyaan Apakah yang
seharusnya dilakukan dalam menangani proses keberatan pelaku usaha
terhadap putusan KPPU? Apakah tetap berpegangan pada hukum acara
perdata (KUHPer) ...

KUHP;Kitab Undang-undang Hukum Pidana & KUHAP;Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Pasal 392 Seorang pengusaha, pengurus atau komisaris perseroan terbatas,
maskapai andil Indonesia atau koperasi, yang dengan sengaja mengumumkan
daftar atau neraca yang tidak benar, diancam dengan pidana penjara paling
lama satu tahun empat bulan. Pasal 393 (1) Barang siapa memasukkan ke
Indonesia tanpa tujuan jelas untuk dikeluarkan lagi dari Indonesia, menawarkan
menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau
dibagi-bagikan, ...

Hak-hak konsumen jika dirugikan

On consumer protection in Indonesia.

Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan
pemeliharaan. 3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan
jujur serta tidak diskriminatif. 4. Menjamin mutu barang/jasa yang diproduksi dan/
atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa
yang berlaku. 5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/
atau mencoba ...

Cerdik & Taktis Menghadapi Kasus Hukum

Seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, hukum tidak pandang bulu, fiat justitia ruat caelum (tegakkan keadilan walaupun langit runtuh) adalah semboyan dan adagium yang sangat sering kita dengarkan. Persoalannya, dalam praktik tidak jarang warga negara atau masyarakat awam yang buta hukum menjadi korban kesewenang-wenangan oknum penegak hukum, dari di tingkat penyidikan, penahanan, persidangan, hingga jatuhnya vonis dan dipenjarakan. Buku ini diharapkan bisa memberikan pencerahan demi tegaknya hukum dan keadilan di bumi Indonesia. Buku ini bisa menjadi panduan bagi kita semua yang "terjerat" kasus hukum (pidana) sehingga kita bisa mengenali dan memahami tata cara penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan penahanan; hak-hak jika menjadi tersangka, terdakwa, dan terpidana; hak-hak hukum saksi dan korban; serta masalah tindak pidana terorisme. -VisiMedia-

Keselamatan, baik dirinya sendiri maupun keluarganya pada kasus-kasus
tertentu menjadi taruhannya, atas kesaksian mereka. Pada tahun 2003, good will
(iktikad baik) dari pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap saksi dan
korban mulai tampak, tetapi baru sebatas pada kasus-kasus tertentu.
Perlindungan hukum yang diberikannya pun hanya dalam bentuk peraturan
pemerintah (PP). 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun
2003 tentang Tata Cara ...