Sebanyak 5 item atau buku ditemukan

Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)

Hukum Jaminan menurut J. Satrio diartikan sebagai peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur. Ringkasnya hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang (J.Satrio, 2002:3), Selain itu, menurut Salim HS memberikan definisi hukum jaminan yaitu keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit (Salim HS, 2004: 6). Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian Jaminan merupakan perjanjian accesoir yang mengikuti perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit (perjanjian hutang), jadi tidak akan ada perjanjian jaminan jika tidak ada perjanjian pokok, dan umumnya pihak yang memberikan/menyerahkan jaminan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Dalam buku ini membahas tentang tempat pengaturan Hukum Jaminan yang diatur dalam Buku II KUHPerdata, dan yang diatur diluar Buku II KUHPerdata. Yang diatur dalam Buku II KUHPerdata contohnya yaitu Gadai dan Hipotek, sedangkan yang diatur diluar Buku II KUHPerdata contohnya seperti Jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan.

Hukum Jaminan menurut J. Satrio diartikan sebagai peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur.

HUKUM BISNIS: Perjanjian Kredit dan Jaminan Pemegang Saham

HUKUM BISNIS: Perjanjian Kredit dan Jaminan Pemegang Saham Penulis : Dodi Oktarino, S.H., M.Kn. Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-309-282-1 Terbit : Desember 2020 Sinopsis : Hukum Bisnis dibahas dalam buku ini seumpama alat berupa sistematika tertentu yang merangkum berbagai cabang atau ranting pada hukum, guna memperoleh pengertian-pengertian hukum tertentu bagi orang yang memanfaatkan alat tersebut. Hukum Bisnis kemudian akan memiliki warna yang berbeda-beda sesuai siapa “USER” atau penggunanya. Hal ini yang menyebabkan sudut pandang hukum bisnis ada pada sisi yang berbeda-beda. Sudut pandang pada buku ini bertolak dari kegiatan bisnis perbankan yang menerapkan prinsip ketat dalam menghadapi setiap resiko kredit. Dalam perkembangannya bisnis perbankan kerap membangun konstruksi jaminan kredit berlapis. Tidak hanya menggunakan jaminan kebendaan seperti Hak Tanggungan dan Fidusia saja, pada kasus posisi yang penulis uraikan kredit juga menerapkan Perjanjian Penambahan Dana dan Subordinasi. Sehingga menarik untuk diketahui sejauh mana perjanjian itu mengakomodir kehendak para pihak dan melindungi kepentingan debitur yang biasanya tergerus karena praktik perjanjian baku. Buku ini selain bisa menyegarkan pemikiran pembaca tentang perlindungan hukum, dan teknik membangun perjanjian yang adil, namun juga dapat dijadikan panduan bagi Legal Officer, Konsultan Hukum, Notaris dan PPAT, hingga pada para mahasiswa yang hendak mengkritisi klausula-klausula di dalam perjanjian kredit serta jaminan-jaminannya. Anda ingin merancang sebuah perjanjian ? Baca buku ini dan terapkan sendiri metode “menekan sekuat-kuatnya potensi kerugian dan mendorong setinggi-tingginya potensi keuntungan”, selesai membaca buku ini penulis yakin kelak pembaca akan paham bahwa konsep tersebut sama sekali tidak egois. Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

D. Aspek Jaminan Kredit Istilah hukum jaminan merupakan terjemahan dari istilah security of law, zekerheidsstelling, atau zekerheidsrechten. Menurut J. Satrio dalam bukunya Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, hukum jaminan ...

Buku Ajar Hukum Perdata Internasional

Buku ajar Hukum Perdata Internasional ini merupakan buku yang membahas tentang hubungan hukum keperdataan secara Internasional. Hukum Perdata Internasional merupakan hukum perdata yang memiliki unsur asing dalam hubungan antara individu satu dengan lainnya atau hubungan antara badan hukum satu dengan lainnya. Adanya unsur asing dalam hubungan hukum keperdataan menyebabkan adanya hukum asing yang berlaku. Buku ini juga menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan persoalan hukum perdata yang mempunyai unsur asing, seperti perkawinan beda kewarganegaraan, status kewarganegaraan, perjanjian yang dilakukan oleh orang yang beda warganegara. Sehingga perbuatan hukum tersebut mendapat perlindungan yang adil serta berkepastian hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI) atau bagi Warga Negara Asing (WNA).

Buku ajar Hukum Perdata Internasional ini merupakan buku yang membahas tentang hubungan hukum keperdataan secara Internasional.

Hukum Perdata

Hukum perdata di sini tidak hanya mencakup tema-tema yang telah ditetapkan dalam KUHpdt, melainkan juga dilengkapi dengan tinjauan hukum perdata Islam sebagai penutup dari pembahasan. Topik-topik dalam hukum perdata Islam merupakan topik yang tidak mudah ditemui dalam buku ajar hukum perdata lainnya, bahkan terkesan asing. Buku ajar ini berusaha mengawali agar perkuliahan hukum perdata tidak hanya berkutat pada materi-materi yang umum tetapi juga disertai dengan materi-materi perdata Islam.

Hukum perdata di sini tidak hanya mencakup tema-tema yang telah ditetapkan dalam KUHpdt, melainkan juga dilengkapi dengan tinjauan hukum perdata Islam sebagai penutup dari pembahasan.

Panduan Praktis Membuat Surat-Surat Bisnis & Perjanjian

Apakah Anda ingin menyewa ruko? Membeli perlengkapan kantor dalam jumlah besar? Hendak melakukan kerja sama usaha? Atau menjadi pekerja lepas di suatu perusahaan? Apa yang Anda perlukan? Begitu banyak aktivitas bisnis dan transaksi sehari-hari yang membutuhkan surat perjanjian. Tujuannya, supaya para pihak terikat secara hukum sehingga memperoleh kepastian atas hak dan kewajibannya. Begitu pula, ketika salah satu pihak melakukan pelanggaran (wanprestasi). Dengan adanya perjanjian, pihak lain yang terkait dapat menuntut haknya. Perjanjian berfungsi sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Para pihak bisa membuat perjanjian apa pun sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Buku ini mengulas perjanjian yang biasa digunakan sehari-hari, baik secara otentik maupun di bawah tangan. Dengan demikian, dapat membantu siapa pun dalam membuat perjanjian. Di dalamnya dijabarkan dengan lugas teori-teori terkait perjanjian, yaitu definisi perjanjian-perjanjian tertentu, asas kebebasan perjanjian, syarat-syarat sah perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, penafsiran perjanjian, unsur-unsur perjanjian, jenis-jenis perjanjian, fungsi perjanjian, pelaksanaan perjanjian, disertai pedoman praktis membuatnya. Menjadi lengkap, karena buku ini terdiri dari lebih kurang 130 jenis draft perjanjian, surat kuasa, surat pencabutan kuasa, surat pernyataan, dan surat legal lainnya untuk kepentingan bisnis dalam bentuk CD dalam format word yang bisa disalin dan langsung diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan. Semoga buku ini memberikan banyak manfaat bagi para pelaku bisnis, praktisi hukum, dan masyarakat pada umumnya. -VisiMedia-

Selain melakukan pekerjaan berdasarkan ruang lingkup tersebut sebagaimana
dimaksud ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, KARYAWAN juga sepakat untuk
melaksanakan pekerjaan tambahan di luar ruang lingkup tersebut sebagaimana
dimaksud ayat 1 Pasal ini yang ditugaskan oleh PERUSAHAAN sepanjang untuk
kepentingan ruang lingkup pekerjaan tersebut. 4. Dalam melaksanakan
pekerjaan tambahan tersebut sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini,
KARYAWAN berhak untuk ...