Sebanyak 25 item atau buku ditemukan

Fikih Bisnis Syariah Kontemporer

Karya bertema fikih bisnis syariah kontemporer ini merupakan panduan bagi seorang Muslim dalam menjalankan aktivitas bisnisnya pada era globalisasi dan teknologi saat ini. Sudah sepatutnya aktivitas bisnis dijalankan berdasarkan ketentuan­ketentuan dan prinsip­prinsip muamalah secara umum yang sesuai dengan ajaran Islam, sehingga ia dapat mencapai falah atau kemenangan (berkah dan bersih), bernilai ibadah, serta mendapatkan pahala untuk memudahkannya menuju surga yang dicita­citakan. Buku ini terdiri dari 13 bab. Setelah dibuka dengan pendahuluan di bab pertama, penulis memaparkan konsep fikih bisnis syariah kontemporer di bab kedua. Bab tiga hingga lima menjelaskan jual beli daring (e-commerce), bisnis multi level marketing (MLM), waralaba (frenchise). Bab enam dan tujuh membahas tentang kartu bank dan kartu kredit (credit card). Selanjutnya, penulis membahas hak guna usaha (leasing), pembiayaan modal ventura, dan anjak piutang (factoring). Diikuti dengan penjelasan jual beli valuta asing (sharf) di bab sebelas, dan jual beli saham di bab berikutnya. Materi penutup adalah tentang prinsip­prinsip umum muamalah yang melandasi bisnis syariah kontemporer. Buku ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para mahasiswa dalam mempelajari dan memahami ketentuan hukum bisnis syariah di bidang hukum ekonomi Islam, khususnya bagi para mahasiswa yang mengambil jurusan hukum ekonomi syariah di fakultas syariah, maupun ekonomi islam di fakultas ekonomi dan bisnis islam, di berbagai universitas islam negeri dan/atau swasta. Di samping itu, buku ini juga cocok dijadikan rujukan bagi masyarakat luas dalam mengetahui ketentuan hukum syara’ tentang bisnis syariah. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup #PrenadaMedia

Karya bertema fikih bisnis syariah kontemporer ini merupakan panduan bagi seorang Muslim dalam menjalankan aktivitas bisnisnya pada era globalisasi dan teknologi saat ini.

Kamus Hukum dan Yurisprudensi

Ratusan ribu kata hukum yang terkumpul dalam buku ini berasal dari buku-buku kamus hukum besar dari berbagai tahun penerbitan, baik dari dalam maupun luar negeri. Kata adalah simbol yang mengandung pesan untuk dipahami oleh para pembaca simbol. Kata-kata hukum sebagai sebuah simbol juga mengandung pesan hukum. Gaya penulisan buku ini berikhtiarÊlebih mengakrabkan antara pesan, penerima pesan, dan objek yang dibicarakan dalam konteks pemahaman dan penegakan hukum. Bahasa dan hukum merupakan bagian dari produk budaya bangsa yang terus mengalami perkembangan sesuai dengan dinamika perkembangan dan kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, penerapan, penemuan, pembentukan, dan penafsiran hukum atas suatu teks hukum juga mengalami dinamika perkembangan dan kemajuan budaya bangsanya dan pergaulan hukum dengan bangsa-bangsa di dunia, sehingga norm-norma baru dalam yurisprudensi dan regulasi terkini mewarnai indah dan kaya istilah dalam kamus ini. *** Persembahan penerbit Kencana (PrenadaMedia)

iuran jaminan sosial sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta
jaminan sosial, pemberi kerja, dan/atau ... Publik) iure (Ltn) menurut hukum iure
gestiones (Ltn) tindakan-tindakan negara di bidang keperdataan atau dagang; ...

Beberapa aspek hukum laut dan perikanan termasuk koperasi perikanan di Eropa, Timur Tengah, dan Indonesia

turut dilampirkan Peraturan-Peraturan Koperasi dan Perikanan serta Peraturan Perikanan MEE : terutama untuk kalangan koperasi, perikanan dan mahasiswa

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Undang-Undang No. 3 Tahun 1971)

On arbitration cases and process in Indonesia.

Karena sangat diharapkan laporan-laporan tentang tindak pidana korupsi yang
telah dilakukan atau diduga telah dilakukan maka perlulah diberikan
perlindungan terhadap para pelapor tersebut yang sungguh-sungguh akan
membantu usaha pemberantasan korupsi. Supaya perlindungan ini dapat
dijamin maka saksi wajib merahasiakan nama/ alamat atau hal-hal yang
memungkinkan dikenalnya pelapor baik dalam phase pemeriksaan
pendahuluan maupun dalam sidang ...

Pertumbuhan Demokrasi, Penegakan Hukum, Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Democracy, law enforcement, and human rights in Indonesia; collection of articles previously published.

Sejumlah alasan yang mendasari pemikiran itu ialah, antara lain, Pertama: kalau
dicantumkan di dalam TAP tersendiri, tak dapat disangkal bahwa posisi
perlindungan HAM di Indonesia lebih kuat pijakannya. Tak usah dikhawatirkan
kalau nantinya penegakan HAM akan statis. Sebab, menurut hemat saya,
sesudah lahir TAP akan disusul dengan per- undang-undangan yang diperlukan
, sebagai peraturan pelaksanaannya. Dan seperti yang saya katakan tadi,
sementara ditunggu ...

Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan

Buku ini ditulis berdasarkan hasil peneliti an yang panjang serta pengalaman penulis selama bertugas di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tersaji di dalamnya uraian lengkap tentang BPK, baik sejarah, dasar hukum, kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan, serta bagaimana BPK melaksanakan tugas-tugasnya. Semua itu ditulis secara populer dengan menunjukkan berbagai contoh hasil pemeriksaan BPK. Sdr. Baharuddin Aritonang merupakan orang yang tepat untuk menuangkan buah pikirannya dalam masalah keuangan negara umumnya dan Badan Pemeriksa Keuangan pada khususnya. —Dr Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan RI

Awas! Lembaga negara tidak sama dengan instansi pemerintah. Bayangkan,
kesalahan ini menimpa tidak kurang daripada Kamus Besar Bahasa Indonesia,
termasuk edisi terbaru, 2014. Dalam kamus “biang” ini, BPK dikatakan
merupakan “instansi pemerintah Indonesia yang setingkat dengan departemen
yang bertugas mengawasi penggunaan uang negara oleh instansi pemerintah”.
Ada lagi kamus, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer tahun 1995 Arti 6
Sebuah Nama.

Pengembangan metode dan materi dakwah pada penyiaran Islam di RRI

On propagation of Islam through radio broadcasting by Radio Republik Indonesia.

On propagation of Islam through radio broadcasting by Radio Republik Indonesia.