Sebanyak 5 item atau buku ditemukan
turut dilampirkan Peraturan-Peraturan Koperasi dan Perikanan serta Peraturan Perikanan MEE : terutama untuk kalangan koperasi, perikanan dan mahasiswa
(Undang-Undang No. 3 Tahun 1971)
On arbitration cases and process in Indonesia.
Karena sangat diharapkan laporan-laporan tentang tindak pidana korupsi yang
telah dilakukan atau diduga telah dilakukan maka perlulah diberikan
perlindungan terhadap para pelapor tersebut yang sungguh-sungguh akan
membantu usaha pemberantasan korupsi. Supaya perlindungan ini dapat
dijamin maka saksi wajib merahasiakan nama/ alamat atau hal-hal yang
memungkinkan dikenalnya pelapor baik dalam phase pemeriksaan
pendahuluan maupun dalam sidang ...
Democracy, law enforcement, and human rights in Indonesia; collection of articles previously published.
Sejumlah alasan yang mendasari pemikiran itu ialah, antara lain, Pertama: kalau
dicantumkan di dalam TAP tersendiri, tak dapat disangkal bahwa posisi
perlindungan HAM di Indonesia lebih kuat pijakannya. Tak usah dikhawatirkan
kalau nantinya penegakan HAM akan statis. Sebab, menurut hemat saya,
sesudah lahir TAP akan disusul dengan per- undang-undangan yang diperlukan
, sebagai peraturan pelaksanaannya. Dan seperti yang saya katakan tadi,
sementara ditunggu ...
Issues on crimes, law enforcement in corruption cases, and human rights in Indonesia; collected articles.
... Besar RI untuk Arab Saudi (17 Februari 1999-Februari 2001) * Menteri
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (8 Februari 2001-1 ... LAIN: * Guru Besar
tidak tetap Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta * Guru Besar tidak tetap
Universitas Nasional, Jakarta ... 1971 * Tanya Jawab Tindak Pidana
Penyelundupan, 1 977 Kejahatan Karupsi dan Penegakan Hukum * Hubungan
Perbuatan Korupsi dengan.
