Sebanyak 17 item atau buku ditemukan
(3) Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase partai politik
yang mekanismenya diatur dalam AD dan ART. Pasal 33 (1) Perkara partai
politik berkenaan dengan ketentuan undang-undang ini diajukan melalui
pengadilan negeri. (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat
pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah
Agung. (3) Perkara ...
On Indonesian laws and legal system.
c. lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan; d. lebih
memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi; dan e. lebih
menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing
dalam menarik investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing
maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan
daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas. Dengan berlandaskan pada
arah dan tujuan ...
BAB IV PENJAMINAN SIMPANAN NASABAH BANK Bagian Pertama
Kepesertaan Pasal 8 (1) Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah
Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan. (2) Kewajiban
bank menjadi peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
termasuk Badan Kredit Desa. Pasal 9 Sebagai peserta Penjaminan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sedap Bank wajib: a. menyerahkan
dokumen sebagai berikut: 1) ...
Legal settlement on malpractice in medical care in Indonesia.
Bergesernya nilai tujuan pendirian rumah sakit sebagai lembaga moral untuk
pelayanan kesehatan yang berdasarkan pelayanan untuk hak asasi manusia
yang bertujuan kesejahteraan masyarakat (social welfare) ke arah orientasi
bisnis (profit oriented). Rumah sakit tidak lagi mempertimbangkan pelayanan
moral, pelayanan etik yang bersumber pada hak asasi manusia untuk sehat
yang berujung pada kesejahteraan sebagai tujuan dan dasar pelayanan rumah
sakit, akan tetapi ...
Pasal 8 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Standar kompetensi
disusun oleh asosiasi institusi pendidikan kedokteran dan asosiasi institusi
pendidikan kedokteran gigi serta kolegium kedokteran dan kolegi- um
kedokteran gigi. Huruf d Cukup jelas Huruf e Penerapan cabang ilmu kedokteran
dan kedokteran gigi yang disahkan, terlebih dahulu ditetapkan bersama
kolegium terkait. Huruf f Etika profesi adalah kode etik dokter dan kode etik
dokter gigi yang disusun oleh ...
TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING 62. Transaksi dalam mata uang asing
harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata
uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
Misalnya tidak dilakukan di muka notaris atau tidak dihadiri oleh Balai Harta
Peninggalan. Pada pasal yang lain yakni Pasal 112 KUHPerdata, pembagian
waris dapat dibatalkan apabila: • Dilakukan dengan paksaan; • Dilakukan
penipuan; ...
UU SUSDUK 2009 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2009 ... Penyunting: Tim Redaksi
Pustaka Yustisia Cetakan Pertama, 2009 Diterbitkan Oleh: Penerbit Pustaka
Yustisia ...
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2006
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995
TENTANG KEPABEANAN 5 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG
REPUBLIKINDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN
86 UNDANG-UNDANG REPUBLIKINDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1995
TENTANG KEPABEANAN 168 ...
