Sejak dimulainya reformasi tahun 1998, Indonesia memasuki fase sejarah politik baru. Salah satunya adalah upaya “pemurnian” sistem demokrasi presidensial melalui amandemen konstitusi sejak tahun 1999 hingga 2002. Sebagian besar upaya pemurnian sistem demokrasi presidensial melalui amandemen UUD 1945 dapat dikatakan berhasil. Pelembagaan tiga prinsip pokok sistem presidensial terpenuhi, yakni (1) presiden dipilih untuk masa jabatan yang bersifat tetap; (2) presiden dipilih secara langsung oleh rakyat atau melalui dewan pemilih (electoral college); dan (3) presiden merupakan kepala eksekutif yang bersifat tunggal. Tiga prinsip tersebut tidak hanya telah dilembagakan melalui perubahan pasal-pasal UUD 1945, melainkan juga telah diimplementasikan dalam praktik kehidupan politik bangsa Indonesia sejak Pemilu 2004. Namun demikian, obsesi untuk memurnikan dan memperkuat sistem demokrasi presidensial tidak sepenuhnya terpenuhi. Sistem saling mengawasi secara seimbang (checks and balances) antara lembaga eksekutif dan legislatif misalnya, tidak dilembagakan secara kuat karena presiden tidak memiliki hak veto. Selain itu, obsesi atas presidensialisme tidak didukung dengan pelembagaan sistem perwakilan dan sistem kepartaian yang compatible. Dalam konteks sistem kepartaian, praktik demokrasi presidensial cenderung terpenjara oleh sistem multipartai ekstrem yang menghasilkan struktur politik fragmentatif di parlemen. Buku ini hendak membahas dinamika dan efektivitas kinerja sistem demokrasi presidensial Indonesia dari masa ke masa atas dasar beragam faktor pengaruh yang dikemukakan tersebut. Secara teoritis sistem demokrasi presidensial dalam buku ini adalah sistem pemerintahan yang menempatkan Presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif sekaligus pusat kekuasaan negara. Atas dasar itu akan tampak mengapa pada waktu-waktu tertentu sistem presidensial bisa bekerja dan pada waktu atau periode lain tidak bisa bekerja. Juga menarik dikaji lebih jauh, aspek institusional dan noninstitusional yang perlu diperbaiki dalam rangka penyempurnaan sistem presidensial ke depan, sehingga pada akhirnya bisa mewadahi kebutuhan bangsa kita akan sebuah sistem pemerintahan yang tidak hanya demokratis, tetapi juga stabil dan efektif –dalam arti, bekerja untuk kepentingan rakyat.
Sejak dimulainya reformasi tahun 1998, Indonesia memasuki fase sejarah politik baru.
TERSEDIA PADA RUANG KAYA ILMIAH LANTAI 2
| 02.21900377 |
Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
|
TERSEDIA PADA RUANG KARYA ILMIAH LANTAI 2
| 02.21900165 |
Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
|
Writing is one of the most demanding tasks that academics and researchers face. In some disciplines we learn some of what we need to know to be productive, successful writers; but in other disciplines there is no training, support or mentoring of any kind.
Remember also that healthy habits may fail, effective patterns may break and
writing strategies may work well in one context but not in others. In academic
writing there seems to be a fairly common need for people to start and stop, to
jump in ...
Poin penting dalam buku ini, yakni mengenai asumsi dasar yang dibangun oleh tim penyusun mengenai reformasi instrumental Polri. Asumsi ini adalah kajian politik atas instrumen-instrumen yang selama ini telah ada, terutama yang menyangkut pengaturan kewenangan dan fungsi Polri dengan mengambil periode sejak dimulainya reformasi Polri pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2011. Fokus kajian dalam buku ini juga diarahkan pada langkah, evaluasi, dan pencapaian yang sudah ada dalam reformasi instrumental Polri selama periode tersebut. Oleh karena itu, instrumen-instrumen yang dapat digunakan untuk menganalisis pencapaian dan evaluasi reformasi instrumental Polri adalah melalui dua aspek. Pertama, perubahan paradigma Polri sebagai civilian police (polisi sipil) dan kedua, regulasi atau kebijakan yang mengatur Polri setelah tahun 1998.
Poin penting dalam buku ini, yakni mengenai asumsi dasar yang dibangun oleh tim penyusun mengenai reformasi instrumental Polri.
A clear, lively and data-centric introduction to statistics with integrated SPSS (version 22) commands. Features a new chapter on research design.
Taking advanced math in eighth grade is often thought to be a proxy for being a
more serious student, who is on a college bound track. In this exercise we
explore differences on a number of academic and non-academic variables
between ...
Development practitioners have made increasing use of participatory policy designs in response to rising pressure to incorporate local and community-based involvement in poverty alleviation interventions.
