Juga diperlukan pelajaran interdisipliner , seperti pelajaran " campuran " antara biologi , kimia dan etika . Atau antara matematika dengan elektronika dan ...
Critics on the 1999 Indonesian general election system and its results, with references to Indonesian laws regarding with politics and local government autonomy.
Ndraha,Talizidhuhu, Teori-teori Ilmu Pemeintahan Modern, Jilid 2, Cetakan
Pertama, Jakarta : Bidang Kajian Utama Ilmu Pemerintahan Program Magister
Ilimu-Ilmu Sosial Kerjasama UNPAD dengan IIP, 2000. Pylle, V.M, Constitutional
...
... tanpa mengurangi bobot substansi, sedang penggunaan nomenklatur bidang
didasarkan pada rumpun pekerjaan yang mempunyai karakter dan sifat yang
sejenis dan saling berkaitan serta pekerjaan yang Lebih jauh tentang ini lihat
Situmorang, "Distribusi Kewenangan Pusat dan Daerah", Makalah disampaikan
dalam Workshop "Supervisi Dan Evaluasi Penetapan Kewenangan Daerah",
Badan Pendidikan Dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 22-24
Oktober 2002.
tulis, dan bangku sekolah. Sebelum otonomi daerah, buku panduan dan buku
wajib untuk pelajaran setiap tahun rutin datang ke masing-masing sekolah.
Setelah otonomi daerah, tidak ada satu buku pun yang datang ke sekolah. ...
Proses pengaturan keuangan daerah masih banyak kekurangan, sehingga
dukungan pusat dalam proses desentralisasi fiskal dan perbaikan manajemen
keuangan daerah masih sangat diperlukan, misalkan dalam proses penyaluran
dana dari pusat ke ...
Rasio penduduk yang ikut Pemilu terhadap Jabatan, 67 yang mempunyai hak
pilih, 136 Kenaikan pangkat pilihan, 74 Rasio penerimaan sendiri terhadap
PDRB, Kenaikan pangkat reguler, 74 Rasio penerimaan sendiri terhadap
Kenaikan pangkat, 74 pengeluaran rutin, 136 Kolusi, 76 Rasio sarana
Peribadatan per 10.000 Koordinasi Kelembagaan, 77 penduduk, 136 Koordinasi
pelaksanaan, 77 Rasio sekolah SD per penduduk usia SD Koordinasi
pembinaan, 77 Rasio sekolah ...
Daerah- daerah pedesaan dan yang terpencil: terutama menjadi daerah- daerah
karena mereka bukan hanya kekurangan guru, namun juga sekolah-sekolah
yang bisa dijangkau. Beberapa prakarsa pemerintah daerah di antaranya ialah
menyediakan asrama bagi para siswa di daerah-daerah pedesaan, bis-bis
sekolah gratis dan mobil perpustakaan. Penerapan manajemen berbasis
sekolah telah mendorong partisipasi masyarakat dalam manajemen sekolah
terutama ...
... atas, ternyata bah- wa kata akhir dalam penentuan seseorang menjadi Kepala
Daerah adalah pada pemerintah pusat. Dari situ dapat dikatakan bahwa apa
yang disebut sebagai otonomi daerah itu per- wujudannya masih nampak
kurang, oleh karena pada sisi lain harus bertemu dengan kepentingan,. pusat
untuk tidak kehilangan kondali pemerintahan. ZZ 2) Pelaksanaan Tugas/Fungsi
Waliko tamadia Kepala Daerah Secara garis besar.
