Sebanyak 131 item atau buku ditemukan

DAMPAK INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG EFISIENSI DAN PENGHEMATAN ANGGARAN PEMERINTAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG OTONOMI DAERAH

Kamus hukum & glosarium otonomi daerah

Dictionary of legal terms used in Indonesian government.

Faktor penyeimbang dalam neraca modal ini adalah pinjaman neto . nilai jaminan besarnya perkiraan nilai barang yang digunakan sebagai jaminan atas uang pinjaman . nilai pasar perkiraan jumlah uang pada tanggal penilaian , yang dapat ...

Kajian kritis penegakan hukum lingkungan di era otonomi daerah

Enforcement of environmental law in local government in Indonesia.

Memberikan jaminan kepada masyarakat mendapatkan informasi AMDAL , audit lingkungan , hasil pemantauan dan informasi tentang produksi , penggunaan dan pengolahan limbah B3 ; & Sanksi yang memadai bagi pelanggar dalam pengertian harus ...

PEMBERLAKUAN UU NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG ‎PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM ‎TINJAUAN KONSEP OTONOMI DAERAH DAN FIQH ‎SIYASAH

Kapita selekta otonomi daerah

Decentralization in government and national development prospects in Indonesia.

Juga diperlukan pelajaran interdisipliner , seperti pelajaran " campuran " antara biologi , kimia dan etika . Atau antara matematika dengan elektronika dan ...

Model analisis pelaporan statistik tahunan kabupaten/kota dalam rangka pemantapan pendayagunaan statistik pendidikan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah

PERBANDINGAN SISTEM HUKUM FEDERALISME DI AMERIKA SERIKAT DENGAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

Buku ini merupakan hasil penelitian mandiri yang telah dilakukan oleh penulis. Karena disajikan dalam bentuk buku, barang tentu penulis telah melakukan adaptasi dan penyesuaian terhadap isinya. Hal ini antara lain bertujuan agar hasil penelitian dapat dibaca dan dinikmati oleh publik

7) Fungsi Stabilisasi, anggaran daerah harus mengandung arti/harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.