untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Henny Warsilah, Dede
Wardiat, Nyayu Fatimah, Sukri Abdurachman, Sihol Farida Tambunan. yang
hanya diatasnamakan sebagai anggota kelompok. Dengan cara seperti ini
bantuan dari berbagai program yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat
dikuasai oleh Hukum Tua beserta perangkat desanya. ... Dalam perkembangan
lebih lanjut, pada tahun 2003 Hukum Tua tersebut diberhentikan secara tidak
terhormat.
... tanpa mengurangi bobot substansi, sedang penggunaan nomenklatur bidang
didasarkan pada rumpun pekerjaan yang mempunyai karakter dan sifat yang
sejenis dan saling berkaitan serta pekerjaan yang Lebih jauh tentang ini lihat
Situmorang, "Distribusi Kewenangan Pusat dan Daerah", Makalah disampaikan
dalam Workshop "Supervisi Dan Evaluasi Penetapan Kewenangan Daerah",
Badan Pendidikan Dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 22-24
Oktober 2002.
Himpunan Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2002 Dihimpun Oleh Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kota
Ternate. Inventarisasi Permasalahan Oleh Panitia Khusus mengenai Ranperda ...
Partisipasi Publik di Pendidikan Sarana/Prasarana: • Sekolah = 399 buah Siswa
= 53.071 orang Guru = 6.702 orang Rombongan Belajar = 2.042 Ruang kelas =
2.767 buah Program: (1) Pemerataan dan perluasan pendidikan (2) Peningkatan
mutu dan relevansi (3) Optimalisasi manajemen pendidikan dan pengembangan
peran serta masyarakat, stakeholder dalam rangka percepatan penuntasan
Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun yang bermutu pada tahun 2008. Bentuk Partisipasi
: ...
Rencana Pengembangan Pendidikan Kabupaten Lombok Timur pada dasarnya
berisi: (1) Pemerataan dan perluasan pendidikan; (2) Peningkatan mutu dan
relevansi; (3) Optimalisasi manajemen pendidikan, dan pengembangan peran
serta ... rencana pendidikan tersebut hanya ditujukan untuk pendidikan dasar,
namun kemudian dikembangkan untuk pendidikan pada tingkat sekolah
menengah dengan dasar dan orientasi masih tetap mengacu pada RPPK yang
telah disusun.
"Kebijakan Distribusi Kewenangan Antar Tingkat Pemerintahan (Seunit
Pemikiran)", Makalah disampaikan dalam Workshop "Supervisi dan Evaluasi
Penetapan Kewenangan Daerah", Badan Pendidikan Dan Pelatihan
Departemen Dalam ...
