Begitu pula dipertanyakan apakah HPI itu hukum Nasional atau hukum Internasional? HPI itu hukum perdata tetapi kenapa internasional. Satu-satunya kesepakatan di antara para sarjana ialah bahwa HPI ini adalah ilmu yang sulit. Adanya ketidaksepahaman ini menimbulkan ejekan sebaiknya istilah conflict of laws2 ini diganti menjadi conflict of lawyers, seperti seloroh dalam bahasa Belanda twee juristen drie meningen, kalau ada dua sarjana hukum berkumpul paling sedikit pendapatnya tiga. Dengan demikian dapat dikatakan pertengkaran mengenai ilmu ini dimulai dari judul atau titel HPI itu sendiri: dispute starts from the title page.
Buku Buku Ajar Hukum Perdata Internasional ini diterbitkan oleh penerbit deepublish dan tersedia juga versi cetaknya.
1964 Karena masih sangat kurangnja akan buku - buku jang chu - ' sus memuat
keputusan - keputusan tentang perkara - perkara Perdata , pula jang sesuai
dengan alam Indonesia , maka buku ini kami terbitkan . Adapun isi dari pada
buku ...
Development of "adat" (customary law) in Indonesia since 1960.
Development of "adat" (customary law) in Indonesia since 1960.
Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. KUHPer mencakup hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai dan sesama warga negara Indonesia, baik dalam persoalan hubungan sebagai sesama manusia maupun kepemilikan barang atau benda. Hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku bagi seluruh wilayah di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata barat Belanda yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan biasa disingkat dengan B.W. Sebagian materi B.W. sudah dicabut berlakunya dan sudah diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia misalnya mengenai UU Perkawinan, UU Hak Tanggungan, UU Kepailitan. KUH Perdata Indonesia adalah tidak lain terjemahan dari KUH Perdata Belanda yang berlaku di negeri Belanda, sedangkan KUH Perdata Belanda berasal dari KUH Perdata Prancis yang dibuat di masa berkuasanya Napoleon Bonaparte, sehingga terhadapnya disebut dengan Kitab Undang undang Napoleon (Code Napoleon), sedangkan Napoleon Bonaparte membuat kitab undang-undang dengan mengambil sumber utamanya adalah kitab Undang-undang Hukum Romawi yang dikenal dengan Corpus Juris Civilis
Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat.
Hukum perdata di sini tidak hanya mencakup tema-tema yang telah ditetapkan dalam KUHpdt, melainkan juga dilengkapi dengan tinjauan hukum perdata Islam sebagai penutup dari pembahasan. Topik-topik dalam hukum perdata Islam merupakan topik yang tidak mudah ditemui dalam buku ajar hukum perdata lainnya, bahkan terkesan asing. Buku ajar ini berusaha mengawali agar perkuliahan hukum perdata tidak hanya berkutat pada materi-materi yang umum tetapi juga disertai dengan materi-materi perdata Islam.
Hukum perdata di sini tidak hanya mencakup tema-tema yang telah ditetapkan dalam KUHpdt, melainkan juga dilengkapi dengan tinjauan hukum perdata Islam sebagai penutup dari pembahasan.
