Sebanyak 15 item atau buku ditemukan

Pedoman Menyusun Surat Perjanjian/Kontrak

Menulis surat tentu membutuhkan keterampilan dan ketelitian tersendiri. Terlebih saat Anda ingin menyusun/membuat surat perjanjian/kontrak yang terikat hukum. Penggunaan surat perjanjian/kontrak sangat penting untuk menjamin hak setiap pihak di masa mendatang. Buku Pedoman Menyusun Surat Perjanjian/Kontrak ini bisa membantu Anda yang akan melakukan perjanjian, baik untuk transaksi maupun kerja sama bisnis. Buku ini secara rinci dan komprehensif memberikan contoh-contoh surat perjanjian, seperti surat perjanjian jual beli rumah, tanah, mobil, sewa-menyewa tanah, perjanjian peminjaman uang, menyewa kendaraan, dan sebagainya. Selain itu, juga dijelaskan bagaimana cara mengawali sebuah perjanjian, hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan perjanjian, cara menyusun surat perjanjian yang efektif, dan beberapa hal yang lain. Sebagai buku panduan yang praktis, semoga hadirnya buku ini dapat membantu Anda membuat surat perjanjian yang dibutuhkan secara efektif dan efisien. Selamat Membaca! #HutaMediaGroup

KARYAWAN berkewajiban untuk melaksanakan ruang lingkup pekerjaan
dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Perjanjian ini. Pasal
4 Ruang Lingkup Pekerjaan 1. KARYAWAN berkewajiban untuk melakukan
pekerjaan dalam proyek pengembangan pabrikasi yang dilaksanakan oleh
PERUSAHAAN dengan melaksanakan tugastugas yang diberikan
PERUSAHAAN kepada KARYAWAN . 2. Ruang lingkup pekerjaan KARYAWAN
sebagaimana dimaksud ayat 1 ...

Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Kesehatan dari BPJS

Dengan diberlakukannya peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang jaminan kesehatan, negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, dibentuklah BPJS Kesehatan sebagai pelaksana program tersebut. Peserta jaminan kesehatan berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan nasional yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan kesehatan tingkat pertama (nonspesialistik) dan rujukan tingkat lanjutan (rawat jalan dan rawat inap). Setiap penduduk harus menjadi peserta jaminan kesehatan ini untuk mengantisipasi risiko menanggung sendiri biaya pelayanan kesehatan yang tidak sedikit jumlahnya. Prinsip kepesertaan jaminan kesehatan bagi warga negara Indonesia adalah wajib meskipun yang bersangkutan telah memiliki jaminan kesehatan lain. Kepesertaan wajib dimaksudkan agar jaminan kesehatan bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga negara Indonesia baik penerima bantuan iuran (PBI) maupun non-PBI, bahkan bagi orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia dan telah membayar iuran. Pendaftaran kepesertaan pun cukup mudah dan bisa dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya melalui kantor BPJS Kesehatan, melalui mobile customer care, BPJS corner, bahkan secara online. Buku ini berisi panduan resmi memperoleh jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Mulai dari pendaftaran peserta bukan penerima bantuan iuran (PBI), mengetahui jumlah iuran, cara membayar, denda keterlambatan, pelayanan kesehatan yang akan didapat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilampirkan dalam buku ini. Baca buku ini dan daftarkan diri Anda serta keluarga ke BPJS Kesehatan sekarang juga! -VisiMedia- #KetenagakerjaanVisimedia

Dengan diberlakukannya peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang jaminan kesehatan, negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia.

Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Sosial dari BPJS Ketenagakerjaan

Buku ini berisi peraturan perundang-undangan tentang jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Menjadi lebih lengkap karena secara praktis memuat penahapan kepesertaan, prosedur mendaftar, program-program yang bisa diikuti oleh peserta, persentase iuran, manfaat layanan tambahan, formulir-formulir yang biasa digunakan, sampai sanksi administratif yang bisa dikenakan kepada peserta yang melanggar peraturan perundang-undangan. Buku ini menjadi penting sebagai panduan bagi tenaga kerja dan pemberi kerja untuk mendapatkan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Sesuai amanat undang-undang, lembaga yang bertanggung jawab mengelola jaminan sosial terkait ketenagakerjaan ini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). Badan ini mulai menjalankan fungsinya sejak 1 Januari 2014. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan berbagai program, di antaranya jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan kematian (JK) dengan penambahan jaminan pensiun (JP) mulai 1 Juli 2015. Jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya berlaku untuk pekerja formal, tetapi berlaku juga bagi pekerja mandiri atau pekerja di luar hubungan kerja. Ada pula program untuk sektor konstruksi, yaitu program jaminan sosial bagi tenaga kerja harian lepas, tenaga kerja borongan, dan tenaga kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Dengan mendaftarkan diri atau pekerja Anda sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, selain melaksanakan tugas sebagai warga negara juga memberikan manfaat proteksi sosial bagi Anda dan tenaga kerja yang ada di perusahaan Anda. -VisiMedia- #KetenagakerjaanVisimedia

Buku ini berisi peraturan perundang-undangan tentang jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan.

Panduan Resmi Hak Cipta

Mulai Mendaftar, Melindungi, dan Menyelesaikan Sengketa

Kreativitas masyarakat Indonesia bertebaran di aneka bidang, dari musik, film, fashion, tari, lukisan, tulisan, makanan, sampai teknologi. Karya yang dihasilkan pun luar biasa. Tidak hanya dikagumi warga Indonesia, tetapi juga warga dunia. Hasil karya tersebut sejatinya menumbuhkan suatu penghargaan, sehingga antara lain dapat meningkatkan perekonomian. Namun, hasil kreativitas ini tidak terhindar dari penyelewengan, misalnya pembajakan atau pengakuan dari pihak lain. Hal ini tentu saja merugikan pemilik karya bahkan negara, baik secara moral maupun ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan aturan mengenai legalisasi hak cipta, dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tujuannya, memberikan perlindungan kepada pemilik hak cipta dan masyarakat. Undang-undang ini merupakan revisi dari undang-undang sebelumnya, dengan sejumlah penyesuaian dengan kondisi terkini. Undang-undang baru ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mendaftarkan, melindungi, dan menyelesaikan sengketa suatu karya cipta. Buku ini menjabarkan secara lengkap mengenai pengertian hak cipta, objek perlindungan hak cipta, masa berlaku hak cipta, tata cara pendaftaran hak cipta, hingga pelanggaran hak cipta dan sanksi. Materi pembahasan disusun dengan bahasa sederhana berdasarkan undang-undang terkait, serta dilengkapi bagan untuk memudahkan pemahaman pembaca. Dengan demikian, sangat penting bagi masyarakat Indonesia untuk memahami tentang hak cipta dan pentingnya legalisasi hak cipta, terutama bagi kalangan industri kreatif. -VisiMedia-

Kreativitas masyarakat Indonesia bertebaran di aneka bidang, dari musik, film, fashion, tari, lukisan, tulisan, makanan, sampai teknologi.

Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia

Panduan Resmi Terbaru

Sejak diberlakukan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia pada 26 November 2015, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD) dinyatakan sudah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Buku ini berisi: 1. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015) 2. Pedoman Umum Pembentukan Istilah 3. Sejarah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia 4. Sejarah Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Indonesia. Dengan terbitnya buku persembahan penerbit Visimedia Pustaka ini, diharapkan dapat membantu siswa, guru, mahasiswa, pendidik dan pengajar, para praktisi bahasa, serta masyarakat umum pengguna dan penutur bahasa memahami kaidah berbahasa Indonesia, terutama kaidah ejaan yang berlaku.

Buku ini berisi: 1. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015) 2. Pedoman Umum Pembentukan Istilah 3. Sejarah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia 4.

3 Kitab Utama Hukum Indonesia

Berisi: KUHP, KUHAP, dan KUH Perdata. Biasanya, penyususnan KUHP hanya digabung dengan KUHAP karena keduanya saling berkaitan. Penggabungan peraturan utama dari hukum pidana ini dengan KUH Perdata dimaksudkan untuk mempermudah para pengguna atau pembaca buku ini dan demi kepraktisan. Buku ini menjadi lengkap karena memuat semua perubahan, undang-undang, dan perturan terkait KUHP, serta glosarium istilah hukum Indonesia. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi utama bagi praktisi hukum, akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat umum, dalam praktik hukum di Indonesia. -Visimedia Pustaka-

Berisi: KUHP, KUHAP, dan KUH Perdata.

KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata) & KUHA Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata)

Hukum perdata merupakan hukum yang bertujuan mengatur hubungan antara sesama anggota masyarakat agar menghargai hak dan kewajiban sipil sesama warga negara. Perbedaan hukum perdata dan pidana di Indonesia terletak pada perlindungan yang diberikan negara terhadap warganya. Pada hukum perdata, negara memberi perlindungan terhadap hak-hak privat warga negara. Adapun pada hukum pidana, negara memberi perlindungan pada warga negara dari kejahatan yang dilakukan warga negara lainnya. Di Indonesia, rujukan utama hukum perdata adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Kedua kitab ini merupakan peraturan perundang-undangan yang memiliki peran penting dalam hukum di Indonesia. Namun, peraturan perundang- undangan yang merupakan terjemahan bahasa Belanda ini memang sulit untuk dipahami. Buku ini berbeda dengan buku KUH Perdata dan KUHA Perdata lainnya. Buku ini disusun untuk memudahkan Anda mengerti hukum perdata di Indonesia karena disertai penjelasan proses penanganan kasus perdata di Indonesia. Bagaimana mengajukan sebuah perkara perdata ke pengadilan? Langkah apa saja yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan kasus perdata? Hal-hal tersebut disajikan ringkas dalam buku ini. Buku ini juga dilengkapi sejarah hukum perdata di Indonesia yang akan menambah wawasan pembaca. Penyusunan buku ini diharapkan membantu masyarakat umum, pelajar, akademisi, maupun praktisi hukum untuk memahami hukum perdata di Indonesia. -VisiMedia-

Hukum perdata merupakan hukum yang bertujuan mengatur hubungan antara sesama anggota masyarakat agar menghargai hak dan kewajiban sipil sesama warga negara.

Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa

Himpunan Peraturan Lengkap tentang Penganggaran, Pengalokasian, Penyaluran, Pelaporan, hingga Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

Pemerintah mengucurkan dana desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Namun, ternyata pemanfaatan dana desa bukan hal yang mudah. Adanya tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa, yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pemanfaatan dana desa. Di samping itu, penggunaan dana desa harus sesuai dengan prinsip prioritasnya, yaitu keadilan, kebutuhan prioritas, dan tipologi desa. Hal ini jelas bukan hal yang mudah. Ditambah lagi, adanya peraturan-peraturan baru yang diberlakukan terkait pengelolaan dana desa ini. Misalnya, perubahan data Peraturan Pemerintah tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Beberapa pasal dalam PP No. 60 Tahun 2014 diubah pada PP No. 22 Tahun 2015. Perubahan ini tentu membuat pembaca harus membanding-bandingkan peraturan sebelumnya dengan peraturan yang baru. Dalam buku ini, PP No. 60 Tahun 2014 dan PP No. 22 Tahun 2015 disusun dalam format konsolidasi, yaitu menggabungkan peraturan yang lama dan yang terbaru dalam satu susunan sekaligus. Sehingga, diharapkan pembaca akan lebih mudah mengetahui perubahan pasal yang ada. Selain itu, juga terdapat peraturan-peraturan terkait dari tiga kementerian terkait dana desa, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; serta Peraturan Menteri Keuangan. Buku persembahan penerbit VisiMedia Pustaka ini menghadirkan himpunan peraturan lengkap tentang penganggaran, pengalokasian, penyaluran, pelaporan, hingga pemantauan dan evaluasi dana desa. Diharapkan buku ini bisa membantu penyelenggara dana desa mewujudkan pemerataan pembangunan desa. Dilengkapi Lampiran (dalam CD): - Konsolidasi Peraturan Pelaksana UU Desa (PP No. 43 Tahun 2014 & PP No. 47 Tahun 2015) - Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa - Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016 - Lampiran Peraturan Menteri Keuangan No. 263/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa - Peraturan Menteri Keuangan No. 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. 4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
 ...

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya

Buku terbitan dari VisiMedia Pustaka ini dilengkapi dengan : - Bagan pemerintahan Daerah, - Sejarah Undang-Undang Pemerintahan Daerah di Indonesia (mulai UU No 1 Tahun 1945 sampai UU No 9 Tahun 2009). - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang-Undang, - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. #UndangUndang #UndangUndangPemda #Peraturan #PeraturanPemerintah #PemerintahanDaerah #DPRD #Pemerintah Daerah #KepalaDaerah #APBD #SejarahUndangUndangPemda

c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan; d. promosi
potensi Daerah; dan kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. e. (2) Kerja sama Daerah dengan
lembaga ...

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah tentang Kepegawaian Terbaru

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PegawaiNegeri Sipil, 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Sebuah buku Terbitan dari VisiMedia Pustaka yang berisikan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Aparatur Sipil Negara, CPNS, PPPK, Pegawai Kontrak, PNS, ASN, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian.

... 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 ...