Hukum Tata Negara memiliki peran yang sangat strategis dalam dinamika perkembangan hukum di negara kita tercinta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seiring dengan dinamisasi yang ada dalam kehidupan demokrasi yang ada. Buku Hukum Tata Negara ini dapat digunakan sebagai acuan perkuliahan Hukum Tata Negara sebagai salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa Fakultas Hukum. Buku ini juga dapat digunakan oleh pengajar atau pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara dalam menyusun materi perkuliahan selama satu semester. Tidak hanya untuk kalangan akademisi dan mahasiswa, buku Hukum Tata Negara ini juga bisa dijadikan literatur oleh masyarakat umum dalam memahami dan mendalami keilmuan hukum khususnya Hukum Tata Negara. Buku ini spesial mengandung substansi 18 Bab yaitu Pengantar Hukum Tata Negara, Konstitusi dan Prinsip-Prinsip Konstitusi, Kedaulatan Negara, Pemisahan Kekuasaan, Negara Hukum, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Sistem Pemerintahan, Lembaga Negara, Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah, Partai Politik dan Pemilihan Umum, Proses Pembuatan Perundang Undangan, Kewarganegaraan Indonesia, Konflik Antara Lembaga Negara, Konflik Antara Pusat dan Daerah, Peradilan Tata Negara, Perjanjian Internasional dan Konstitusi, Tantangan dan Perkembangan Terkini dalam Hukum Tata Negara.
... Tata Negara Islam. In Mengenal Hukum Islam. PT Global Eksekutif Teknologi. Wolczuk, K. (2001). Introduction: constitutions and statehood. The Moulding of Ukraine: The Constitutional Politics of State Formation. Budapest: Central ...
Buku ini disusun menjadi empat bagian sesuai dengan kosentrasi yang ada di Program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Unissula Semarang. Meliputi manajemen pemasaran, manajemen strategi, manajemen sumber daya manusia dan manajemen keuangan.
Usaha kecil dan menengah termasuk di dalamnya industri fashion telah berkontribusi pada .pertumbuhan ekonomi. suatu ... untuk 64 GRAND THEORY MODEL Sebuah Rekonstruksi Ilmu dengan Nilai-Nilai Islam menerapkan orientasi kewirausahaan, ...
Bagaimana pembangunan dapat dikatakan berhasil? Apa tolok ukur kesejahteraan masyarakat? Bagaimana kita mengevaluasi keberhasilan sebuah program masyarakat secara spesifik? Pertanyaan-pertanyaan ini selalu menjadi topik pembahasan para ahli dari berbagai disiplin ilmu dan akan terus dicari jawabannya. Berbagai teori seperti Gross Domestic Product hingga Human Development Index rupanya belum mampu menawarkan instrumen pengukuran yang memuaskan. Pada tahun 2000, Amartya Sen mencetuskan gasasan Development as Freedom–pembangunan sebagai pembebas. Amartya Sen sendiri merupakan ekonom yang pernah meraih Nobel Ekonomi pada tahun 1998. Sen menjelaskan bahwa tingkat kebebasan ternyata berkorelasi positif dengan kesejahteraan. Sen menawarkan istilah functioning untuk menggambarkan kebebasan seseorang untuk melakukan atau menjadi sesuatu yang diharapkan. Functioning menurut kamus bahasa Inggris diartikan sebagai ‘berfungsi’. Untuk menggapai functioning, tentunya seseorang harus memiliki kapabilitas atau kemampuan. Meski demikian, masih ada celah dalam teori Sen, yaitu bagaimana mengukur kapabilitas seseorang atau suatu kelompok masyarakat. Buku ini mencoba mengisi celah itu dengan hasil riset intensif di beberapa kecamatan di Kabupaten Magelang yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani. Selain bertujuan untuk menemukan metode pengukuran kesejahteraan, diharapkan riset ini juga dapat membuktikan bahwa pendekatan kapabilitas yang ditawarkan Sen bisa menjadi instrumen evaluasi pembangunan. Evaluasi Dan Perencanaan Pembangunan Wilayah Dengan Pendekatan Kapabilitas ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak*
Evaluasi Dan Perencanaan Pembangunan Wilayah Dengan Pendekatan Kapabilitas ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak*
