Sebanyak 715 item atau buku ditemukan

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

... dan/atau (4) pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian logistik
pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang penanganannya
memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka penyelenggaraan
pemilihan Kepala ...

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN Jild 2

  • ISBN 13 : 9794140996
  • ISBN 10 : 9794140996
  • Judul : PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN Jild 2
  • Pengarang : Noerhayati Soedibyo,  
  • Kategori : Perpustakaan Sekolah
  • Penerbit : Alumni
  • Klasifikasi : 027.8
  • Call Number : 027.8 NOE p
  • Bahasa : Indonesia
  • Edisi : Jilid 2
  • Penaklikan : viii. ; 21 cm
  • Tahun : 1989
  • Halaman : 324
  • Halaman : 324
  • Ketersediaan :
    0001.21600596
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    0001.21600595
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    0001.21600594
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    0001.21600593
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    0001.21600592
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    0001.21600591
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    0001.21600590
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    0001.21600589
    (PNJ-001-00135628) Dipinjam sampai 19-03-2020 pada Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    0001.21600588
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    0001.21600587
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Pada era keterbukaan seperti sekarang ini, mudah bagi penduduk suatu negara berpergian ke luar negeri dan dapat melahirkan anak-anak di luar negeri. Dengan alasan pelayanan medis yang lebih baik, orang pun sengaja melahirkan anak di luar negeri karena lebih terjamin kesehatannya dalam proses persalinan. Negara asal sesorang dengan negara tempat ia melahirkan atau dilahirkan menganut sistem kewarganegaraan yang sama, tentu tidak akan menimbulkan persoalan. Namun, jika kedua negara yang bersangkutan memiliki sistem yang berbeda menyebabkan seseorang menyandang status kewarganegaraan ganda atau bahkan menjadi tidak memiliki kewarganegaraan. Penerbit Visimedia berharap dengan adanya buku ini dapat menyadarkan masyarakat terhadap status warga negara serta tata cara memperoleh status warga negara di Indonesia. Jakarta, Mei 2008 Redaksi --------------------------------------- TENTANG UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Dilengkapi: PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH, KEHILANGAN, PEMBATALAN, DAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.01-HL.03.01 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN UNTUK MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PASAL 41 DAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PASAL 42 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA P PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.02-HL.05.06 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA MENYAMPAIKAN PERNYATAAN UNTUK MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.80-HL.04.01 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENCATATAN, DAN PEMBERIAN FASILITAS KEIMIGRASIAN SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA TATA CARA PENDAFTARAN UNTUK MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA TATA CARA PENDAFTARAN, PENCATATAN, DAN PEMBERIAN FASILITAS KEIMIGRASIAN -VisiMedia-

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12
TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA I.
UMUM Warga negara merupakan salah saru unsur hakiki dan unsur pokok suatu
negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara
warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan
kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban
memberikan ...

Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan penjelasannya

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40
TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS I. UMUM Pembangunan
perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi
 ...

Konsolidsai Undang-Undang Perlindungan Anak

UU RI No. 23/2002 & UU RI No. 35/2014

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditetapkan guna melindungi hak-hak anak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, undang-undang tersebut belum dapat berjalan secara efektif karena masih menemui masalah-masalah pada praktiknya di lapangan. Untuk mengatasi hal itu, kemudian ditetapkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk mengetahui ketentuan mana saja yang berubah, pembaca harus membandingkan dua peraturan perundang-undangan ter- sebut. Hal itu tidak mudah karena membutuhkan ketelitian ekstra. Belum lagi, jumlah pasal yang tidak sedikit tentunya akan menyulitkan pembaca. Buku ini diterbitkan dalam bentuk konsolidasi yang mengga- bungkan dua peraturan tersebut beserta perubahan-perubahannya dilengkapi dengan penjelasan singkat. Buku ini merupakan panduan praktis yang bertujuan memudahkan pembaca dalam mengetahui perubahan-perubahan dalam peraturan perundang-perundangan tersebut, karena terdapat highlight abu-abu dan catatan kaki yang membedakan setiap perubahan peraturan. Selain itu, buku ini juga dilengkapi beberapa peraturan terkait, Konvensi Hak-Hak Anak, serta infografik tentang perlindungan anak untuk memudahkan pe- mahaman pembaca. Buku ini penting diketahui oleh akademisi, pemerhati anak, orangtua, dan masyarakat pada umumnya. -Visimedia Pustaka-

Penyusun Tim Visi Yustisia Penyunting Lis Sutinah Pendesain Sampul & Penata
Letak EM Giri Penerbit Visimedia Redaksi PTVisimedia Pustaka (Anggota IKAPI)
Jl. H. Montong No. 57, Ciganjur-Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630 Tlp.

Implementasi prinsip kepentingan umum dalam pengadaan tanah untuk pembangunan

Implementation of land acquisition by government for public development purposes in Indonesia.

Implementation of land acquisition by government for public development purposes in Indonesia.

Jurnalistik

petunjuk teknis menulis berita

  • ISBN 13 : 9789790759275
  • ISBN 10 : 9790759274
  • Judul : Jurnalistik
  • Sub Judul : petunjuk teknis menulis berita
  • Pengarang : Barus, Sedia Willing,   ,  
  • Kategori : Television
  • Klasifikasi : 070
  • Call Number : 070 BAR j
  • Bahasa : id
  • Penaklikan : xiii, 23 cm
  • Tahun : 2010
  • Halaman : 266
  • Halaman : 266
  • Google Book : http://books.google.co.id/books?id=VXextQEACAAJ&dq=intitle:JURNALISTIK&hl=&source=gbs_api
  • Ketersediaan :
    0001.21600204
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    0001.21600203
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    0001.21600202
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    0001.21600201
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    0001.21600200
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    0001.21600199
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    0001.21600198
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    0001.21600197
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    0001.21600196
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    0001.21600195
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Sistem Ekonomi

Ekonomi Sosial, Komunisme, Sistem Pembayaran, Sosialisme, Sistem Ekonomi Islam Di Dunia, Laissez-faire, Kapitalisme

Source: Wikipedia. Pages: 23. Bab: Ekonomi sosial, Komunisme, Sistem pembayaran, Sosialisme, Sistem ekonomi Islam di dunia, Laissez-faire, Kapitalisme, Pemburu-pengumpul, Mesin juruwang automatik, Sosialis Antarabangsa, Hawalah, Koperasi, Risiko sistemik, Era Kejatuhan Komunisme, Wang pos, Sosialisme Islam, Maoisme, Pergerakan pekerja, Tukul dan sabit, Bolshevik, Komunalisme, Sosialisme Ricardo, Proletariat, Ekonomi campuran, Cek, Negara komunis, Prabayar. Petikan: Perekonomian Islam dari segi amalan, atau dasar ekonomi yang disokong oleh kumpulan-kumpulan mengaku Islam, berbeza-beza di sepanjang sejarah panjangnya. Konsep Islam tradisional berkenaan dengan ekonomi termasuk: Konsep-konsep ini, seperti yang lain dalam hukum dan fiqh Islam, datangnya daripada "preskripsi, anekdot, contoh dan ucapan Nabi Muhammad, dihimpun bersama dan disistemkan oleh pengulas mengikut kaedah induktif safsatah." Kadangkala sumber lain seperti urf, (adat resam), aql (akal) atau ijmak (kesepakatan ulama) turut digunakan. Sebagai tambahan, hukum Islam telah membangunkan bahagian hukum yang berpadanan dengan undang-undang sekular kontrak dan tort. Some argue early Islamic theory and practice formed a "coherent" economic system with "a blueprint for a new order in society, in which all participants would be treated more fairly." Michael Bonner, for example, has written that an "economy of poverty" prevailed in Islam until the 13th and 14th centuries. Under this system God's guidance made sure the flow of money and goods was "purified" by being channeled from those who had much of it to those who had little by encouraging zakat (charity) and discouraging riba (usury/interest) on loans. Bonner maintains the prophet also helped poor traders by allowing only tents, not permanent buildings in the market of Medina, and not charging fees and rents there. Social responsibility and corporate social responsibility in commerce was stressed in Islamic sociology. The development of Islamic banks and...

Source: Wikipedia.