Konsep Hukum: Dinamika Perkembangan Di Dunia & Kontribusinya Bagi Dinamika Ilmu Hukum Di Indonesia, Sistem Hukum Di Dunia, Sistem Hukum Indonesia, Element Of System Dalam Sistem Hukum Indonesia, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Pengantar Hukum Internasional, Pengantar Hukum Dagang, Hukum Islam, Hukum Pidana, Pengaturan Ilmu Hukum Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Dan Hak Asasi Manusia
... Muhamad Romdoni, Dora Kusumastuti, Manotar Tampubolon Mila Sari. BAB X HUKUM ISLAM 10.1 Pembentukan Hukum . ... 10.3 Perkembangan Hukum Islam di Indonesia .............................. 188 BAB XI HUKUM PIDANA 11.1 Pendahuluan .
Perkembangan ilmu pengetahuan saat ini memaksa seluruh lapisan masyarakat harus terlibat demi memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai satu tuntutannya adalah pengembangan pendidikan dan pengajaran bagi civitas akademika. Tuntutan ini ditandai dengan persiapan pembelajaran dan pengajaran harus disusun dengan baik dan bersungguh-sungguh, sehingga diharapkan menghasilkan proses pembelajaran yang efektif. Salah satu cara membatu mahasiswa dalam proses belajar mengajar dengan melihat proses dan bahan pembelajaran dalam buku ajar yang tersedia. Mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum merupakan mata kuliah yang sangat penting di setiap Program Studi Hukum, karena mata kuliah ini dikelompok mata kuliah umum dasar dan bobot SKSnya juga maksimal, mata kuliah ini akan menyajikan dan mengantarkan mahasiswa pada semester awal mengenal dan memahami istilah-istilah hukum, pengertiannya, ciri dan karakteristik hukum itu sendiri sampai pada sifat hukum tersebut, pengantar ilmu hukum ini juga mengenalkan teori-teori dasar hukum, filsafat hukum, sejarah hukum dan kajian kajian yang mendasari ilmu hukum. Buku ajar ini akan digunakan oleh mahasiswa dalam proses belajar dan mengajar di Program Hukum, buku ini akan membantu mahasiswa dalam memahami dasar-dasar ilmu hukum, mendorong mahasiswa melaksanakan perkuliahnnya dengan baik dan dapat mencapai tujuan pendidikan ilmu hukum. Buku ini memang masih banyak kekurangan jika dibandingakan dengan karya dari penulis-penulis terdahulu, masih banyak kekurangan di sana-sininya sehingga memerlukan kritik dan saran dari pembaca.
Hukum adat mengenai warga (hukum warga) terdiri dari : Hukum pertalian sanak (kekerabatan), Hukum tanah, dan Hukum perutangan. c. Hukum adat mengenai delik (hukum pidana). d. Sistem Hukum Islam Sistem hukum Islam berasal dari Arab, ...
Buku yang ada di hadapan pembaca ini adalah bentuk dari jawaban untuk mengetahui bagaimana seorang akademisi dan praktisi hukum dapat membekali dirinya dengan dasar-dasar dalam kajian hukum.
Dr. Hj. Rahmatul Hidayati, S.H., M.H. adalah dosen mata kuliah Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang sejak tahun 1994 hingga sekarang. Ia lahir di kota Sampang pada tanggal 23 Oktober 1968. Di samping mengajar mata ...
Hukum Tata Negara merupakan cabang dari Ilmu Hukum. Dari segi teori, Hukum Tata Negara (staatrecht) dibedakan menjadi 2 (dua) pengertian, yaitu staatrecht in ruimere zin (arti luas), dan staatrecht in engere zin (arti sempit), dimana dalam arti in engere zin inilah Hukum Tata Negara atau verfassungrecht yang dapat dibedakan antara pengertian yang luas dan pengertian yang sempit. Hukum Tata Negara dari segi Istilah biasanya juga dipersamakan dengan istilah law constitutional yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Hukum Konstitusi, walaupun ada juga yang membedakan antara Hukum Tata Negara dan Hukum Konstitusi. Hukum Tata Negara juga dapat dipelajari dari segi Hukum Tata Negara positif dan Hukum Tata Negara umum. Hukum Tata Negara positif mempelajari tentang norma-norma dasar yang berlaku di suatu wilayah dan waktu tertentu. Sementara Hukum Tata Negara umum mempelajari segala gejala ilmiah yang berkaitan dengan hukum tata Negara pada umumnya. Hal ini berkaitan pula dengan istilah lehre dan recht pada istilah verfassung yang mengindikasikan bahwa domain akademis Ilmu Hukum Tata Negara sangat luas jangkauan pembahasannya. Buku ini terdiri atas 7 (tujuh) Bab dan dimulai dengan Bab I : Pendahuluan; Bab II : Ilmu Hukum Tata Negara; Bab III : Sumber-sumber Hukum Tata Negara; Bab IV : Konstitusi; Bab V : Lembaga dan Fungsi Kekuasaan Negara; Bab VI : Hak Asasi Manusia dan Kewarganegaraan; dan Bab VII : Partai Politik dan Pemilihan Umum.
Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Azhary, Muhammad Tahir. 2012. Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Bahar, Saafroedin, Nannie Hudawati Sinaga, and Ananda B. Kusuma, ...
Sehubungan dengan perkembangan zaman yang sangat dinamis, problematika umat Islam semakin kompleks dan membutuhkan pencerah-an, pembinaan dan solusi yang solutif terkait problematika yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, maka kehadiran buku dengan judul Fiqh Kontemporer ini dirasa sangat tepat. Untuk itu kami menyusun buku berjudul ―Fiqh Kontemporer‖, yang diadaptasi dari Kitab Matan Al-Ghoyah wa Al-Taqrib. Buku ini mempertahankan teks asli berbahasa Arab dengan terjemah kemudian setiap babnya dilengkapi dengan pembahasan global dengan tema kontemporer. Adapun buku ini dipersembahkan khusus untuk para muslim, khususnya kalangan santri, agar menjadi wasilah terhadap tercapai-nya pemahaman dan penguasaan materi kitab tersebut. Kitab ini dipersembahkan oleh Saklusin, generasi keduabelas, sebagai kenang-kenangan, dan bentuk terima kasih kepada seluruh civitas MBI Amanatul Ummah atas pendidikan yang totalitas, penuh makna, dan penuh tanggung jawab. Semoga buku ini menjadi pengantar barokah keilmuan selama kami ‗nyantri‘ di MBI Amanatul Ummah Pacet. Dalam proses pembuatannya yang tertampung dalam sebuah forum ‗Walikutub‘ ( ديوان تأليف كتب التراث ) mengucapkan banyak terima kasih atas seluruh petunjuk yang kami terima dari dewan pembina, dan tak lupaDan kami memohon maaf atas seluruh kesalahan baik yang termaktub dalam buku ini, maupun kekhilafan yang terjadi selama proses penyusunan buku ini.
Untuk itu kami menyusun buku berjudul ―Fiqh Kontemporer‖, yang diadaptasi dari Kitab Matan Al-Ghoyah wa Al-Taqrib. Buku ini mempertahankan teks asli berbahasa Arab dengan terjemah kemudian setiap babnya dilengkapi dengan pembahasan ...
Saat ini sudah banyak yang melangsungkan pernikahan melalui media elektronik dengan berbagai alasan tertentu, lalu bagaimana hukum pernikahannya dan apakah pernikahan tersebut sah? Buku ini akan menjelaskan tentang mekanisme pernikahan jarak jauh melalui media elektronik diselenggarakan dengan menggunakan peralatan komunikasi berupa telpon, hand phone dan internet, yang keberadaan para pihak yang terlibat di lokasi yang berbeda pada jarak yang jauh. Media-media elektronik yang dapat dijadikan sarana untuk melangsungkan pernikahan adalah setiap peralatan komunikasi yang dapat menjangkau daerah yang jauh. Adapun handy talky tidak memenuhi syarat karena berjarak jangkau dekat. Hukum menikah melalui media elektronik adalah sah karena terwujudnya kemudahan dan keringanan, namun disyaratkan memenuhi ketentuan, yaitu; harus memiliki alasan yang kuat, adanya saksi, dilakukan di kantor pemerintah yang memiliki wewenang melangsungkan pernikahan atau hadirnya pihak yang berwenang.
Maka pilihan penggunaan istișlāḥ sebagai metode untuk istinbat hukum adalah salah satu jalan keluar untuk menjawab berbagai permasalahan kontemporer. Penulis akan mengkaji dalam tulisan ini, hukum pernikahan jarak jauh melalui media ...
