Penggunaan keuangan negara menuntut proses pelaksanaan yang tertib, disiplin, tepat, dan akuntabel maka dibutuhkan pemahaman yang komprehensif dari semua pihak yang terlibat. Buku ini layak untuk menjadi pedoman dan referensi bagi semua pihak dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan keuangan negara melalui pengadaan barang/jasa pemerintah dengan cara swakelola. Sebuah langkah ikhtiar mewujudkan pengadaan yang kredibel demi kesejahteraan rakyat. H. Mohamad Muraz, S.H., M.M. , Walikota Sukabumi Membaca buku ini akan membuka wawasan kita untuk memahami pernak-pernik swakelola. Selama ini, masih banyak orang bahkan para pejabat pengambil keputusan yang beranggapan bahwa dengan swakelola maka “segalanya bisa dilakukan dengan swakelola pula”. Buku ini akan meluruskan anggapan salah tersebut, dengan pemberian contoh-contoh yang aplikatif dan penjelasan yang mengalir runtut, baik tinjauan dari sisi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, maupun perpajakan. Achmad Karsono, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, Trainer dan PKA PB/J, Anggota P3I Kurangnya rujukan yang dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan swakelola merupakan kendala utama bagi para praktisi. Regulasi yang menjadi satu-satunya referensi harus kembali dijabarkan dalam bentuk buku agar lebih mudah dipahami. Buku ini menjadi salah satu rujukan yang dapat memberikan arah yang benar mengenai pelaksanaan swakelola. Buku ini tidak hanya sebatas menyalin kembali apa yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan, tetapi mengurai lebih luas mengenai swakelola. Rahfan Mokoginta, PNS Pemda Kota Kotamobagu-Sulawesi Utara, Praktisi & Instruktur Pengadaan Barang/Jasa, Anggota P3I -VisiMedia-
... bidang kesehatan; v. pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus
untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat; vi.
sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses
oleh ...
