Sebanyak 86 item atau buku ditemukan

Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Sosial dari BPJS Ketenagakerjaan

Buku ini berisi peraturan perundang-undangan tentang jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Menjadi lebih lengkap karena secara praktis memuat penahapan kepesertaan, prosedur mendaftar, program-program yang bisa diikuti oleh peserta, persentase iuran, manfaat layanan tambahan, formulir-formulir yang biasa digunakan, sampai sanksi administratif yang bisa dikenakan kepada peserta yang melanggar peraturan perundang-undangan. Buku ini menjadi penting sebagai panduan bagi tenaga kerja dan pemberi kerja untuk mendapatkan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Sesuai amanat undang-undang, lembaga yang bertanggung jawab mengelola jaminan sosial terkait ketenagakerjaan ini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). Badan ini mulai menjalankan fungsinya sejak 1 Januari 2014. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan berbagai program, di antaranya jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan kematian (JK) dengan penambahan jaminan pensiun (JP) mulai 1 Juli 2015. Jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya berlaku untuk pekerja formal, tetapi berlaku juga bagi pekerja mandiri atau pekerja di luar hubungan kerja. Ada pula program untuk sektor konstruksi, yaitu program jaminan sosial bagi tenaga kerja harian lepas, tenaga kerja borongan, dan tenaga kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Dengan mendaftarkan diri atau pekerja Anda sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, selain melaksanakan tugas sebagai warga negara juga memberikan manfaat proteksi sosial bagi Anda dan tenaga kerja yang ada di perusahaan Anda. -VisiMedia- #KetenagakerjaanVisimedia

Buku ini berisi peraturan perundang-undangan tentang jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan.

Bacaan Wajib Para Praktisi Pengadaan Barang/Jasa pemerintah

Buku ini secara sporadis mengulas berbagai hal penting seputar pengadaan yang sifatnya mendukung dan konsisten. Selain itu, gaya bahasanya pun rileks dan funky, sehingga orang awam sekalipun tak perlu sering mengernyitkan dahi. Dr. Agus Prabowo Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP Saya sepakat dengan Pak Samsul tentang kekuatan teknologi informasi (TI), sekaligus yakin akan kekuatan dari sifat teknologi yang akan mendorong banyak pihak yang memiliki niat baik untuk mengubah lingkungannya melalui penggunaan TI dalam pengadaan. Maksud saya, sekali e-Procurement, selamanya e-Procurement! Salam LPSE. Ikak G. Patriastomo Direktorat e-Procurement LKPP RI, KETUA UMUM DPP IAPI (Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia) Buku ini tidak hanya membahas hal-hal yang ada dalam Perpres 54/2010, tetapi juga beberapa konsep pemikiran yang perlu diadopsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Rahfan Mokoginta Procurement Trainer Certified LKPP-RI, PNS Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara Sekuat apa pun upaya saya mendekatkan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan pasar, posisi saya masih di luar pemerintahan. Pak Samsul Ramli merupakan missing link tersebut, karena beliau ada di dalam pemerintahan. Thomas Ardianto Procurement Trainer Certified LKPP-RI, Procurement Manager at AIPHSS - AusAID Partnership with Indonesia Ministry of Health Buku yang sangat direkomendasikan untuk dibaca oleh pemula yang berkecimpung dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Buku ini memuat rentang luas pengetahuan proses pengadaan, dari identifikasi kebutuhan, pelaksanaan, pembuatan,dan manajemen kontrak pengadaan. Dilengkapi tip dan solusi menghadapi berbagai masalah atau problem dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang dapat digunakan oleh para pelaku pengadaan. Khairul Rizal Managing Director PPMPI(Pusat Pengembangan Manajemen Pengadaan Indonesia), ITC MLS-SCM® (International Certification Based Training Partner in Indonesia, Ketua I – DPP IAPI (IkatanAhli Pengadaan Indonesia), Anggota International Federation of Purchasing and Supply Management (IFPSM) -VisiMedia-

Dalam perjalanan dinas, keterlibatan penyedia ada pada penggunaan barang/
jasa pendukung seperti tiket kepada agen perjalanan atau maskapai atau
penginapan dengan penyedia hotel dan sebagainya. Ibarat satu rangkaian
multilevel, ...

Aman dari Risiko dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tidak dapat dimungkiri bahwa sebagian besar kasus tindak pidana korupsi yang menjerat rekanan penyedia dan pengelola terjadi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Rambu-rambu untuk mengatur kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah secara lengkap sudah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011. Namun, tidak semua orang menyadari adanya praktik-praktik tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana (korupsi). Buku Aman dari Risiko dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini ditulis oleh praktisi yang berpengalaman belasan tahun di bidang auditing dan pengadaan barang/jasa pemerintah. Pembaca dituntun untuk memahami secara tepat, risiko yang mungkin dihadapi oleh praktisi pengadaan barang/jasa pemerintah. Pembaca juga dikejutkan dengan berbagai potensi risiko pidana yang dapat terjadi. Buku yang ditulis dengan bahasa lugas ini dilengkapi ilustrasi dan contoh kasus, sehingga menjadi BACAAN WAJIB para praktisi pengadaan barang/jasa pemerintah, praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat luas yang ingin berpartisipasi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Tentu saja, dengan bekal pengetahuan yang matang dan luas, Anda siap dan piawai dalam menghindari risiko tindak pidana (korupsi) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Ingin aman dari risiko pidana sebelum terjun langsung dalam pengadaan barang/jasa pemerintah? Baca dulu buku ini! -VisiMedia-

... kesehatan; Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk
pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat; sewa
penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh
masyarakat; ...

Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

Penggunaan keuangan negara menuntut proses pelaksanaan yang tertib, disiplin, tepat, dan akuntabel maka dibutuhkan pemahaman yang komprehensif dari semua pihak yang terlibat. Buku ini layak untuk menjadi pedoman dan referensi bagi semua pihak dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan keuangan negara melalui pengadaan barang/jasa pemerintah dengan cara swakelola. Sebuah langkah ikhtiar mewujudkan pengadaan yang kredibel demi kesejahteraan rakyat. H. Mohamad Muraz, S.H., M.M. , Walikota Sukabumi Membaca buku ini akan membuka wawasan kita untuk memahami pernak-pernik swakelola. Selama ini, masih banyak orang bahkan para pejabat pengambil keputusan yang beranggapan bahwa dengan swakelola maka “segalanya bisa dilakukan dengan swakelola pula”. Buku ini akan meluruskan anggapan salah tersebut, dengan pemberian contoh-contoh yang aplikatif dan penjelasan yang mengalir runtut, baik tinjauan dari sisi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, maupun perpajakan. Achmad Karsono, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, Trainer dan PKA PB/J, Anggota P3I Kurangnya rujukan yang dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan swakelola merupakan kendala utama bagi para praktisi. Regulasi yang menjadi satu-satunya referensi harus kembali dijabarkan dalam bentuk buku agar lebih mudah dipahami. Buku ini menjadi salah satu rujukan yang dapat memberikan arah yang benar mengenai pelaksanaan swakelola. Buku ini tidak hanya sebatas menyalin kembali apa yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan, tetapi mengurai lebih luas mengenai swakelola. Rahfan Mokoginta, PNS Pemda Kota Kotamobagu-Sulawesi Utara, Praktisi & Instruktur Pengadaan Barang/Jasa, Anggota P3I -VisiMedia-

... bidang kesehatan; v. pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus
untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat; vi.
sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses
oleh ...

Mengantisipasi Risiko Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Buku ini sangat inspiratif bagi kalangan dunia usaha untuk mengoptimalkan peluang yang terbuka dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, sekaligus menyediakan rambu-rambu agar tidak terjebak dalam permasalahan hukum. Erwin Aksa, Presiden Direktur Bosowa Corporation, Ketua Dewan Pembina Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Buku ini menjelaskan teknis dengan bahasa yang mudah dicerna dan dipahami, untuk mengantisipasi segala risiko yang mungkin timbul dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Risiko yang tanpa disadari dapat dilakukan oleh pegawai pemerintah karena kesalahan administrasi sampai dengan risiko pidana. Oleh karena itu, semua PNS wajib membaca buku ini. Dr. H. Fauzi Bahar, Msi, Walikota Padang, Sumatera Barat -VisiMedia-

Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang
telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat; f. sewa penginapan/hotel/
ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat; atau g.

Buku Pintar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Buku ini menjelaskan tentang seluk-beluk pengadaan barang dan jasa pemerintah. -VisiMedia-

Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang
telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. − Sewa penginapan/hotel/
ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. − Lanjutan
 ...

Tata Cara Mengurus HAKI

Perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual (HaKI), yakni hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu masih menjadi isu penting. Dan, pelanggaran yang terjadi berdampak negatif terhadap hasil karya cipta manusia. Buku ini menjelaskan tata cara perizinan, proses pendaftaran, contoh formulir pendaftaran, tempat pendaftaran, serta contoh kasus yang pernah terjadi. Buku ini bisa membantu dan mempermudah masyarakat yang ingin mengurus pengajuan HaKI.

Perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual (HaKI), yakni hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu masih menjadi isu penting.

Mendongkrak Kecerdasan Otak dengan Meditasi

ehidupan manusia adalah kehidupan tiga dimensi, yang terdiri dari fisik, mental,
dan spiritual. Perkembangan manusia secara menyeluruh berartipemenuhan
kebutuhan fisik, emansipasi mental, dan kemajuan spiritual. Manusia harus ...

Panduan Lengkap Pajak Penghasilan

Pasal4ayat(3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah: a. bantuan atau
sumbangan dan harta hibahan 1) bantuan atau sumbangan, termasuk zakat
yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau
disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak
atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang
diakuidiIndonesia,yang diterima olehlembaga keagamaan yang dibentuk atau
disahkan oleh ...

Panduan Resmi Hak Cipta

Mulai Mendaftar, Melindungi, dan Menyelesaikan Sengketa

Kreativitas masyarakat Indonesia bertebaran di aneka bidang, dari musik, film, fashion, tari, lukisan, tulisan, makanan, sampai teknologi. Karya yang dihasilkan pun luar biasa. Tidak hanya dikagumi warga Indonesia, tetapi juga warga dunia. Hasil karya tersebut sejatinya menumbuhkan suatu penghargaan, sehingga antara lain dapat meningkatkan perekonomian. Namun, hasil kreativitas ini tidak terhindar dari penyelewengan, misalnya pembajakan atau pengakuan dari pihak lain. Hal ini tentu saja merugikan pemilik karya bahkan negara, baik secara moral maupun ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan aturan mengenai legalisasi hak cipta, dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tujuannya, memberikan perlindungan kepada pemilik hak cipta dan masyarakat. Undang-undang ini merupakan revisi dari undang-undang sebelumnya, dengan sejumlah penyesuaian dengan kondisi terkini. Undang-undang baru ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mendaftarkan, melindungi, dan menyelesaikan sengketa suatu karya cipta. Buku ini menjabarkan secara lengkap mengenai pengertian hak cipta, objek perlindungan hak cipta, masa berlaku hak cipta, tata cara pendaftaran hak cipta, hingga pelanggaran hak cipta dan sanksi. Materi pembahasan disusun dengan bahasa sederhana berdasarkan undang-undang terkait, serta dilengkapi bagan untuk memudahkan pemahaman pembaca. Dengan demikian, sangat penting bagi masyarakat Indonesia untuk memahami tentang hak cipta dan pentingnya legalisasi hak cipta, terutama bagi kalangan industri kreatif. -VisiMedia-

Kreativitas masyarakat Indonesia bertebaran di aneka bidang, dari musik, film, fashion, tari, lukisan, tulisan, makanan, sampai teknologi.