Sebanyak 2376 item atau buku ditemukan

Hukum Asuransi Indonesia

Buku ini merupakan kajian tetang ketentuan perundang-undangan yang membentuk Hukum Asuransi Indonesia, yaitu KUH Perdata, KUH Dagang, dan UU No.2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian dan berbagai peraturan di bawahnya. Buku ini tidak hanya mengandung kritik tentang ketentuan perundang-undangan yang ada, tetapi juga memberikan saran dan solusi dalam pembaruan Hukum Asuransi Indonesia, sehingga menjadi efektif dalam pembangunan daya saing industri asuransi nasional. Dengan latar belakang akademis penulis dalam bidang hukum, ekonomi, dan keuangan, buku ini mendemonstrasikan korelasi antara kebutuhan ekonomi dan peranan peraturan hukum terkait. Pembaca juga akan diantar kepada pemahaman risiko dalam asuransi dan bagi pemerintah dapat dijadikan pedoman dalam meninjau atau menentukan kebijakan berbagai "insights" dari seorang pratisi asuransi senior yang meneliti hukum asuransi, karena buku ini sangat kaya dengan gambaran tentang praktik dalam industri asuransi nasional. Di sisi lain buku ini bermanfaat bagi korporasi dan nasabah asuransi, pelaku usaha, penegak hukum, mahasiswa hukum dan ekonomi, serta masyarakat umum yang berminat dalam politik perundang-undangan khususnya di bidang asuransi.

Buku ini merupakan kajian tetang ketentuan perundang-undangan yang membentuk Hukum Asuransi Indonesia, yaitu KUH Perdata, KUH Dagang, dan UU No.2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian dan berbagai peraturan di bawahnya.

HUKUM PERBURUHAN DAN KETENAGAKERJAAN

Hukum perburuhan memiliki hakikat atau sebuah tujuan yang melampaui pasal-pasal tertulis yang ada. Dalam konteks ini, kontrak kerja merupakan dasar hukum perburuhan Indonesia yang menentukan ruang lingkup hukum perburuhan. Siapapun yang menerima dan melakukan pekerjaan di bawah kontrak kerja dilindungi. Untuk itu perlu dikaji ruang lingkup kontrakkerja dengan baik sebagai pengantar kajian hukum perburuhan Indonesia.

Hukum perburuhan memiliki hakikat atau sebuah tujuan yang melampaui pasal-pasal tertulis yang ada.

HUKUM PERDATA

Buku ini membahas berbagai hal yang terkait dengan hukum perdata, mulai dari dasar pengertiannya, ruang lingkupnya, jenis-jenisnya, dan sebagainya. Buku ini penting dibaca oleh mahasiswa jurusan ilmu hukum maupun para akademisi ilmu hukum. Termasuk juga para praktisi hukum atau kalangan masyarakat umum yang tertarik akan dunia hukum.

Buku ini membahas berbagai hal yang terkait dengan hukum perdata, mulai dari dasar pengertiannya, ruang lingkupnya, jenis-jenisnya, dan sebagainya.

HUKUM BISNIS, KEUANGAN NEGARA DAN PASAR MODAL, EDISI 2

Adagium “The aim of law is the greatest happiness for the greatest number,” (Jeremy Bentham) sangat layak diungkapkan untuk buku ilmiah yang berada di tangan para pembaca yang budiman dari kalangan praktisi, akademisi, dan mahasiswa. Buku ini merupakan suatu karya tulis ilmiah yang inspiratif, menarik, dan cerdas oleh seorang intelektual dan praktisi berpredikat doktor ilmu hukum dengan yudisium cum laude dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) pada tahun 2019. Terdapat delapan substansi aktual yang ditulis dalam buku ini dengan menggunakan wacana teoretis dan praktik sbb: Aspek hukum bentuk pertanggungjawaban pemegang saham pengendali dalam perspektif krisis perbankan: Suatu analisis historis.; The risks of cross-border Sukuk in Indonesia.; Efektivitas penyelesaian sengketa transaksi keuangan melalui pengadilan dan di luar pengadilan.; Perlindungan investor surat berharga komersial dan studi kasus.; Kebijakan pembahasan penanaman modal asing secara langsung (foreign direct investment) sebagai upaya pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.; Dampak kegiatan penanaman modal asing secara langsung (foreign direct investment) terhadap efektivitas pengembangan ekonomi kerakyatan.; Aspek penanganan resolusi bank dalam penyelesaian bank bermasalah.; CROWDFUNDING SEBAGAI KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DI ERA TRANSFORMASI DIGITAL.

Adagium “The aim of law is the greatest happiness for the greatest number,” (Jeremy Bentham) sangat layak diungkapkan untuk buku ilmiah yang berada di tangan para pembaca yang budiman dari kalangan praktisi, akademisi, dan mahasiswa.

Antinomi norma hukum pembatalan pemberian hak atas tanah oleh peradilan tata usaha negara dan Badan Pertanahan Nasional

On land titles dispute settlements in Indonesia.

Demikian juga pengakuan , jaminan dan perlindungan hukum terhadap warga masyarakat atas perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah , maka ia dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan melalui Peratun , oleh karenanya menurut ...

Hukum keuangan negara R.I.

( h ) Dapat dianggap merupakan jaminan sendiri . ( i ) Mempunyai usaha yang bergerak dalam bidang penye- diaan barang kegiatan proyek yang akan dibangun . ( j ) Bersedia tunduk kepada ketentuan yang berhubungan dengan kontrak kerja .

Hukum jaminan fidusia suatu kebutuhan yang didambakan

Dalam perkembangannya jaminan fidusia telah mengalami penjalaran dan perubahan baik mengenai istilah, makna, maupun objeknya. Dasar penyebab penjalaran dan perubahan adalah pengaruh dari tuntutan dinamika masyarakat dan hukum itu sendiri. Ada dua dimensi yang tercakup dalam dasar penyebab itu yakni dimensi realitas dan idealitas hukum. Buku ini bertujuan memecahkan persoalan yuridis yakni memberikan kejelasan tentang benda-benda yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia dan mencari penyebab pergeseran objek tersebut. Dengan membaca buku ini setidaknya disadari arti pentingya melakukan pilihan yang tepat dalam strategi politik hukum jaminan. Prinsip pendaftaran bagi jaminan fidusia adalah merupakan perkembangan yang sudah menjadi sifat bawaan dari hukum jaminan kebendaan dengan tujuan menciptakan kepastian hukum dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi pihak masyarakat.

jaminan yang akan dibentuk harus memperhatikan aspekaspek sistem hukum nasional yaitu substansi , struktur , sarana dan prasarana serta budaya hukum . Dengan memperhatikan aspek - aspek sistem hukum tersebut , peranan sistem hukum ...

Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)

Hukum Jaminan menurut J. Satrio diartikan sebagai peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur. Ringkasnya hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang (J.Satrio, 2002:3), Selain itu, menurut Salim HS memberikan definisi hukum jaminan yaitu keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit (Salim HS, 2004: 6). Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian Jaminan merupakan perjanjian accesoir yang mengikuti perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit (perjanjian hutang), jadi tidak akan ada perjanjian jaminan jika tidak ada perjanjian pokok, dan umumnya pihak yang memberikan/menyerahkan jaminan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Dalam buku ini membahas tentang tempat pengaturan Hukum Jaminan yang diatur dalam Buku II KUHPerdata, dan yang diatur diluar Buku II KUHPerdata. Yang diatur dalam Buku II KUHPerdata contohnya yaitu Gadai dan Hipotek, sedangkan yang diatur diluar Buku II KUHPerdata contohnya seperti Jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan.

Hukum Jaminan menurut J. Satrio diartikan sebagai peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur.

HUKUM BISNIS: Perjanjian Kredit dan Jaminan Pemegang Saham

HUKUM BISNIS: Perjanjian Kredit dan Jaminan Pemegang Saham Penulis : Dodi Oktarino, S.H., M.Kn. Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-309-282-1 Terbit : Desember 2020 Sinopsis : Hukum Bisnis dibahas dalam buku ini seumpama alat berupa sistematika tertentu yang merangkum berbagai cabang atau ranting pada hukum, guna memperoleh pengertian-pengertian hukum tertentu bagi orang yang memanfaatkan alat tersebut. Hukum Bisnis kemudian akan memiliki warna yang berbeda-beda sesuai siapa “USER” atau penggunanya. Hal ini yang menyebabkan sudut pandang hukum bisnis ada pada sisi yang berbeda-beda. Sudut pandang pada buku ini bertolak dari kegiatan bisnis perbankan yang menerapkan prinsip ketat dalam menghadapi setiap resiko kredit. Dalam perkembangannya bisnis perbankan kerap membangun konstruksi jaminan kredit berlapis. Tidak hanya menggunakan jaminan kebendaan seperti Hak Tanggungan dan Fidusia saja, pada kasus posisi yang penulis uraikan kredit juga menerapkan Perjanjian Penambahan Dana dan Subordinasi. Sehingga menarik untuk diketahui sejauh mana perjanjian itu mengakomodir kehendak para pihak dan melindungi kepentingan debitur yang biasanya tergerus karena praktik perjanjian baku. Buku ini selain bisa menyegarkan pemikiran pembaca tentang perlindungan hukum, dan teknik membangun perjanjian yang adil, namun juga dapat dijadikan panduan bagi Legal Officer, Konsultan Hukum, Notaris dan PPAT, hingga pada para mahasiswa yang hendak mengkritisi klausula-klausula di dalam perjanjian kredit serta jaminan-jaminannya. Anda ingin merancang sebuah perjanjian ? Baca buku ini dan terapkan sendiri metode “menekan sekuat-kuatnya potensi kerugian dan mendorong setinggi-tingginya potensi keuntungan”, selesai membaca buku ini penulis yakin kelak pembaca akan paham bahwa konsep tersebut sama sekali tidak egois. Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

D. Aspek Jaminan Kredit Istilah hukum jaminan merupakan terjemahan dari istilah security of law, zekerheidsstelling, atau zekerheidsrechten. Menurut J. Satrio dalam bukunya Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, hukum jaminan ...