Sebanyak 2 item atau buku ditemukan

Antinomi norma hukum pembatalan pemberian hak atas tanah oleh peradilan tata usaha negara dan Badan Pertanahan Nasional

On land titles dispute settlements in Indonesia.

Demikian juga pengakuan , jaminan dan perlindungan hukum terhadap warga masyarakat atas perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah , maka ia dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan melalui Peratun , oleh karenanya menurut ...

Antinomi norma hukum pembatalan pemberian hak atas tanah oleh peradilan tata usaha negara dan Badan Pertanahan Nasional

On land titles dispute settlements in Indonesia.

kekuasaan eksekutif mempunyai fungsi untuk menjalankan kebijaksanaan
dalam menyelesaikan sengketa ... Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan
yang berbunyi: "bahwa untuk mempercepat penyelesaian sengketa pertanahan
... cara penanganannya secara terkoordinasi antara unit kerja di lingkungan
Kantor Menteri Negara/BPN dan instansi lain". ... dan atau alasan
pembatalannya; dan 3. adanya antinomi pelaksanaan putusan PTUN dan
pelaksanaan keputusan BPN.