Sebanyak 37 item atau buku ditemukan

Pendayagunaan zakat dalam rangka pembangunan nasional

persamaan dan perbedaannya dengan pajak

Possibility of zakat as part of national income to support the national development in Indonesia.

Possibility of zakat as part of national income to support the national development in Indonesia.

Hukum keuangan negara R.I.

( h ) Dapat dianggap merupakan jaminan sendiri . ( i ) Mempunyai usaha yang bergerak dalam bidang penye- diaan barang kegiatan proyek yang akan dibangun . ( j ) Bersedia tunduk kepada ketentuan yang berhubungan dengan kontrak kerja .

Evaluasi anggaran berbasis kinerja pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Budget evaluation based on the performance of the government of Sulawesi Selatan Province; research report.

Budget evaluation based on the performance of the government of Sulawesi Selatan Province; research report.

ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NAGARI (APBNag) PADA NAGARI PANINJAUAN KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR

TERSEDIA PADA RUANG KARYA ILMIAH DI LANTAI 2

Statistik keuangan pemerintah daerah propinsi

... Daerah Tingkat I / First Stage Region : ( Dalam Ribuan Rupiah / Perincian -
Classification ( 1 ) -- BIDANG EKONOMI .... DEVELOPMENT EXPENDITURES
BY FIELD/SECTOR/SUB SECTOR 1982/1983 - 1986/1987 Sumatera Barat Sub ...

Laporan rekening pemerintah pada kementerian negara/lembaga sampai dengan 31 Desember 2008

suplemen LKPP tahun 2008

Strategi pemeriksaan pada lembaga tinggi negara, pemerintah, BUMN/BUMD, dan bendahara negara

Auditing on government property, government business entreprises, and state treasurers in Indonesia.

Auditing on government property, government business entreprises, and state treasurers in Indonesia.

Strategi Menyiasati Pemeriksaan Pada Lembaga Negara, Pemerintah, Bumn/Bumd, Proyek, Rutin, Dan Laporan Keuangan

Teori Dan Praktek

Rev. ed. of: Strategi pemeriksaan pada lembaga tinggi negara, pemerintah, BUMN/BUMD, dan bendahara negara.

Rev. ed. of: Strategi pemeriksaan pada lembaga tinggi negara, pemerintah, BUMN/BUMD, dan bendahara negara.

Panduan pengawasan keuangan daerah

wawasan dan istrumen monitoring tata keuangan daerah

22 tahun 1999) yang berisi pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah pusat
pada pemerintah daerah, yaitu semua kewenangan kecuali kewenangan di
bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter-fiskal,
dan agama (Pasal 78). Dalam aturan itu juga dibahas tentang desentralisasi
kekuasaan dan pelaksanaan pembiayaan pemerintahan daerah, yang
semuanya dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah (
APBD). Namun ...