Dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur, salah satu yang perlu diperhatikan dan diantisipasi adalah potensi adanya sengketa terhadap pihak-pihak yang terlibat, atau istilah populernya sengketa konstruksi. Sebab, pada satu piha kesadaran hukum masyarakat kian meningkat sementara di pihak lain banyak pihak yang terlibat, maka menyebabkan persengketaan sering kali terjadi. Persengketaan bisa terjadi antara pemilik proyek dengan kontraktor, konsultan, dan pemasok; bisa pula terjadi dengan masyarakat dan para penegak hukum, karena merasa punya wewenang dalam hal pengawasan. Dalam menyelesaikan sengketa konstruksi perlu diperkenalkan dalam beberapa cara. Selain melalui musyawarah, dapat juga melalui juru damai (arbitrase) dan jalur pengadilan (ligitasi). Di dalam buku ini penulis mencoba memaparkan masalah dan persengketaan dalam bisnis konstruksi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman selama ini. *** Persembahan penerbit Kencana (PrenadaMedia)
Dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur, salah satu yang perlu diperhatikan dan diantisipasi adalah potensi adanya sengketa terhadap pihak-pihak yang terlibat, atau istilah populernya sengketa konstruksi.
Saat ini belum banyak sekolah yang memberikan pendidikan secara intens untuk moralitas. Kebanyakan sekolah berlomba-lomba meraih prestasi akademik seperti UAN tertinggi dan prestasi akademik lainnya, namun kurang memperhatikan moralitas anak didiknya. Suasana sekolah tersebut sangat kering dengan nilai-nilai moral agama, akibatnya meskipun para siswa lulus dengan nilai yang baik, namun moralitasnya rendah. Pribadi semacam ini jelas rentan terhadap pengaruh negatif yang saat ini sulit dibendung. Melihat kondisi tersebut, akhir-akhir ini pemerintah melalui Kemendikbud kembali mengingatkan pentingnya pendidikan karakter. Pendidikan Karakter dalam implementasinya diperlukan model, media, yang gunakan agar tercapai dengan baik. Buku ini berisi tentang penjabaran atau pengembangan dari strategi dan metode serta media yang bisa digunakan dalam Implementasi Pendidikan Karakter. Dari motede dan strategi yang telah dirancang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dikembangkan atau dijabarkan lagi menjadi lebih terperinci.
Adapun skala besar adalah seperti, pertemuan ilmiah, penataran dan pelatihan
serta perkemahan dan wisata ilmiah. Sedangkan untuk skala kecil seperti,
pelaksanaan penelitian, presentasi karya dan aplikasi karya. Nilai-nilai karakter
yang ...
Results of the special session of the Peoples' Consultative Assembly held on Nov. 10-13, 1998 during the Habibie government.
Sesuai pula dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Majelis ini bersidang
sedikitnya satu kali dalam lima tahun, dapat disimpulkan masa berlakunya garis-
garis besar daripada haluan negara adalah lima tahun. ... Dalam garis besarnya,
usul Rantap ini berisi tujuh bidang sasaran yaitu: (1) Ekonomi, (2) Kesejahteraan
Rakyat, Pendidikan dan Kebudayaan, (3) Agama, (4) Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi, (5) Hukum, (6) Politik, Aparatur Negara, Penerangan, Komunikasi dan
...
Commentary of the legislative process of the Indonesian Law on Truth and Reconciliation Commission.
Sehari sebelumnya, Rabu (3/12), tiga organisasi Islam, Nahdlatul Ulama,
Muhammadiyah, dan Dewan Dakwah Islam Indonesia, menolak lahirnya RUU
KKR. Kalangan perguruan tinggi Panitia Khusus RUU KKR, Kamis (4/12). Rapat
dipimpin Ketua Pansus Sidarto Danusubro- to. Agar . berbagai pelanggaran
HAM di masa lalu dapat terungkap, Komariah dan Rudi Rizki dari Fakultas
Hukum Unpad mengusulkan adanya perlindungan korban, sanksi, pelaku yang
memberikan ...
