Sebanyak 131 item atau buku ditemukan

Partisipasi publik di era otonomi daerah di Lombok, Nusa Tenggara Barat

Rencana Pengembangan Pendidikan Kabupaten Lombok Timur pada dasarnya
berisi: (1) Pemerataan dan perluasan pendidikan; (2) Peningkatan mutu dan
relevansi; (3) Optimalisasi manajemen pendidikan, dan pengembangan peran
serta ... rencana pendidikan tersebut hanya ditujukan untuk pendidikan dasar,
namun kemudian dikembangkan untuk pendidikan pada tingkat sekolah
menengah dengan dasar dan orientasi masih tetap mengacu pada RPPK yang
telah disusun.

Arah baru otonomi daerah di Indonesia

Daerah- daerah pedesaan dan yang terpencil: terutama menjadi daerah- daerah
karena mereka bukan hanya kekurangan guru, namun juga sekolah-sekolah
yang bisa dijangkau. Beberapa prakarsa pemerintah daerah di antaranya ialah
menyediakan asrama bagi para siswa di daerah-daerah pedesaan, bis-bis
sekolah gratis dan mobil perpustakaan. Penerapan manajemen berbasis
sekolah telah mendorong partisipasi masyarakat dalam manajemen sekolah
terutama ...

Indonesia, globalisasi, dan otonomi daerah

Mengembangkan Pendidikan Partisipatif di Era Otonomi manajemen berbasis
sekolah (scbool based manajemen f)' Manajemen ini diluncurkan sebagai upaya
untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan, di
samping juga sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan tanggung jawab
sosial masyarakat terhadap terselenggaranya pendidikan secara maksimal.
Dalam rangka menerapkan sistem manajemen berbasis sekolah (MBS),
kelengkapan ...

Otonomi daerah

dalam perspektif lingkungan, nilai, dan sumber daya

Towards local autonomy - on the role of organizational evironment, values and resources in local autonomy.

Menyelesaikan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Sekolah Pimpinan
Administrasi Tingkat Madya (Sepadya XXXIV) di Diklatwil III Yogyakarta tahun
1991, Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Nasional (Sespanas 1C)
di Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Jakarta tahun 1 992.
Memperoleh beberapa Pendidikan Teknis Fungsional, antara lain TOT
Manajemen Pendidikan di Bogor tahun 1988, Orientasi Penyelenggaraan
Pemerintahan di Daerah bagi ...

Memperkokoh otonomi daerah

kebijakan, evaluasi, dan saran

Issues on regional autonomy in Indonesia from socioeconomic, legal, political, and educational perspectives; collection of articles.

Pada hakikatnya manajemen pendidikan berbasis sekolah sebagai konsep dan
paradigma baru, dalam pelaksanaannya perlu melalui berbagai tahapan.
Karena merupakan paradigma baru, implementasi-manajemen pendidikan
berbasis sekolahnya perlu memperhatikan kemungkinan-kemungkinan bagi
sekolah untuk mau mengadopsinya. Dengan demikian, pelaksanaan
manajemen pendidikan berbasis sekolah dapat dikategorikan sebagai proses
inovasi pendidikan. Sebagai ...

Penyelenggaraan otonomi daerah dilihat dari perspektif ketahanan nasional

studi kasus di Kotamadia Semarang : laporan penelitian

... atas, ternyata bah- wa kata akhir dalam penentuan seseorang menjadi Kepala
Daerah adalah pada pemerintah pusat. Dari situ dapat dikatakan bahwa apa
yang disebut sebagai otonomi daerah itu per- wujudannya masih nampak
kurang, oleh karena pada sisi lain harus bertemu dengan kepentingan,. pusat
untuk tidak kehilangan kondali pemerintahan. ZZ 2) Pelaksanaan Tugas/Fungsi
Waliko tamadia Kepala Daerah Secara garis besar.

Teladan dan pantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah

Implementation of regional autonomy in Indonesia.

Oleh karena itu, otonomi daerah juga memberikan kebebasan masing-masing
sekolah untuk menentukan muatan lokal apa yang paling cocok bagi siswanya.
Pelaksanaan otonomi tidak hanya sampai di tingkat kabupaten, tetapi juga
sampai pada tingkat sekolah dalam mengimplementasikan MPMPBS (
Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah). Dengan dasar itu,
para guru ataupun kepala sekolah tidak perlu merasa ragu-ragu untuk
menerapkan muatan lokal ...