Sebanyak 93 item atau buku ditemukan

Hukum Administrasi Negara

Tersedia pada rak koleksi lantai 1

  • ISBN 10 : 9786232188327
  • Judul : Hukum Administrasi Negara
  • Pengarang : Muhammad Sadi Is,  
  • Kategori : Hukum Administrasi
  • Penerbit : Kencana
  • Klasifikasi : 342.06
  • Call Number : 342.06 MUH h
  • Bahasa : Indonesia
  • Edisi : Ed 1
  • Penaklikan : xi,267 hlm.; 23 cm
  • Tahun : 2021
  • Halaman : 266
  • Ketersediaan :
    0001.22101958
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    0001.22101957
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    0001.22101956
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    0001.22101955
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    0001.22101954
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    0001.22101953
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    0001.22101952
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    0001.22101951
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Hukum Administrasi Negara

Di Era Citizen Friendly

Buku Hukum Administrasi Negara yang kita sajikan memiliki kelebihan dibandingkan dengan buku hukum administrasi negara yang ada sekarang karena membahas tentang hukum administrasi negara menurut UU No 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan serta membandingkan dengan undang-undang yang terdahulu. Kelebihan laen di dalam UU No 30 Tahun 2014 tersebut adalah penggunaan simbol “Citizen Friendly” dalam suatu produk aturan perundangan tersebut yang merupakan prototype baru dalam sejarah perjalanan peraturan perundangan dalam kehidupan berbangsa khusunya Dalam Simbolisasi Administrasi Pemerintahan di Indonesia. Dengan simbol itu suatu tata nilai baru akan dijunjung tinggi dan akan dijadikan dasar evaluasi dalam perjalananya. Menarik untuk dicermati dan ditelusuri kenapa simbolisasi tersebut sampai tercantum dalam produk hukum dan baru kali ini tercantum dalam aturan perundangan di Indonesia. Rumusan tersebut tercantum secara eksplisit pada bagian penjelasan umum undang-undang nomor 30 tahun 2014. Legislator Undang-undang ini terkesan ingin membangun image baru dan pesan baru yang sengaja dikobarkan lewat simbol itu. Yakni kesan dan pesan baru tentang administrasi pemerintahan yang “ramah” serta sifat kesamaan kedudukan antara “penguasa” dengan “yang dikuasai”. Citizen Friendly dalam bidang administrasi, biasa dikaitkan dengan reformasi birokrasi, yang dikaitkan dengan bagaimana menbangun administrasi pemerintahan yang ramah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pesan yang lain terdapat keinginan berubah secara mendasar tentang administrasi pemerintahan di Indonesia, yang semula cenderung lebih menonjolkan faktor otoritas formal dari sebuah kekuasaan, berubah menuju administrasi pemerintahan yang ramah, dengan mendasarkan pada kemampuan memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat, dengan mendasarkan pada azas bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Diharapkan buku ini dapat menjadi bahan acuan bagi semua pihak, khusunsya bagi mahasiswa fakultas hukum untuk mengenal dan mengetahui tentang perkembangan terbaru hukum admnistrasi negara menurut UU No 30 Tahun 2014 tentang adminsitrasi pemerintahan.

Dengan kata lain, dalam penyelenggaraan negara pemerintah harus memiliki
legitimasi, yakni kewenangan yang ... Di dalam menjalankan fungsinya,
administrasi negara haruslah menundukkan dirinya pada aturan hukum yang
telah ada ...

Hukum Administrasi Negara & Peradilan Tata Usaha Negara

Di tengah banyaknya lembaga-lembaga pemerintah, lembaga negara maupun lembaga Independen yang dibentuk pemerintah, korupsi tetap menjadi momok yang menggerogoti lembaga-lembaga tersebut. Di mana kerap terjadi tindakan pejabat pemerintah yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Persoalan bangsa ini seakan tidak diselesaikan secara serius. Padahal dalam sistem pemerintahan, kita mengenal asas umum pemerintahan yang baik, tetapi realisasinya sampai sekarang masih dapat dipertanyakan. Untuk itu, penting bagi masyarakat pada umumnya untuk mengetahui bagaimana \"secara teori\" sistem pe­merintahan kita \"seharusnya\" berjalan. Bagaimana pula alat-alat pemerintah, badan-badan kenegaraan, dan pejabat-pejabat di negeri ini menjalankan tugasnya. Dari sinilah kemudian masyarakat dapat memahami sebenar-nya di mana letak kesalahan dari pejabat pemerintah/ administrasi negara kita saat ini. Dengan bertambahnya daya kritis masyarakat akan membuat upaya kontrol rakyat terhadap pemerintah akan semakin menguat. Buku ini juga akan membahas tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan panduan untuk pengaduan ke PTUN terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat. Diharapkan buku ini dapat membantu ma-syarakat yang awam akan hukum untuk mampu menghadapi masalah-masalah yang ditimbulkan dari tindakan-tindakan pejabat pemerintah/administrasi negara yang mengeluarkan kebijakan sewenang-wenang. Selain itu, buku ini juga bisa menjadi pegangan teori bagi mahasiswa, akademisi, maupun praktisi hukum.

kepentingan perseorangan, sedangkan hukum publik (hukum negara), yaitu
hukum yang mengatur hubungan antara negara ... Bagian lain dari lapangan
pekerjaan administrasi negara diatur dalam hukum tata negara, hukum privat,
dan ...