Sebanyak 38 item atau buku ditemukan
Collection of decisions of Indonesian Supreme Court concerning civil cases.
Collection of decisions of Indonesian Supreme Court concerning civil cases.
Collection of decisions of Indonesian Supreme Court concerning civil cases.
Collection of decisions of Indonesian Supreme Court concerning civil cases.
Includes the text of selected laws or regulations together with the court's clarification.
Menteri adalah Menteri Kehakiman bagi Hakim pada Pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tala ... (P4P) maupun Panitia
penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4P); 9) Wasit (Arbiter) dalam
suatu sengketa ...
Includes the text of selected laws or regulations together with the court's clarification.
( 2 ) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah , sesuai ... maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah , pemberian jaminan , penempatan investasi ...
Includes the text of selected laws or regulations together with the court's clarification.
(3) Pendidikan dan pembinaan perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia
yang berasal dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan secara
nasional oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. ... BAB XII MAHKAMAH
SYAR'IYAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM Pasal 25 (1)
Peradilan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian
dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas
dari pengaruh ...
Collection of decisions of Indonesian Supreme Court concerning civil cases.
Collection of decisions of Indonesian Supreme Court concerning civil cases.
Includes the text of selected laws or regulations together with the court's clarification.
(3) Pemecahan piutang yang dilakukan setelah pernyataan pailit ditetapkan,
tidak memiliki hak suara." 33. Mengubah ketentuan Pasal 90, sehingga
seluruhnya berbunyi sebagai berikut : "Pasal 90 (1) Atas persetujuan Hakim
Pengawas berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit, dapat
dilakukan penyegelan atas harta pailit. (2) Penyegelan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (l) dilakukan oleh Panitera atau Panitera Pengganti ditempai harta
tersebut berada dengan ...