Sebanyak 38 item atau buku ditemukan

Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia

Panduan Resmi Terbaru

Sejak diberlakukan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia pada 26 November 2015, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD) dinyatakan sudah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Buku ini berisi: 1. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015) 2. Pedoman Umum Pembentukan Istilah 3. Sejarah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia 4. Sejarah Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Indonesia. Dengan terbitnya buku persembahan penerbit Visimedia Pustaka ini, diharapkan dapat membantu siswa, guru, mahasiswa, pendidik dan pengajar, para praktisi bahasa, serta masyarakat umum pengguna dan penutur bahasa memahami kaidah berbahasa Indonesia, terutama kaidah ejaan yang berlaku.

Buku ini berisi: 1. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015) 2. Pedoman Umum Pembentukan Istilah 3. Sejarah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia 4.

Dongeng Dunia Terbaik

Penuh Hikmah & Keteladanan

Setiap negeri memiliki dongeng tersendiri yang menakjubkan. Sebutlah, Andorra, salah satu negara di Eropa. Di sana ada cerita tentang Anansi, sang pemimpi. Di balik gunung-gunung megah negeri Tiongkok, ada juga si Si Rambut Panjang yang baik hati. Di Semenanjung Korea dengan perbukitan dan lembahnya yang indah, hidup Haesik dan Dalsun. Anak-anak berhati emas yang begitu disayang Tuhan. Hangatnya hati si cantik Basilisa bahkan telah mencairkan kebekuan alam Rusia. Atau, membayangkan gadis pekerja keras dari Finlandia, Nastai, yang tak jemu menjelajahi sudut-sudut hutan pinus untuk mencari hewan buruan. Dari berbagai cerita itu banyak sekali hal baik yang bisa dijadikan pembelajaran. Tentang semangat untuk terus belajar, sikap pantang menyerah, sopan-santun, serta keikhlasan menolong tanpa pandang bulu. Dengan ilustrasi dan warna yang menarik, kisah teman-teman dari berbagai negeri itu menjadi semakin hidup. Yuk, segera temukan cerita seru lainnya di dalam buku terbitan dari Gradien Mediatama. -Gradien Mediatama-

Setiap negeri memiliki dongeng tersendiri yang menakjubkan.

Buku Ajar Ilmu Kesehatan Masyarakat (IKM)

Uraian dalam Buku Ajar ini tidak hanya terbatas pada pengertian sempit IKM melainkan diperluas dengan pembahasan tentang aspek-aspek penting yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat dan perubahan perilaku. Penulis memandang hal ini diperlukan mengingat kenyataan bahwa dalam upaya perluasan jangkauan pelayanan kesehatan dan pemeliharaan kesehatan. Perubahan perilaku dokter dan petugas kesehatan lainnya harus berfungsi pula sebagai pendidik tenaga kesehatan dan bekerjasama dalam tim petugas kesehatan yang terdiri dari berbagai disiplin dan tingkat sosial.

3. Untuk dapat diaplikasikan dalam upaya pengendalian dan penanggulangan
penyakit atau maslah kesehatan. Segala upaya untuk selalu lebih melengkapi
pemahaman kita tentang „riwayat alamiah penyakit‟ tidak lain maksudnya
adalah ...

3 Kitab Utama Hukum Indonesia

Berisi: KUHP, KUHAP, dan KUH Perdata. Biasanya, penyususnan KUHP hanya digabung dengan KUHAP karena keduanya saling berkaitan. Penggabungan peraturan utama dari hukum pidana ini dengan KUH Perdata dimaksudkan untuk mempermudah para pengguna atau pembaca buku ini dan demi kepraktisan. Buku ini menjadi lengkap karena memuat semua perubahan, undang-undang, dan perturan terkait KUHP, serta glosarium istilah hukum Indonesia. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi utama bagi praktisi hukum, akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat umum, dalam praktik hukum di Indonesia. -Visimedia Pustaka-

Berisi: KUHP, KUHAP, dan KUH Perdata.

KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata) & KUHA Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata)

Hukum perdata merupakan hukum yang bertujuan mengatur hubungan antara sesama anggota masyarakat agar menghargai hak dan kewajiban sipil sesama warga negara. Perbedaan hukum perdata dan pidana di Indonesia terletak pada perlindungan yang diberikan negara terhadap warganya. Pada hukum perdata, negara memberi perlindungan terhadap hak-hak privat warga negara. Adapun pada hukum pidana, negara memberi perlindungan pada warga negara dari kejahatan yang dilakukan warga negara lainnya. Di Indonesia, rujukan utama hukum perdata adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Kedua kitab ini merupakan peraturan perundang-undangan yang memiliki peran penting dalam hukum di Indonesia. Namun, peraturan perundang- undangan yang merupakan terjemahan bahasa Belanda ini memang sulit untuk dipahami. Buku ini berbeda dengan buku KUH Perdata dan KUHA Perdata lainnya. Buku ini disusun untuk memudahkan Anda mengerti hukum perdata di Indonesia karena disertai penjelasan proses penanganan kasus perdata di Indonesia. Bagaimana mengajukan sebuah perkara perdata ke pengadilan? Langkah apa saja yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan kasus perdata? Hal-hal tersebut disajikan ringkas dalam buku ini. Buku ini juga dilengkapi sejarah hukum perdata di Indonesia yang akan menambah wawasan pembaca. Penyusunan buku ini diharapkan membantu masyarakat umum, pelajar, akademisi, maupun praktisi hukum untuk memahami hukum perdata di Indonesia. -VisiMedia-

Hukum perdata merupakan hukum yang bertujuan mengatur hubungan antara sesama anggota masyarakat agar menghargai hak dan kewajiban sipil sesama warga negara.

Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa

Himpunan Peraturan Lengkap tentang Penganggaran, Pengalokasian, Penyaluran, Pelaporan, hingga Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

Pemerintah mengucurkan dana desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Namun, ternyata pemanfaatan dana desa bukan hal yang mudah. Adanya tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa, yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pemanfaatan dana desa. Di samping itu, penggunaan dana desa harus sesuai dengan prinsip prioritasnya, yaitu keadilan, kebutuhan prioritas, dan tipologi desa. Hal ini jelas bukan hal yang mudah. Ditambah lagi, adanya peraturan-peraturan baru yang diberlakukan terkait pengelolaan dana desa ini. Misalnya, perubahan data Peraturan Pemerintah tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Beberapa pasal dalam PP No. 60 Tahun 2014 diubah pada PP No. 22 Tahun 2015. Perubahan ini tentu membuat pembaca harus membanding-bandingkan peraturan sebelumnya dengan peraturan yang baru. Dalam buku ini, PP No. 60 Tahun 2014 dan PP No. 22 Tahun 2015 disusun dalam format konsolidasi, yaitu menggabungkan peraturan yang lama dan yang terbaru dalam satu susunan sekaligus. Sehingga, diharapkan pembaca akan lebih mudah mengetahui perubahan pasal yang ada. Selain itu, juga terdapat peraturan-peraturan terkait dari tiga kementerian terkait dana desa, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; serta Peraturan Menteri Keuangan. Buku persembahan penerbit VisiMedia Pustaka ini menghadirkan himpunan peraturan lengkap tentang penganggaran, pengalokasian, penyaluran, pelaporan, hingga pemantauan dan evaluasi dana desa. Diharapkan buku ini bisa membantu penyelenggara dana desa mewujudkan pemerataan pembangunan desa. Dilengkapi Lampiran (dalam CD): - Konsolidasi Peraturan Pelaksana UU Desa (PP No. 43 Tahun 2014 & PP No. 47 Tahun 2015) - Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa - Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016 - Lampiran Peraturan Menteri Keuangan No. 263/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa - Peraturan Menteri Keuangan No. 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. 4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
 ...

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya

Buku terbitan dari VisiMedia Pustaka ini dilengkapi dengan : - Bagan pemerintahan Daerah, - Sejarah Undang-Undang Pemerintahan Daerah di Indonesia (mulai UU No 1 Tahun 1945 sampai UU No 9 Tahun 2009). - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang-Undang, - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. #UndangUndang #UndangUndangPemda #Peraturan #PeraturanPemerintah #PemerintahanDaerah #DPRD #Pemerintah Daerah #KepalaDaerah #APBD #SejarahUndangUndangPemda

c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan; d. promosi
potensi Daerah; dan kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. e. (2) Kerja sama Daerah dengan
lembaga ...

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah tentang Kepegawaian Terbaru

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PegawaiNegeri Sipil, 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Sebuah buku Terbitan dari VisiMedia Pustaka yang berisikan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Aparatur Sipil Negara, CPNS, PPPK, Pegawai Kontrak, PNS, ASN, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian.

... 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 ...

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Sebagai salah satu kitab hukum, keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memiliki peran yang penting sebagai dasar hukum pidana di Indonesia. Namun, penyusunan kitab ini kadang membuat pembacanya tidak mudah mengerti isi dari pasal demi pasalnya. Buku ini hadir berbeda dibandingkan dengan buku lainnya karena disertai penjelasan proses penanganan kasus pidana di Indonesia, disusun sepraktis mungkin untuk memudahkan Anda memahaminya, juga dilengkapi sejarah hukum pidana di Indonesia dan Peraturan Perundang-Undangan terkait KUHP dan KUHAP. Penyusunan buku ini diharapkan membantu masyarakat umum, pelajar, akademisi, maupun praktisi hukum untuk memahami hukum pidana di Indonesia. Hadirnya buku ini akan menambah referensi Anda dalam bidang hukum pidana di Indonesia. -VisiMedia-

Pasal 362 Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima
tahun ...

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Terkait

Buku Persembahan dari Penerbit VisiMedia Pustaka ini dilengkapi Sejarah Undang-Undang tentang Desa dan Bagan tentang Pengaturan Desa Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 #UndangUndang #UndangUndangDesa #Peraturan #PeraturanPemerintah #PeraturanMenteri #PeraturanMenteriDesa #Desa #PemerintahanDesa #KepalaDesa #PerangkatDesa #PeraturanDesa #PengaturanDesa #DanaDesa #APBDesa #SKBTigaMenteri #MusyawarahDesa #PendampinganDesa #BUMD #SejarahUndangUndangDesa #DesaMandiri #EkonomiDesa

Buku Persembahan dari Penerbit VisiMedia Pustaka ini dilengkapi Sejarah Undang-Undang tentang Desa dan Bagan tentang Pengaturan Desa Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan ...