Sebanyak 110 item atau buku ditemukan

Standar Pelayanan Minimal Terminal Bus Tipe A

Kebutuhan manusia akan angkutan atau transportasi sangatlah mendasar dan termasuk kebutuhan utama. Manusia secara fitrah memerlukan perpindahan atau pergerakan dalam memenuhi dan melangsungkan kehidupannya. Dalam pergerakan itu sendiri manusia membutuhkan alat angkutan atau kendaraan. Hal ini ditegaskan sebagaimana firman Allah SWT. ‛Dan (ada lagi) manfaat-manfaat yang lain pada binatang ternak itu untuk kemudian supaya kamu mencapai suatu keperluan yang tersimpan dalam hati dengan mengendarainya. Dan kamu dapat diangkut dengan mengendarai binatangbinatang itu dan dengan mengendarai bahtera.‛ (QS. Al Mu'min : 80) Dijelaskan dari ayat di atas bahwa manusia dapat menggunakan alat angkutan berupa binatang atau bahtera untuk melakukan perjalanan dalam memenuhi kebutuhannya. Alat angkutan yang disebut moda angkutan mengalami perkembangan cukup pesat pada masa kini hingga yang digerakkan secara manual tenaga manusia, bantuan tenaga angin, maupun dengan energi bahan bakar minyak, batu bara, dan gas.

NEGARA. LAIN. 5.1. Standar pelayanan minimal terutama untuk fasilitas
perpindahan angkutan di negara Bagian California (USA). A. Pengertian dan
Klasifikasi Fasilitas Perpindahan Intermodal Bruce Chapman dari California
Department of Transportation Division of Research and Innovation membuat
panduan dengan judul Evaluating Connectivity Performance at Transit Transfer
Facilities as Tool Development to Evaluate the performance of intermodal
Connectivity (EPIC) to ...

Konfigurasi Fiqih Poligini Kontemporer

Kritik Terhadap Paham Ortodoksi Perkawinan Poligini di Indonesia

Penggunaan istilah “poligami” untuk mengartikulasikan relasi perkawinan seorang laki-laki dengan beberapa orang istri pada dasarnya tidaklah tepat. Secara etimologi, poligami dalam bahasa latin disebut “Polygamia” yang berasal dari bahasa Greek (Yunani) dan merupakan bentukan dari dua kata yaitu “polus” dan “gomes”. “Polus” berartibanyakdan “Gomes” berarti kawin. Dalam istilah Bahasa Indonesia, poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan.2 Dalam antropologi sosial, terdapat tiga bentuk poligami, yaitu: 1. Poligini, yaitu sistem perkawinan yang membolehkan seorang laki-laki memiliki atau mengawini beberapa perempuan sebagai istrinya dalam waktu yang bersamaan (seorang laki-laki memiliki beberapa istri sekaligus). Menurut para ahli sejarah, model perkawinan ini sudah berlangsung sejak lama dan diakui oleh banyak peradaban bangsa-bangsa dunia. 2. Poliandri yaitu sistem perkawinan yang membolehkan perempuan mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan (seorang istri/perempuan memiliki beberapa suami sekaligus). Praktik perkawinan poliandri sering dijumpai dibagian selatan dan utara India dan beberapa wilayah di Rusia. Perkawinan poliandri ini seorang istri secara alami dan otomatis menjadi istri dari seluruh saudara laki-lakinya atau kerabat yang berhubungan dekat. Akan tetapi, secara umum, praktik poliandri ini tidak diakui oleh agama manapun dan diangggap sebagai penyimpangan sosial. 3. Perkawinan Kelompok yaitu kombinasi poligini dan poliandri. Perkawinan jenis ini terjadi dalam masyarakat primitif seperti di daerah pegunungan Tibet, Himalaya India dan Australia. Oleh karena itu, term poligami pada dasarnya tidak hanya mengambarkan perkawinan seorang laki-laki dengan banyak istri saja, tetapi juga sebaliknya. Dengan demikian, penggunaan istilah “poligami” sebagai nomenklatur kondisi seorang laki-laki yang mempunyai banyak istri sebenarnya tidak tepat. Sebab, istilah tersebut akan mempersempit makna “poligami” itu sendiri. Agar konsisten, maka tulisan dalam naskah ini secara keseluruhan menggunakan istilah “poligini”. Istilah tersebut lebih tepat secara struktur kebahasaan, dari pada istilah “poligami”—yang meskipun ‘lazim’, tetapi tidak tepat. Kutipan langsung yang menggunakan istilah poligami akan dimodifikasi menjadi poligini, tanpa merubah substansi yang dimaksud.

Penggunaan istilah “poligami” untuk mengartikulasikan relasi perkawinan seorang laki-laki dengan beberapa orang istri pada dasarnya tidaklah tepat.

Pengantar Ilmu Pemerintahan

Tulisan ini dimulai dengan pernyataan provokatif David Osborne dan Ted Gaebler dalam bukunya Mewirausahakan Birokrasi. Menurut kedua penulis itu: ―di penghujung tahun 1980-an, Majalah Time pada sampul mukanya menanyakan: Sudah Matikah Pemerintahan? Jawaban yang muncul bagi kebanyakan orang Amerika adalah ―ya‖1. Lalu mengapa hingga saat ini, kita masih menyaksikan pemerintahan di Amerika maupun di tempat lain? Eksisnya sebuah pemerintahan di Amerika mengisyaratkan bahwa jawaban masyarakat Amerika dengan sendiri sudah terbantahkan. Itu artinya pemerintahan masih dibutuhkan dan selalu dibutuhkan oleh warga negara. Kebutuhan kita terhadap pemerintahan sangat beralasan—karena dua hal. Pertama, pemerintah bisa memberikan layanan kepada semua warganya tanpa diskriminasi. Semangat memberikan layanan secara adil tanpa diskriminasi sangat diperlukan bagi semua warga masyarakat. Misalnya kesehatan dan pendidikan untuk semua warga negara. Kedua, banyaknya daftar tugas dan fungsi pemerintahan yang tak bisa digantikan oleh institusi apapun termasuk pasar maupun organisasi non-pemerintahan2. Dua hal ini mengisyaratkan betapa pentingnya kehadiran pemerintahan dalam sebuah negara-bangsa.

Ada dua peran yang dibgunakan parlemen, pertama, parlemen melakukan hal
ini melalui kekuasaan untuk menyetujui rancangan peraturan perundangan dan
penggunaan keuangan negara melalui prosedur yang menjamin bahwa semua
langkah sebelumnya diuji dan diperdebatkan secara tuntas sebelum rancangan
perundangan-undangan tersebut diresmikan sebagai hukum. Kedua, adalah
kekuasaan parlemen untuk meneliti pekerjaan ekskutif melalui usaha menanyai
para ...

Pengantar State Auxiliary Agency

Argumen Thohari yang menyebutkan bahwa S t a t e A u xili a r y Agency [SAA] semi kekuasaan eksekutif dan semi kekuasaan legislatif‖ tentu patut kita kritisi bersama. Sebab SAA yang ada selama ini adalah kuasi eksekutif. Dikatakan kuasi karena lembaga SAA seperti Komisi Penyelenggaraan Pemilu dan Ombudsman sekedar menyebutkan contoh adalah lembaga yang menjalankan fungsi eksekutif. Ombudsman dalam menjalankan tugas dan fungsi membantu pemerintah dalam mendorong transparansi dan membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan sangat diperlukan dalam konteks transisi politik. Dalam transisi politik yang sedang berlangsung ada kecenderungan lembagalembaga politik tidak mendapat kepercayaan dari publik. Ketidak percayaan publik terhadap lembaga politik mengharuskan para elit politik untuk berkompromi melalui pembentukan institusi baru, yang bisa diterima oleh semua pihak.

Tetapi, wewenang merupakan sebuah kata yang mempunyai makna dalam
bidang hukum.190 Akibatnya, lembaga negara yang tidak mempunyai
wewenang, tidak mempunyai implikasi terhadap hukum. Dengan begitu,
lembaga negara tidak ... Adanya asas dalam perundang-undangan seperti
aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah atau
aturan khusus mengesampingkan aturan umum, merupakan asas hukum. 190
Firmansyah dkk. Lembaga Negara ...

LGBT dalam Tinjauan Fikih

Menguak Konsepsi Islam terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender

Pada saat Rasulullah  masih hidup, tidak pernah terbayangkan bahwa kaum muslimin akan melakukan perbuatan liwath (homoseksual). Generasi kaum muslimin di masa Rasulullah  adalah generasi yang paling bersih, paling baik dan paling dekat dengan ketakwaan. Kaum muslimin di zaman itu hanya mengetahui jenis maksiat ini dari Al-Qur‟an. Dalam kehidupan nyata, tidak ada laporan bahwa kaum muslimin melakukannya meski hanya satu orang. Bahkan, salah seorang khalifah Bani Umayyah yang bernama Al-Walid bin Abdul Malik tidak pernah menyangka ada pria menyetubuhi pria jika bukan karena ada informasi dalam AlQur‟an. Ibnu Katsir (1998: 445) menulis dalam tafsirnya: اَ قَ َ و َ َ َؿ ُ يدِ لَ َ َ وْال ُ نْ َ َ ب ِ دْ بَ َ َ ع ِ كِ لَ َ َ مْال ُ ةَيفِ لَْ ، َ ات٘ ُّ يِ وَ مُْ َ َ الْ ِ انَ َ َ ب ِ عِ امَ َ َ ج َ قْشَ مِ َ َ: د َ لْ وَ َ َ ل فَ ، َ أ َ َ َ الل و زَ ، َ ع لَ جَ َ و َ صَ ا َ ق َ نْ يػَ لَ َ َ ع َ رَ بػَ ، َ خ ٍ وطُ اَ ل َ َ َم ُ تْ نَ َ َ نػَظ فَ ا َ أ ً رَ ك َ و َ ذ ُ لْ عَ ا َ يػ ً رَ ك َ َ ذ Artinya: “Al-Walid bin Abdul Malik, Khalifah Al-Umawi, berkata (Al-Walid adalah pembangun Masjid Damaskus): Seandainya Allah tidak menceritakan kisah Nabi Luth, maka aku tidak pernah menduga seorang lelaki menyetubuhi laki-laki.” Ucapan Al-Walid ini menunjukkan bahwa perilaku liwath tidak pernah dikenal bangsa Arab, bukan hanya di masa Nabi tetapi juga di masa shahabat, sampai di masa tabi‟in, yakni masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Oleh karena itu, menjadi hal yang cukup mengejutkan jika ada riwayat bahwa Rasulullah  sempat mengkhawatirkan umatnya akan terjerumus dalam dosa liwath. Ibnu Majah (2009: 464) meriwayatkan; ََ اؿَ قَِ الل و َِ دْ بَ عَِ نْ بَِ رِابَ جَْ نَ َ َ ع ُ اؼَ خَ أَاَ مََؼَ وْخَ أَ فِ إََ م لَ سَ وَِ وْ يَ لَ عَُ الل و َ ى لَ صَِ الل و َُوؿُ سَ رََ اؿَ ق َ َ عَِ تِ مُ أَىَ لَ َ ع Artinya: “Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: „Rasulullah  bersabda: „Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terhadap umatku adalah perbuatan kaum Luth.‟‟”

Pada saat Rasulullah  masih hidup, tidak pernah terbayangkan bahwa kaum muslimin akan melakukan perbuatan liwath (homoseksual).

Pengantar Pembelajaran Sastra

Ketetapan kurikulum nasional, pembelajaran sastra terselenggara secara terintegrasi dengan pembelajaran bahasa. Kebijaksanaan tersebut mengacu pada hakikat pembelajaran sastra yang menghendaki diajarkan secara integratif dengan bahasa. Bahasa dan sastra merupakan dua hal yang tak terpisah. Tiada sastra tanpa bahasa, dan tiada bahasa tanpa sastra. Penyair (sastrawan) itu pada dasarnya adalah seniman yang jatuh cinta pada bahasa (Aftarudin, 1983:12-15). Dengan bahasa ia mengutuk dan mencaci maki dunia, dan dengan bahasa pula ia menyanyikan perasaannya atau mengembara ke dalam angan-angannya. Pendek kata, dengan bahasalah lahirlah peristiwa sastra (Sumarjo dan Saini, 1997:11). Dalam kurikulum pembelajaran bahasa (dan sastra) Indonesia secara umum disebutkan bahwa tujuan pembelajaran sastra di sekolah tak lain adalah untuk mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa (Depdikbud, 1994:16).

Ketetapan kurikulum nasional, pembelajaran sastra terselenggara secara terintegrasi dengan pembelajaran bahasa.

Politik Hukum Islam

Reposisi Eksistensi Hukum Islam dari Masa Kerajaan Hingga Era Reformasi di Indonesia

Secara etimologis, istilah politik hukum adalah kata terjemahan dari bahasa Belanda rechtpolitiek yang berasal dari dua kata, recht dan politiek. Recht berarti hukum. Kata politiek dalam kamus bahasa Belanda memiliki pengertian beleid. Kata beleid dalam bahasa Indonesia memiliki arti kebijakan (policy). Dengan demikian politik hukum bisa diartikan kebijakan hukum. Adapun kebijakan sendiri dalam bahasa Indonesia berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Dalam hal ini politik hukum dapat diartikan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak dalam bidang hukum.

Mahfud MD Politik hukum merupakan legal policy atau garis (kebijakan) resmi
tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru
atau penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan
 ...

Kesuksesan Sistem Informasi Perguruan Tinggi dan Good University Governance

Sebuah Kajian Empiris Di perguruan Tinggi Swasta

Fokus utama buku ini adalah untuk mempermudah mahasiswa dalam mempelajari secara mendalam terkait gambaran dan arah dalam pengelolaan sistem informasi perguruan tinggi dan juga konsep dasar Good University Governance yang dipandang sebagai penerapan prinsip-prinsip Good Governance.

Fokus utama buku ini adalah untuk mempermudah mahasiswa dalam mempelajari secara mendalam terkait gambaran dan arah dalam pengelolaan sistem informasi perguruan tinggi dan juga konsep dasar Good University Governance yang dipandang sebagai ...

Antologi Administrasi Publik dan Pembangunan

Festschrift untuk Sjamsiar Sjamsuddin

Tidak tersedia apa pun

bisa memberi prasyarat kondusifnya penyelenggaraan pendidikan setempat. 2.
Membentuk sekolah dengan konsep community colloge Konsep community
colloge menekankan pada pemberian keterampilan kepada siswa secara
langsung ...

Penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaan Inpres desa tertinggal (IDT)

Explanation on a government program on poverty alleviation for less developed village.

Explanation on a government program on poverty alleviation for less developed village.