Sebanyak 191 item atau buku ditemukan

Reformasi prematur

Jawaban Islam terhadap reformasi total

Political conditions in Indonesia during the Soeharto era and the need for total reform, an Islamic viewpoint.

Negara Kurnia Allah tu adalah Negara Islam Indonesia atau dengan kata lain ad-
Daulatu 'l-Islamiyyah atau Darul Islam atau dengan singkatan yang sering
dipakai orang, DI, selanjutnya hanya dipakai satu istilah yang resmi, yakni:
Negara Islam ... sentausa dan tegak teduhnya, ke luar dan ke dalam 100% de
facto dan de jure di seluruh Indonesia. b. Lenyapnya segala macam penjajahan
dan perbudakan. c. Terusiknya segala musuh Allah, musuh agama dan musuh
NII. d. Hukum ...

Catatan kritis politik Islam era reformasi

Political conditions related to Islamic political parties; includes issues and challenges for Muslim society to plunge into politics in Indonesian reform era.

Ketegangan muncul berkenaan dengan perlu atau tidaknya kalimat "dengan
kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi para pemeluknya" dicantumkan pada
Sila Pertama Pancasila. Di satu pihak, kelompok sekuler menolak memuat
kalimat tersebut dengan argumentasi (hukum Islam) memberi legitimasi
konstitusional bagi diterapkannya syari'ah, padahal tidak semua rakyat
Indonesia beragama Islam. Di pihak lain, kelompok agama menuntut
dimasukkannya kalimat tersebut ...

Dari Gestapu ke Reformasi

serangkaian Kesaksian

?Salim Said adalah mantan wartawan dengan pengalaman panjang. Juga pakar terkemuka tentang masalah militer di Indonesia. Kemudian memasuki dunia akademis sampai meraih derajat Ph.D. di AS. Ketajaman analisis dan kekayaan informasi penulisnya jelas terlihat pada buku yang ada di tangan Anda sekarang ini.? ?Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif Guru Besar Sejarah dan mantan Ketua PP Muhammadiyah. ÿ ?Membaca buku Prof. Salim Said ini sungguh memberikan pemahaman baru bagi saya tentang perjalanan sejarah Indonesia, khususnya menjelang pemberontakan PKI, dan perjalanan bangsa Indonesia semasa Orde Baru. Buku ini sangat baik untuk dibaca oleh para perwira TNI maupun pemimpin-pemimpin muda Indonesia umumnya.? ?Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Panjaitan ÿ ?Kesaksian Salim Said ini tidaklah sekadar mengisahkan berbagai peristiwa yang telah dilalui bangsa, tetapi dengan simpatik dan kritis juga menjelaskannya. Maka, sebuah buku yang mengasyikkan dan mencerdaskan pun kini telah bisa dinikmati.? ?Prof. Dr. Taufik Abdullah Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia ÿ ?Setiap membaca buku Salim Said menyangkut perjalanan sejarah TNI, selalu saja tampil cerita baru yang sebelumnya tidak pernah diketahui secara luas. Di tengah kelangkaan karya tulis sejarah TNI, buku ini menjadi pemenuh kebutuhan yang sangat berguna.? ?Letjen TNI (Purn.) Kiki Syahnakri mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ÿ ?Prof. Salim Said menunjukkan betapa dekatnya profesi akademisi dan kegiatan kewartawanan. Bermodalkan pengalaman dari kedua profesi itu, Prof. Salim Said merekam perjalanan sejarah dengan jeli, cermat, dan seimbang.? ?Atmadji Sumarkidjo wartawan senior/pengamat militer dan penulis biografi Jenderal TNI (Purn.) M. Jusuf ÿ ?Cakupan buku ini cukup menarik karena dimotori oleh kesaksian-kesaksian. Adorasi terhadap Benny Moerdani membuat catatan sangat ?long winding?. Saya kagum sekali membaca bahwa Jenderal Bintang Lima yang diberikan kepada Nasution, Soeharto, dan Sudirman adalah prakarsa Salim Said.? ?Letjen TNI (Purn.) Rais Abin mantan Panglima pasukan PBB di Sinai, Asisten Perencanaan Umum Mabes ABRI serta mantan Dubes di Singapura dan Malaysiaÿ [Mizan, Biografi, Inspirasi, Indonesia]

Pluvier adalah seorangyang di negerinya dianggap sebagai ahli Indonesia,
sementara Utrecht adalah seorang pelarian dari Indonesia yang pekerjaan
terakhirnya adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember. Utrecht terkenal
karena keputusannya membekukanHimpunan Mahasiswa Islam (HMI) di
Fakultas Hukum yang dipimpinnya. IndoBelandaini sebenarnya bukan orang
Komunis, diahanya seorang nasionalis radikal yang bertindak menguntungkan
orang Komunis. Tapi ...

Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi

Hampir tidak ada upaya serius para pemimpin partai politik era reformasi dewasa ini untuk membenahi diri. Para politisi partai justru makin melestarikan problematik struktural partai-partai dan “menikmati” situasi tidak sehat tersebut demi kelangsungan kekuasaan pribadi dan atau kelompok mereka sendiri. Kecenderungan serupa tampak pula dalam konteks sistem kepartaian, sehingga tidak jelas arah dan formatnya, apakah koheren dengan pilihan terhadap sistem pemerintahan, sistem perwakilan, dan sistem pemilu. Sementara itu pemilu-pemilu yang semakin bebas, demokratis, dan bahkan semakin langsung, cenderung menghasilkan sebagian wakil rakyat yang korup dan tidak bertanggung jawab. Buku ini tidak hanya membedah problematik partai politik, sistem kepartaian, pemilu, dan format keparlemenan serta kualitas kinerja legislatif yang dihasilkan oleh pemilu-pemilu era reformasi, melainkan juga merumuskan “peta jalan” perubahan politik yang perlu dilakukan ke depan agar sistem demokrasi pasca-Orde Baru benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat dan kolektifitas bangsa kita.

yang adil, makmur, sejahtera lahir batin, dan demokratis dalam wadah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah rida Allah
Subhanahu Wataala”11. Dalam pada itu, visi partai ini, seperti dikemukakan di
dalam Khitah dan Program Perjuangan PPP, adalah “Terwujudnya masyarakat
yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil, makmur,
sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan
terhadap ...

Reformasi peradilan agama di Indonesia

On the need for legal reform within Islamic courts in Indonesia.

Bahkan sudah ada hakim Pengadilan Agama yang memutuskan pembagian 1:1
dengan berbagai pertimbangan hukum, bahkan ada Hakim Tinggi pada
Pengadilan Tinggi Agama Makassar memutuskan terbalik, yaitu 2 bagian anak
perempuan dan 1 bagian bagi anak laki-laki (2:1) ... Sementara, Kompilasi
Hukum Islam (KHI) yang menjadi hukum terapan Peradilan Agama juga
menegaskan pada pasal 176 bahwa bahagian ahli waris anak laki-laki dan anak
perempuan adalah 2:1.

Penyelenggaraan Haji Era Reformasi

Analisis Internal Kebijakan Publik Departemen Agama

History and development of the policy of Indonesian Muslim pilgrimages.

Analisis Internal Kebijakan Publik Departemen Agama A. Chunaini Saleh ... kita
dapat menunjukkan kinerja {performance) yang lebih baik dan profesional,
terutama komitmen kita dalam meningkatkan pelayanan publik di bidang
perhajian. b.

PPP menggagas reformasi, membangun Indonesia baru

On role of Partai Pesatuan Pembangunan, an Islamic party, in national development and political reform in Indonesia.

Untuk mencegah terjadinya prahara akibat penolakan dan kemarahan Umat
Islam Partai Persatuan Pembangunan membentuk tim khusus yang menugaskan
beberapa fungsionaris Partai yang betul-betul memahami, para Kyai, para pakar
hukum Islam menangani secara cermat dan hati-hati dan bersama sama
fungsionaris ABRI. Yang memahami hukum Islam membentuk gugus tugas
khusus menangani RUU tersebut sebelum dibahas oleh DPR-RI, Golkar dan PDI
tidak ...

Islam Indonesia pasca reformasi

dinamika keagamaan pada ranah sosial, politik, budaya, hukum dan pendidikan

On Islam post-New Order era in Indonesia; collection of articles.

Rekonsiliasi tanpa mengkhianati reformasi

versi media massa

Restructuring the nation through legal, human rights, judicial, and court reform in Indonesia.

Sebagai suatu karya bangsa, kaidah yang ada dalam RUU KUHP ini tentunya
menggunakan empat sumber transformasi, yaitu dari hukum adat, prinsip hukum
Islam, teks hukum kolonial Belanda yang sudah diterima hukum Indonesia, dan
konvensi-konvensi internasional yang masih berlaku sekarang. Jadi kalau ada
orang sekarang yang menilainya terlalu hukum Islam, kita akan jawab ya, karena
hukum Islam memang menjadi sumber. Perlu diketahui, di mana pun di dunia ini,
 ...

Reformasi Indonesia

bahasan dari sudut pandang geografi politik dan geopolitik

Political reform in Indonesia from geopolitical viewpoint.

... oleh kelompok ulama yang tergabung dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh (
PUSA). Proses reformasi berjalan sampai dengan tahun 1960-an. Kelompok
PUSA akhirnya menjadi kelas menengah dan atas di dalam masyarakat Aceh.
Namun para ulama PUSA kecewa dengan tidak diterapkannya hukum Islam di
seluruh Indonesia. Sebutan Aceh sebagai “serambi Mekah” menunjukkan
kekentalan Aceh sebagai penganut Islam yang fanatik, yang menghendaki
pembedaan dalam ...