Sistem Informasi Pustaka

NOMINEE ARRANGEMENT: Dalam Perspektif Kriminalisasi Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Notaris dan Asas Nasionalitas

Telah banyak terjadi di mana WNA memiliki dan menguasai aset tanah (sebagai investasi) dengan menggunakan nama penduduk (WNI) dan salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menikahi WNI dan untuk selanjutnya pembelian tanah diatasnamakan oleh WNI (Nominee) dengan perjanjian khusus yang dibuat antara WNA dan WNI dan tidak jarang pula jual beli tersebut diaktanotariskan. Tulisan ini berusaha untuk mengangkat fenomena nominee yang terjadi di masyarakat Indonesia, dengan mengkajinya dari perspektif Kriminalisasi Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Notaris dan Asas Nasionalitas. Kiranya buku ini dapat menambah paradigma para praktisi hukum, para penggiat kajian ilmu hukum, mahasiswa, notaris juga masyarakat secara umum.

ISBN 13 : 6236398372
ISBN 10 : 9786236398371
Judul : NOMINEE ARRANGEMENT: Dalam Perspektif Kriminalisasi Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Notaris dan Asas Nasionalitas
Pengarang : Irfan Ardiansyah, Cucu Solihah,
Kategori : Law
Penerbit : Zahir Publishing
Bahasa : id
Halaman : 254
Google Book : http://books.google.co.id/books?id=GFJDEAAAQBAJ&dq=intitle:Hukum+Perdata&hl=&source=gbs_api
Ketersediaan :

Telah banyak terjadi di mana WNA memiliki dan menguasai aset tanah (sebagai investasi) dengan menggunakan nama penduduk (WNI) dan salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menikahi WNI dan untuk selanjutnya pembelian tanah diatasnamakan ...

KRIMINALISASI ULAMA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DAN SIYASAH DUSTURIYAH

Tersedia pada ruang karya ilmiah lantai 2

ISBN 10 : NIM 1730203023
Judul : KRIMINALISASI ULAMA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DAN SIYASAH DUSTURIYAH
Pengarang : Elvia Afriani,
Kategori : Perundang-Undangan
Penerbit : IAIN Batusangkar
Klasifikasi : 348.598
Call Number : 348.598 ELV k
Bahasa : Indonesia
Tahun : 2021

Ketersediaan :

02.22100173

Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Dekriminalisasi terhadap Delik-delik dalam KUHP

Bab 1 di dalam buku ini merupakan Bab Pendahuluan yang pada pokoknya berisikan tentang sejarah pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) setelah Indonesia merdeka, asal muasal penamaan dari KUHP yang diberlakukan di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang mengubah KUHP, baik yang dilakukan sebelum dan setelah Indonesia menjadi negara yang merdeka. Pada bagian akhir dari bab ini, diuraikan tentang lembar evaluasi pembelajaran yang antara lain berisi kewenangan lembaga negara untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi sebagai pengantar menuju pembahasan pokok dari buku ini, yaitu tentang dekriminalisasi terhadap delik-delik dalam KUHP Indonesia. Bab 2 mengenai Sistematika KUHP Indonesia di dalam buku ini, pada pokoknya memberikan gambaran bahwa menurut hukum positif, KUHP di Indonesia terdiri dari tiga buku dan substansi dari ketiga buku tersebut senantiasa mengalami perkembangan. Perkembangan yang terjadi antara lain adalah terjadi dekriminalisasi terhadap ketentuan pidana dalam KUHP. Pasal-pasal dalam KUHP yang telah dilakukan dekriminalisasi pada Bab 2 ini disajikan dalam bentuk tabulasi data. Bab 3 mengenai Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam KUHP, antara lain berisikan tentang definisi dari kriminalisasi dan dekriminalisasi itu sendiri, organ negara yang berwenang melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi, pasal-pasal dalam KUHP yang didekriminalisasi dan pembentukan pasal baru dalam KUHP sebagai proses kriminalisasi. Selanjutnya, diuraikan pula tentang beberapa kasus yang terkait dengan dekriminalisasi terhadap delik-delik di luar KUHP.

ISBN 13 : 6027236574
ISBN 10 : 9786027236578
Judul : Dekriminalisasi terhadap Delik-delik dalam KUHP
Pengarang : Duwi Handoko, S.H., M.H.,
Penerbit : HAWA DAN AHWA
Bahasa : id
Halaman : 0
Google Book : https://play.google.com/store/books/details?id=TVIZDQAAQBAJ&source=gbs_api
Ketersediaan :

Pada bagian akhir dari bab ini, diuraikan tentang lembar evaluasi pembelajaran yang antara lain berisi kewenangan lembaga negara untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi sebagai pengantar menuju pembahasan pokok dari buku ini, ...

Krisis dan kriminalitas pasca reformasi

Crime in Indonesia during the economic crisis and reform era; collected articles.

ISBN 13 : 9789794166086
ISBN 10 : 9794166081
Judul : Krisis dan kriminalitas pasca reformasi
Pengarang : Topo Santoso,
Kategori : Crime
Bahasa : id
Tahun : 1999
Halaman : 133
Halaman : 133
Google Book : http://books.google.co.id/books?id=VqiNAAAAMAAJ&dq=inauthor:Santoso&hl=&source=gbs_api
Ketersediaan :

Crime in Indonesia during the economic crisis and reform era; collected articles.

Kriminalisasi dan Dekriminalisasi di Bidang Hak Cipta

Buku yang berada di tangan pembaca saat ini (sudah pasti) bukan merupakan buku perdana di dunia yang membahas tentang hak cipta, akan tetapi (mungkin saja) buku ini merupakan buku perdana mengenai hak cipta yang dibaca untuk pertama kalinya di dunia oleh pembaca. Oleh karena itu, jangan sia-siakan kesempatan untuk menjadi orang pertama yang membaca buku ini dari bagian awal sampai dengan bagian akhir (tentang rekomendasi penulis). Hal ini karena penulis tidak bisa memberikan jaminan bahwa pembaca akan mampu memahami substansi buku ini tanpa membacanya secara utuh. Untuk memudahkan pembaca memahami isi buku ini, penulis sudah mengelompokkan bahan-bahan kajian tertentu yang disusun ke dalam bab-bab. Penulis buku ini merupakan salah satu penerima Insentif Penulisan Buku Ajar (Buku Terbit) Tahun 2015 dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berdasarkan Surat Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 1682/E5.4/IB/2015 tanggal 09 Juli 2015.

ISBN 13 : 6027236507
ISBN 10 : 9786027236509
Judul : Kriminalisasi dan Dekriminalisasi di Bidang Hak Cipta
Pengarang : Duwi Handoko, S.H., M.H., S.H., M.H., S.H., M.H.,
Penerbit : HAWA DAN AHWA
Bahasa : id
Halaman : 0
Google Book : https://play.google.com/store/books/details?id=wgQXDQAAQBAJ&source=gbs_api
Ketersediaan :

6 Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-
Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan
tentang hasil ...

Kriminalisasi pelaku perkawinan sirri menurut pemuka masyarakat Madura

laporan penelitian kompetitif kolektif Direktorat DIKTIS, Direktorat Jenderal PENDIS KEMENAG RI

ISBN 13 : 9786021933220
ISBN 10 : 6021933222
Judul : Kriminalisasi pelaku perkawinan sirri menurut pemuka masyarakat Madura
Sub Judul : laporan penelitian kompetitif kolektif Direktorat DIKTIS, Direktorat Jenderal PENDIS KEMENAG RI
Pengarang : Siti Musawwamah, Achmad Mulyadi, Taufiqurrahman, Eka Susylawati, Kementerian Agama (Indonesia. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam). Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Achmad Mulyadi, Taufiqurrahman, Eka Susylawati, Kementerian Agama (Indonesia. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam). Direktorat Pendidikan Tinggi Islam,
Bahasa : id
Tahun : 2010
Halaman : 0
Google Book : http://books.google.co.id/books?id=1NsGoAEACAAJ&dq=inauthor:mulyadi&hl=&source=gbs_api
Ketersediaan :

Polisi dalam kebijakan kriminal di bidang hak cipta

Role of Indonesian police in handling copyrights crimes.

ISBN 10 : WISC:89108939463
Judul : Polisi dalam kebijakan kriminal di bidang hak cipta
Pengarang :
Kategori : Commercial crimes
Bahasa : id
Tahun : 2010
Halaman : 226
Halaman : 226
Google Book : http://books.google.co.id/books?id=djTAAINM2S0C&dq=intitle:hak+cipta+di+indonesia&hl=&source=gbs_api
Ketersediaan :

Ketentuan ini menghendaki diberlakukannya asas kesesuaian penuh (full
compliance), yang berarti Indonesia wajib ... Peraturan perundang-undangan
hak cipta Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan dan penggatian,
seperti ...

Kebijakan kriminal

perspektif pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia

On the need for renewal of criminal justice system in Indonesia.

ISBN 13 : 9789791519854
ISBN 10 : 9791519854
Judul : Kebijakan kriminal
Sub Judul : perspektif pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia
Pengarang : Syaiful Bakhri,
Kategori : Criminal courts
Bahasa : id
Tahun : 2010
Halaman : 170
Halaman : 170
Google Book : http://books.google.co.id/books?id=nXFYywAACAAJ&dq=inauthor:syaiful&hl=&source=gbs_api
Ketersediaan :