Sebanyak 125 item atau buku ditemukan

Pengantar tata hukum di Indonesia: Hukum perdata. Daftar kitab batjaan (p.166)

Setelah menjatakan demikian, maka dalam ajat 2 diberi petun- djuk (kepada
pembentuk ordonnansi) sjarat apakah jang harus diperhatikan, djikalau
mengadakan ordonnansi jang memuat hukum sipil dan hukum dagang ( =
hukum perdata 1 ) ) , sedang ajat 3 ... Ini mendapat djawaban dalam pasal 163
I.S. Dalam ajat 1 pasal ini dinjatakan: „Djikalau ketentuan2 dalam undang2 ini,
dalam peraturan umum dan peraturan setempat, dalam aturan2, peraturan polisi
dan administrasi ...

Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata

Buku ini menyajikan pemikiran penting, betapa urgensinya hukum yurisprudensi bagi pengembangan tatanan hukum di Indonesia, mengingat fakta teks hukum itu bersifat statis dan tidak mungkin sempurna. Adapun perubahan hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat demikian pesatnya, sehingga teks hukum akan semakin jauh ketinggalan di belakang peristiwa hukum. Walaupun hanya menyajikan tiga bab utama, namun buku referensi hukum ini menyajikan materi hukum yurisprudensi yang komprehensif; disertai analisis dan teori hukum dengan kaidah hukum yurisprudensi perkara perdata dan kaidah hukum yurisprudensi perkara perdata niaga. -PrenadaMedia-

Bengkulu (1999-2004), Sekretaris Umum Pusat Pengkajian Hukum Islam dan
Masyarakat (PPHIM) perwakilan Bengkulu ... (Prenada Media Group, Jakarta);
Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah, (Prenada
Media ...

Perkembangan hukum perdata dalam dimensi sejarah dan politik hukum di Indonesia

Historical and political aspects of Indonesian civil law and its progress.

dang - undang Hukum Perdata dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi , kecuali ketentuan - ketentuan mengenai hipotik sampai menunggu terbentuk undang - undang yang mengatur lembaga hak jaminan atas tanah , yaitu hak tanggungan .