Sebanyak 24712 item atau buku ditemukan

MANAJEMEN KELAS

Manajemen kelas merupakan persyaratan penting yang menentukan terciptanya pembelajaran yang efektif. Guru harus mampu memanajemen kelas dengan baik, manajemen kelas adalah merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan kegiatan pembelajaran guru dengan segenap penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien

Manajemen kelas merupakan persyaratan penting yang menentukan terciptanya pembelajaran yang efektif.

Menuju perencanaan dan pembangunan yang berkelanjutan

laporan pemantauan pelaksanaan dan pengakhiran rencana aksi kesinambungan rekonstruksi Aceh Nias, 2010-2012

... pembangunan Rumah Dinas Dokter , sedangkan kegiatan pembangunan Puskesmas Pembantu Fadoro Siwalubanua , Kabupaten Nias Barat dianggarkan pada APBD Kabupaten Nias Barat tahun anggaran 2011 , realisasi fisik 100 % , namun belum dilakukan ...

Kajian efektivitas UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional

sinergitas pengelolaan keanekaragaman hayati di pusat dan daerah

Perencanaan pembangunan di Indonesia

konsep, model, kebijaksanaan, instrumen serta strategi

... PEMBANGUNAN DAERAH Dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan pembangunan daerah tingkat I pemerintah melaksanakan program pembangunan daerah tingkat I yang mencakup antara lain peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah tingkat I ...

Teori Perencanaan - Mazhab & Praktik Perencanaan Pengembangan Wilayah

Ilmu perencanaan sudah semakin luas dikenal dan semakin dirasakan kebutuhannya seiring dengan proses pembangunan—baik dalam skala wilayah, perkotaan, dan perdesaan—yang telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dalam membangun Indonesia yang begitu beragam, diperlukan pemahaman yang lebih baik terkait dengan beragam pendekatan dan model perencanaan yang relevan. Namun sayangnya, praktik dan eksperimentasi dari perencanaan ini acapkali tampak terlepas dari landasan filosofis dan konseptual yang membentuknya. Adanya pemahaman terkait dengan pandangan filsafat, mazhab, maupun diskusi teoritik di dalamnya tentu akan memberikan refleksi kritis terhadap beragam pendekatan dan model yang kemudian dipilih dan digunakan. Buku ini hadir tidak hanya untuk memberikan landasan dasar dari perencanaan, tetapi juga berupaya untuk menjembatani antara dimensi konseptual dan praktis di tanah air. Oleh karena itu, selain diharapkan dapat menjadi referensi dalam proses pengajaran di perguruan tinggi, buku ini juga dimaksudkan untuk memberikan pegangan bagi para praktisi perencanaan untuk dapat memperkaya ruang dialog dan inovasi dalam praktik perencanaan wilayah dan kota di Indonesia.

Ilmu perencanaan sudah semakin luas dikenal dan semakin dirasakan kebutuhannya seiring dengan proses pembangunan—baik dalam skala wilayah, perkotaan, dan perdesaan—yang telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan manusia.

Indikator gender untuk perencanaan pembangunan

pengalaman Repelita VI.

Gender analysis pathway, gender indicators for policy of planning and development in Indonesia.

... pembangunan , yaitu ketenagakerjaan , pendidikan , hukum , pertanian , serta koperasi dan usaha kecil menengah ( KUKM ) . GAP juga diujicobakan guna mengembangkan indikator gender dari setiap sektor pembangunan dalam Repelita VI ...

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Buku ini adalah merupakan buku yang ditulis diperuntukkan untuk dijadikan salah satu bahan reverensi baik bai bagi mahasiswa maupun bagi praktisi yang membutuhkan referensi untuk melakukan kajian terhadap perencanaan pembangunan daerah. Buku ini diharapkan sebagai salah satu reverensi yang dapat melengkapi reverensi lainnya terkait dengan materi Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan salah satu pengetahuan wajib khususnya bagi mahasiswa prodi Ilmu Administrasi Negara. Kajian dalam buku ini adalah mencoba menganalisis tentang proses perencanaan secara faktual dalam bentuk pendekatan yang didasasarkan pada regulasi yang telah ditetapkan yaitu Pemerintahan Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Kajian ini diharapkan kepada mahasiswa agar bisa mendapatkan gambaran yang lebih jauh dengan memperbandingkan teori-teori perencanaan yang didapatkan dari berbagai litheratur yang ada dengan membandingkan pelaksanaan perencanaan pembangunana daerah dari sisi praktisnya, Pengetahuan praktis dalam era dewasa ini juga sangat perlu dikuasai oleh para mahasiswa disebabkan keran mereka adalah calon pelaku perencaaan yang diharapkan pada saat diperhadapkan dengan kondisi faktual dilapangan mereka tidak lagi menjadi bahan yang baru akan tetapi mereka sudah dapat mengaplikasikan apa yang didapat dalam ruang kuliah dengan pensekatan regulasi dan praktis dan selanjutnya diharapkan dapat dkembangkan dan diformulasikan lebih jauh dengan mengacu pada prndekatan teoritis yang juga diperleh dari kejian-kajian litheratur yang banyak diperoleh juga di bangku kuliah.

... PEMBANGUNAN DAERAH Perencanaan Pembangunan Daerah Sebagaimana Tercantum Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata ...

Dampak implementasi perencanaan pembangunan daerah di Kalimantan

Results on the implementation of government policies concerning regional development in Kalimantan.

Results on the implementation of government policies concerning regional development in Kalimantan.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI INDONESIA

Tinjauan Filsafat, Teori, dan Implementasi; Panduan bagi Teknokrat, Akademisi, dan Politisi dalam Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan daerah adalah komponen penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah daerah dapat membuat kebijakan dan program untuk mengatasi masalah seperti kemiskinan, ketimpangan, dan degradasi lingkungan melalui perencanaan yang baik. Buku Perencanaan Pembangunan di Indonesia (Tinjauan Filsafat, Teori, dan Implementasi; Panduan bagi Teknokrat, Akademisi, dan Politisi dalam Perencanaan Pembangunan) bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang konsep, teori, dan praktik perencanaan pembangunan daerah di Indonesia. Kami mengajak pembaca untuk melihat perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu tindakan yang memiliki nilai filosofis dan juga sebagai proses teknokratik. Perencanaan pembangunan harus dimulai dengan pemahaman yang mendalam tentang hakikat manusia, kemiskinan, dan kesejahteraan. Dalam proses pembangunan, manusia dipandang bukan hanya sebagai objek, melainkan mereka juga dilihat sebagai subjek yang memiliki hak dan peran aktif dalam menentukan jalan pembangunan yang ingin dicapai. Perencanaan melibatkan analisis menyeluruh tentang bagaimana aturan hukum dan prinsip keadilan memengaruhi proses, tujuan, dan pelaksanaan perencanaan itu sendiri. Perencanaan harus mempertimbangkan keadilan, hak asasi manusia, nilai moral, dan peran hukum dalam mengatur kehidupan sosial. Perencanaan, terutama perencanaan pembangunan daerah atau tata ruang, menjadi bagian dari upaya untuk mencapai tatanan hukum yang adil dan tertib. Normatif merujuk pada prinsip-prinsip atau standar yang berfungsi sebagai dasar untuk kebijakan dan hukum. Dari perspektif ini, perencanaan tidak hanya sebatas proses administratif atau teknokratis, tetapi juga harus didasarkan pada norma hukum yang ada, mencakup konstitusi, undang-undang, dan peraturan daerah. Prinsip pacta sunt servanda dalam hukum perjanjian juga relevan untuk perencanaan. Misalnya, perencanaan dan pembangunan tata ruang harus sesuai dengan aturan zonasi, perencanaan lingkungan, dan rencana induk pembangunan. Ini berarti bahwa pemerintah dan masyarakat harus memenuhi tanggung jawab hukum dan moral yang ditetapkan dalam rencana tersebut. Salah satu tujuan utama hukum menurut filsafat hukum adalah keadilan. Ini berarti setiap proses perencanaan harus mempertimbangkan prinsip keadilan, baik distributif maupun prosedural dan harus dilakukan secara transparan, inklusif, dan partisipatif. Manfaat dan beban pembangunan harus didistribusikan secara adil di seluruh lapisan masyarakat. Misalnya, perencanaan perumahan, akses ke fasilitas publik, pendidikan, dan kesehatan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak ada kelompok masyarakat yang terpinggirkan sebagaimana prinsip proses hukum dua langkah. Artinya, setiap pihak yang terlibat dalam atau terkena dampak perencanaan berhak untuk didengar dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Perencanaan berarti kebijakan dan program yang harus menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar manusia, seperti hak atas perumahan yang layak, lingkungan yang sehat, dan pendidikan. Pengembangan wilayah dilaksanakan dengan menghormati hak-hak masyarakat adat dan lokal; memastikan tidak kehilangan akses ke sumber daya alam dan tanah sebagai bagian dari kehidupan mereka.Setiap rencana pembangunan atau tata ruang harus memiliki dasar hukum yang sah. Rencana pembangunan daerah (RPJMD, RPJPD, RKPD) dan tata ruang (RTRW) harus dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Indonesia. Legitimasi rencana ini memberikan pemerintah landasan hukum yang kuat untuk menerapkan perencanaan tersebut.

Buku Perencanaan Pembangunan di Indonesia (Tinjauan Filsafat, Teori, dan Implementasi; Panduan bagi Teknokrat, Akademisi, dan Politisi dalam Perencanaan Pembangunan) bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang konsep, teori, dan ...