Otoritas Jasa Keuangan dibentuk agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Selain itu, agar mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia telah diatur dalam sebuah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diresmikan pada 22 November 2011. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa definisi dari Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU OJK ini. Buku ini menguraikan tinjauan-tinjauan hukum yang melatarbelakangi terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hubungan OJK dengan bank sentral (Bank Indonesia), hubungan OJK dengan lembaga keuangan lainnya, dan penerapan lembaga otoritas jasa keuangan di negara- Salam Penebar Swadaya Grup & RAS
Demikian pula, terkait dengan keanggotaan Dewan Pengawas Syariah yang
sebelumnya ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan rekomendasi dari
Dewan Syariah Nasional, maka ke depan penetapan itu akan dilakukan oleh
Otoritas ...
Buku ini meyajikan materi tentang dasar-dasar ilmu hukum yang meliputi dua bagian. Bagian pertama tentang manusia dan masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Bagian kedua berisi tentang berbagai aspek hukum yang meliputi pengertian dan tujuan hukum, sumber hukum, -penemuan hukm dan interprestasinya, penggolongan hukum, serta hukum dan hak. Materi hukum dari berbaai sumber bahan yang tersusun secara sederhana, praktis, dan sistematis tersebut memudahkan para mahasiswa mempelajari hukum pada tingkat dasar untuk ditingkatkan pada tingkatan hukum berikutnya. Kesederhanaan, kepagramatisan, dan kesistematisan tersebut merupakan ciri khas buku ini.
Makalah berjudul “Aspek-aspek Hukum dalam Penelitian” ditulis dan dipaparkan
oleh penulis. Dalam mempersiapkan makalah itulah penulis baru tahu bahwa di
Indonesia ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 ...
In today’s pluralistic world, many cultures feel a shift in the relationship of people with religious traditions. A corresponding movement is a resurgence of interest in human spirituality. This Handbook presents the views of education scholars who engage these concepts every day, in a collection of essays reflecting the international state of the discipline. Out of these rises a vision for the emergence of a just and peaceful world.
This Handbook presents the views of education scholars who engage these concepts every day, in a collection of essays reflecting the international state of the discipline.
Sistem Pendukung Keputusan (SPK) digunakan dalam pengambilan keputusan serta bagaimana pola-pola menyelesaikan masalah dengan beberapa metode pemecahan masalah. Atas dasar itu, buku ini akan menambah pengetahuan seluruh pembaca sehingga dapat menjadi pedoman di dalam penyelesaian suatu kasus berkenaan dengan SPK dan Data Mining. [Penerbit Deepublish, Deepublish, Dicky Nofriansyah, S.Kom., M.Kom.]
NIRM NAMA MATA KULIAH P1 P2 Berorienta si Objek 2 2012010139 Novita
Anggraini Pengelola an Instalasi Komputer 1 C 2010020021 Puspita Analisa dan
Perancang an Sistem Informasi 1 C 2010020345 Rahmat Data Mining 0 C ...
