Maneuver of Muslim scholars in political activities in Indonesia.
Sindrom Akhirat Untuk menjaga efektifitas perjalanan dogma dan kharisma
ulama, maka kurikulum pendidikan yang ditradisikan adalah keselamatan akhirat
, dan bukan keselamatan dunia. 14 Kesalehan ritual menjadi parameter
masyarakat Islam yang mengalahkan kesalehan sosial.15 Yang paling mudah
ditemukan dalam tradisi keagamaan Islam adalah berputar-putarnya diskursus
surga-neraka dan pahala-dosa. Dua terminologi ini menyebar dan bertengger
hampir di seluruh ...
On amendment of the 1945 Indonesian Constitution; papers of a seminar.
On amendment of the 1945 Indonesian Constitution; papers of a seminar.
| 0001.22000555 |
Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
|
| 0001.22000554 |
Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
|
| 0001.22000553 |
Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
|
| 0001.22000552 |
Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
|
| 0001.22000551 |
Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
|
| 0001.22000550 |
Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
|
| 0001.22000549 |
Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
|
| 0001.22000548 |
Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
|
| 0001.21800017 |
Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
|
| 0001.21800016 |
Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
|
Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, beberapa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan telah mengalami perubahan, penambahan, atau ada pula yang dicabut. Meskipun demikian, ada juga peraturan ketenagakerjaan lama yang tetap berlaku sama seperti sebelum undang-undang ini, tetapi diatur dalam suatu keputusan menteri (kepmen) atau peraturan pemerintah yang kemudian dikuatkan dengan peraturan yang lebih tinggi yakni dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Adanya perubahan atau penambahan peraturan ketenagakerjaan berkaitan dengan undang-undang ini, membuat pihak-pihak yang mempunyai hubungan atau kepentingan serta terkait dengan aturan ketenagakerjaan melakukan upaya untuk menyesuaikan peraturan yang ada di dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama (PKB) dengan aturan yang terdapat atau diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
02/Men/1981) ditentukan bahwa laporan ketenagakerjaan tersebut dapat
disampaikan ke Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial secara
langsung atau melalui pos (Pasal 2 ayat (1) Per.02/Men/1981). Dalam hal
laporan ketenagakerjaan tersebut disampaikan melalui pos, maka tanggal yang
tertera pada stempel pengiriman dari kantor pos merupakan tanggal
penyampaian laporan (Pasal 2 ayat (2) Per.02/Men/ 1981). Selain
menyampaikan laporan sewaktu mendirikan ...
