Alleviation of poverty in Indonesia.
Alleviation of poverty in Indonesia.
Poverty in Indonesia; economic conditions and policies.
Dalam gambarannya, masyarakat Barat pada saat itu telah bangkit kembali dari
krisis ekonomi berat. Selanjutnya, perhatian pada masalah kemiskinan secara
implisit sesungguhnya juga terjadi ketika sejumlah ekonom seperti Simon
Kuznets, Selma F. Goldsmith, Robert M. Solow, dan Harry Oshima, membahas
soal pembagian pendapatan masyarakat. Secara garis besar pembahasannya
terpusat. 24. M. Dawam Rahardjo, Ibid., hlm. 5-6. 25 M. Dawam Rahardjo, Ibid.,
hlm. 7.
On Islam and civil society in Indonesia; collection of articles.
... siyasah atau politik tidak masuk dalam pembahasan fiqh . Mengapa , karena fiqh dibangun pada konteks kebutuhan ( setting ) jaman tertentu . Seperti kita ketahui substansi siyasah dalam keilmuan Islam baru membentuk cabang keilmuan ...
Arabic-Indonesian dictionary of Islamic terms.
Arabic-Indonesian dictionary of Islamic terms.
Pancasila sebagai ideologi negara dan bangsa memiliki kesejarahannya sendiri. Sejak perumusan di BPUPKI hingga masa paska Reformasi, telah muncul berbagai tafsir dan penjabaran strategis atas nilai-nilai Pancasila. Pada masanya, tafsir Pancasila pernah terseret dalam pertentangan ideologis yang nyaris memecah belah bangsa, sebagaimana terjadi pada masa Konstituante hingga tragedi bangsa di tahun 1946/ Belajar dari konflik ideologi di masa sebelumnya, rezim Orde Baru kemudian mengedepankan pembangunan ekonomi dengan menekan secara kuat konflik-konflik ideologis dengan menggunakan jargon Pancasila dala sebagai azas tunggal. Lepas dari represi ideologis dengan tafsir tunggalnya, bangsa Indonesia masuk dalam euforia kebebasan, yang juga berimbas pada terpinggirkannya Pancasila dalam wacana kehidupan bernegara dan berbangsa. Bahkan sampai pada detik ini kemerdekaan yang kita peroleh masih bersifat "semu". Secara prinsipal, bangsa ini masih terjajah dalam semua bidang baik politik, pendidikan, ekonomi dan kebudayaan.
... 259 Tara Derifatoni 260 Tasirahwati Univ Muhammadiyah Purwokerto 261
Tedi Candra Yayasan kamandaka 262 Teguh C. Dalyono USD 263 Teja Insyaf
Sukariyadi, Drs., M.Pd. 264 Thoyibi Dion 265 Timbul Mulyono SMA 2 Yogyakarta
...
Sistem peradilan pidana dapat dipahami sebagai lembaga kontrol sosial, yang berbeda dari lembaga kontrol sosial lainnya dalam dua cara penting: fokus hanya pada perilaku yang didefinisikan sebagai kejahatan serta sebagai basis pertahanan terakhir masyarakat terhadap orang-orang yang menolak untuk mematuhi nilai-nilai sosial yang diminan. Masyarakat beralih ke peradilan pidana ketika semua bentuk kontrol sosial yang ada di masyarakat tersebut gagal. Sistem Peradilan Pidana merupakan kontrol sosial formal karena dilakukan oleh agen resmi. Ada beberapa aspek untuk memahami sistem peradilan pidana, antara lain bahwa sistem peradilan pdaian adalah: (1) sebuah sistem normatif dalam bentuk aturan-aturan legal yang mengekspresikan nilai-nilai sosial melalui pelarangan yang didukung oleh sanksi pidana atas perilaku (conduct) yang dilihat secara serius salah atau berbahaya; (2) sebuah sistem administratif, di dalamnya secara komprehensif terdiri atas aparat resmi penegak hukum, otoritas penuntutan, pengadilan, serta fasilitas penghukuman dan koreksional; serta (3) sebuah sistem sosial, dimana defenisi dan tanggapan atas perilaku kejahatan melibatkan seluruh elemen dalam masyarakat - tidak hanya yang diundangkan dalam hukum pidana tetapi juga bagaimana masyarakat menginterpretasikan kenyataan terjadinya perilaku tersebut pada setiap tingkatan. Buku ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan bahasan tentang hal-hal yang terkait dengan berbagai masalah sosiologis dari keseluruhan proses yang terjadi dalam Sistem Peradilan Pidana. Substansi dari buku ini memberikan berbagai penjelasan tentang peradilan sebagai bentuk reaksi sosial terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan; pengertian peradilan pidana secara sistemik dan etika peradilan pidana, model-model peradilan pidana dan pembenaran pemberian pidana; komponen dan kerangka kelembagaan peradilan; proses peradilan pidana serta hal-hal yang terkait dengan tahap peradilan pidana; alternatif penghukuman serta pemikiran awal tentang tantangan masa depan bagi Sistem Peradilan Pidana.
MOHAMMAD KEMAL DERMAWAN, MOHAMMAD IRVAN OLI'I. dan pendidikan
di dalam penjara harus dievaluasi dengan model kurungan sebagai bentuk
kegiatan yang konstruktif dan sebagai penangkal terhadap sikap bermalas-
malasan, ...
On socioculture and socioeconomics in Indonesia; collection of articles.
