Sebanyak 13 item atau buku ditemukan

Dasar-dasar hukum padjak

dan padjak pendapatan 1944

Hubungan antara Hukum Padjak dan Hukum Perdata merupakan hubungan
jang timbal balik . Disatu fihak Hukum Padjak banjak sekali menggunakan istilah
jang lazim dipakai dalam Hukum Perdata , dan pula memberi arti seperti dianut ...

Dasar-dasar hukum padjak dan padjak pendapatan 1944

Padjak ialah iuran rakjat kepada kas negara (peralihan keka- jaan dari sektor
partikelir ke sektor pemerintah) ... (Publiekrecht) Hukum Administrasi — (Hukum
Tata Usaha) Hukum Padjak Hukum Pidana Lazimnja Hukum Publik ... Ada suatu
alir-' an jang menghendaki bahwa Hukum Padjak berdiri sendiri, merupakan
suatu ilmu pengetahuan jang terlepas dari Hukum Tata Usaha Negara ( Adriani)
.

PPnBM, revaluasi aktiva tetap, dan fasilitas PPh

Indonesian Minister of Finance and government regulations on sales tax on luxury goods, revaluation of fixed assets for tax purposes, and income tax.

Indonesian Minister of Finance and government regulations on sales tax on luxury goods, revaluation of fixed assets for tax purposes, and income tax.

Undang-undang RI no. 7/1991 (perubahan atas Undang-Undang no. 7/1983) tentang pajak penghasilan, seri PPh th. 1992

tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh atas bunga deposito berjangka, sertifikat BI, sertifikat deposito & tabungan

Buku petunjuk pemotongan PPh pasal 21 dan pasal 26, tahun 1991 dan selanjutnya

buku petunjuk pemotongan pajak penghasilan atas pembayaran gaji, upah, honorarium dan lain-lain sehubungan dengan pekerjaan atau jasa pribadi, tahun 1991 dan selanjutnya

Penuntun pemotongan pajak pendapatan 1973, bagi para majikan/pengusaha untak pemotongan pajak pendapatan atas gaji, upah, honorarium, dsb

keputusan Menteri Keuangan no. KEP-776/MK/II/12/1972, tanggal 14 Desember 1972