Sebanyak 10 item atau buku ditemukan

RELEVANSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DENGAN WILAYATUL MAZHALIM

Koleksi Tersedia di lantai 2

PRESPEKTIF KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM

Tersedia pada ruang karya ilmiah lantai 2

Perspektif Sulthah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 Terkait Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi

KEDUDUKAN HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

TERSEDIA PADA RUANG KARYA ILMIAH DI LANTAI 2

Membangun sistem integrasi dalam pemberantasan korupsi di daerah

catatan atas pengalaman pengawalan rencana aksi daerah pemberantasan korupsi (RAD PK) dan pelaksanaan citizen report card (CRC) di lima daerah

Integrated system in combating and preventing corruption practices in local government of Indonesia.

Customer information systems and brokers Ini adalah suatu lembaga yang
dibentuk dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawab untuk menghimpun
dan menyediakan informasi kepada masyarakat tentang berbagai hal yang
berkaitan dengan ... Di Kabupaten Sleman misalnya, sebagian pekerjaan dalam
penyelenggaraan pelayanan penerbitan akta tanah, yaitu pengukuran dan
pembuatan gambar situasi, diberikan kepada pihak swasta, yaitu surveyor
bersertifikat yang bukan ...

Politik Pemberantasan Korupsi

Institusi badan anti-korupsi semenjak akhir abad ke-20 cenderung menjadi populer di berbagai negara sebagai strategi utama dalam pemberantasan korupsi, tetapi kemampuan institusi ini masih penuh teka-teki. Ada hal yang paradoks dalam menggunakan institusi jenis ini sebagai strategi utama pemberantasan korupsi, karena kecenderungan negara-negara yang membentuk institusi ini adalah negara-negara yang baru mengalami transisi menuju demokrasi. Namun, negara yang sukses dan menjadi role models di mana badan anti-korupsi bisa efektif menerapkan strateginya, yakni negara Hong Kong, justru dengan rezim politik yang tingkat demokrasinya berbeda dengan kebanyakan negara yang mengimplementasikan strategi ini. Terlebih lagi, badan anti-korupsi di negara tersebut juga dibentuk pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Bisakah kesuksesan institusi badan anti-korupsi di Hong Kong yang bernama Independent Commission Against Corruption (ICAC) diterapkan oleh Indonesia melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? Buku ini akan menjawab rasa ingin tahu pembaca dengan menjelaskan bagaimana perjalanan badan anti-korupsi di kedua negara tersebut.

tentara yang ada di luar pulau Jawa.24 Crouch pun menjelaskan bahwa
pembubaran PARAN juga telah menghasilkan rivalitas antara Nasution dengan
Ahmad Yani yang semakin meruncing. Setelah PARAN dibubarkan, dibentuklah
 ...

Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan

Korupsi bukan satu-satunya hal, atau bahkan satu-satunya hal yang penting,
yang harus mendapat perhatian dari pimpinan pemerintah daerah. Pemerintah
daerah di zaman sekarang dibebani tugas mencapai berbagai macam tujuan:
harus ...

Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara

  • ISBN 13 : 9793421886
  • ISBN 10 : 9793421886
  • Judul : Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara
  • Pengarang : Andi Hamzah,  
  • Kategori : Tindak Pidana Korupsi
  • DDC : 345.023
  • Bahasa : Indonesia
  • Edisi : Cet ke-5
  • Penaklikan : ix, 92hlm.;21cm
  • Tahun : 2005
  • Halaman : 0
  • Ketersediaan :
    01.2074290
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    01.2074289
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    01.2074288
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    01.2074287
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    01.2074286
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    0001.21626734
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    0001.21626733
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    0001.21626732
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    0001.21626731
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    0001.21626730
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Pemberantasan korupsi

hukum pidana nasional dan internasional

Legal aspects of the elimination of corruption in Indonesia.

hukum pidana nasional dan internasional Andi Hamzah, Indonesia ... tidak usah
dipotong tangannya karena ia mempunyai saham di dalamnya.23 Jika demikian
"pandangan" Islam tentang korupsi (penggelapan uang negara), hal tersebut ...