Sebanyak 27 item atau buku ditemukan

Kewenangan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan

Koleksi tersedia di lantai 2

HUKUM BISNIS, KEUANGAN NEGARA DAN PASAR MODAL, EDISI 2

Adagium “The aim of law is the greatest happiness for the greatest number,” (Jeremy Bentham) sangat layak diungkapkan untuk buku ilmiah yang berada di tangan para pembaca yang budiman dari kalangan praktisi, akademisi, dan mahasiswa. Buku ini merupakan suatu karya tulis ilmiah yang inspiratif, menarik, dan cerdas oleh seorang intelektual dan praktisi berpredikat doktor ilmu hukum dengan yudisium cum laude dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) pada tahun 2019. Terdapat delapan substansi aktual yang ditulis dalam buku ini dengan menggunakan wacana teoretis dan praktik sbb: Aspek hukum bentuk pertanggungjawaban pemegang saham pengendali dalam perspektif krisis perbankan: Suatu analisis historis.; The risks of cross-border Sukuk in Indonesia.; Efektivitas penyelesaian sengketa transaksi keuangan melalui pengadilan dan di luar pengadilan.; Perlindungan investor surat berharga komersial dan studi kasus.; Kebijakan pembahasan penanaman modal asing secara langsung (foreign direct investment) sebagai upaya pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.; Dampak kegiatan penanaman modal asing secara langsung (foreign direct investment) terhadap efektivitas pengembangan ekonomi kerakyatan.; Aspek penanganan resolusi bank dalam penyelesaian bank bermasalah.; CROWDFUNDING SEBAGAI KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DI ERA TRANSFORMASI DIGITAL.

Adagium “The aim of law is the greatest happiness for the greatest number,” (Jeremy Bentham) sangat layak diungkapkan untuk buku ilmiah yang berada di tangan para pembaca yang budiman dari kalangan praktisi, akademisi, dan mahasiswa.

Hukum keuangan negara R.I.

( h ) Dapat dianggap merupakan jaminan sendiri . ( i ) Mempunyai usaha yang bergerak dalam bidang penye- diaan barang kegiatan proyek yang akan dibangun . ( j ) Bersedia tunduk kepada ketentuan yang berhubungan dengan kontrak kerja .

Penetapan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi

Tersedia pada rak koleksi lantai 1