| 02.22500890 |
Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
|
Dari waktu ke waktu, Hukum Tata Negara berkembang dengan pesat Perkembangan kehidupan ketatanegaraan dewasa ini mulai meng- geser praktik Hukum Tata Negara dari arah orientasi terlalu politis ke arah orientasi yang lebih praktis Perkembangan ini menunjukkan bahwa Hukum Tata Negara menempati posisi penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia saat ini Seiring dengan bangkitnya kesadaran konstitusional di kalangan warga negara Indonesia, antara lain sebagaimana tercermin dari banyaknya permohonan perkara di MK RI, kemudian muncul kebutuhan akan Hukum Tata Negara yang berorientasi lebih teknis-yuridis Bidang Hukum Tata Negara yang sebelum Era Reformasi relatif kurang populer baik di kalangan mahasiswa hukum, mahasiswa pada umumnya, maupun masyarakat luas, kini mulai disadari sebagai bidang hukum yang penting diketahui oleh berbagai kalangan Ini kemudian men- ciptakan kebutuhan pengetahuan Hukum Tata Negara di kalangan masyarakat umum Atas dasar itulah buku ini dihadirkan Buku Hukum Tata Negara ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan tersebut, terutama bagi kalangan pelajar, dan praktisi hukum yang ingin mendalami Hukum Tata Negara secara lebih lanjut.
... negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia meskipun secara resmi bukanlah negara Islam . Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik , dengan Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan ...
Buku kategori Hukum yang berjudul Hukum Tata Negara, Pemilu & Kepartaian merupakan karya dari Dr. Zennis Helen, S.H., M.H. Buku ini sangat layak dibaca oleh mahasiswa fakultas hukum, praktisi politik dan kepartaian, para komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan praktisi pemilu di Indonesia.
... Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang-Jawa Tengah selesai Tahun 2022. Sewaktu kuliah aktif di kegiatan kemahasiswaan, yakni di Forum Kajian Islam (FKI) Nurul Hidayah (NH) Universitas Ekasakti, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat ...
| 0001.22401212 |
Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
|
| 0001.22401211 |
Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
|
| 0001.22401210 |
Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
|
| 0001.22401209 |
Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
|
| 0001.22401208 |
Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
|
| 0001.22401207 |
Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
|
| 0001.22401206 |
Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
|
| 0001.22401205 |
Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
|
| 0001.22401204 |
Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
|
| 0001.22401203 |
Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
|
Saat ini, ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara, mengalami gejolak dinamis yang menarik perhatian. Dinamika ketatanegaraan di Indonesia, yang tak lepas dari unsur politik, memberikan momentum penting bagi perkembangan hukum tata negara. Dalam konteks ini, penulis, sangat tepat menyajikan tulisan ilmiahnya berjudul “Hukum Tata Negara” sebagai respons terhadap dinamika ketatanegaraan yang semakin kompleks. Melalui tulisan ini, diharapkan kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang perjalanan hukum tata negara di Indonesia. Saya yakin bahwa tulisan ini akan menjadi sumber pengetahuan yang berharga, khususnya dalam kalangan akademikus, yang mampu menjadi landasan diskusi dan perdebatan konstruktif. Setelah membaca tulisan ilmiah ini, diharapkan bahwa pembaca akan memandangnya sebagai bahan bacaan kritis yang dapat diperdebatkan. Dalam era Pancasila yang dihadapkan pada perkembangan dunia yang cenderung sekular, pemahaman mendalam terhadap Hukum Tata Negara menjadi semakin penting. Semoga tulisan ilmiah ini tidak hanya memberikan wawasan, tetapi juga memotivasi untuk terus mendalami dan menggali hukum tata negara demi keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara.
... negara Islam merasa tidak terima dan tetap menginginkan Indonesia sebagai negara islam , dan akhirnya banyak muncul pemberontakan - pemberontakan di daerah . Mereka juga menganggap bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat ...
