Sebanyak 8 item atau buku ditemukan

Hukum Pemerintahan

Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Buku Hukum Pemerintahan dalam Perspektik Hukum Positif dan Hukum Islam yang ada di tangan pembaca ini ditulis untuk menambah refrensi mata kuliah hukum pemerintan di Indonesia serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik akademisi, praktisi, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya di bidang hukum pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu, buku ini ditulis secara luas dan mendalam maka buku ini membahas mengenai; Hukum, Hukum Islam, Konsep Negara, Konsep Negara Hukum, Konsep Negara Dalam Islam, Hukum dan Pemerintahan, Pemerintahan yang Baik (Good Governance), Konsep Demokrasi, Konsep Politik Islam, Hukum HAM, Hukum Humaniter Internasional, Konsep Jihad dan Radikalisme, Bab terakhir mengenai Keadilan dan Moralitas Hukum. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

... Tata Negara : Ajaran dan Sejarah Pemikirannya , Jakarta : UI Press , 1993 , hlm . 1 . 277 Husain Muhammad , Islam dan Negara Kebangsaan : Tinjauan Politik , Yogyakarta : LKiS , 2000 ... Islam dan. 151 BAB 5 KONSEP NEGARA DALAM ISLAM.

Zakat Dalam Sistem Hukum Pemerintahan Di aceh

Tersedia Di rak Lantai 1

  • ISBN 13 : 9786024012038
  • ISBN 10 : 9786024012038
  • Judul : Zakat Dalam Sistem Hukum Pemerintahan Di aceh
  • Pengarang : Dr. Fuadi,  
  • Kategori : Zakat
  • Penerbit : Deepublish
  • Klasifikasi : 2x4.14
  • Call Number : 2x4.14 DR. z
  • Bahasa : Indonesia
  • Edisi : Cet ke-1
  • Penaklikan : x .; 273 hlm .; 23 cm
  • Tahun : 2016
  • Halaman : 273
  • Ketersediaan :
    0001.21900515
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    0001.21900514
    (PNJ-001-00158923) Dipinjam sampai 06-04-2023 pada Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    0001.21900513
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    0001.21900512
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    0001.21900511
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    0001.21900510
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    0001.21900509
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    0001.21900508
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    0001.21900507
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    0001.21900506
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah

  • ISBN 13 : 9786024252205
  • ISBN 10 : 9786024252205
  • Judul : Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah
  • Pengarang : Andi Pangerang Moenta,  
  • Kategori : Hukum
  • Penerbit : Rajawali Pers,
  • Klasifikasi : 340
  • Call Number : 340 AND p
  • Bahasa : Indonesia
  • Edisi : Ed 1
  • Penaklikan : xiv, 201 hlm.; 23 cm
  • Tahun : 2018
  • Halaman : 201
  • Ketersediaan :
    0001.21804588
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    0001.21804587
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    0001.21804586
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    0001.21804585
    (PNJ-001-00124356) Dipinjam sampai 15-11-2019 pada Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    0001.21804584
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    0001.21804583
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    0001.21804582
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    0001.21804581
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    0001.21804580
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    0001.21804579
    Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Hukum pemerintahan daerah

pendulum otonomi daerah dari masa ke masa

History and development of Indonesian laws on local government.

History and development of Indonesian laws on local government.

Politik hukum pemerintahan Soeharto tentang demokrasi politik di Indonesia, 1971-1997

Legal policy on democracy in Indonesia during Soeharto's government, 1971-1997.

Legal policy on democracy in Indonesia during Soeharto's government, 1971-1997.

Hukum pemerintahan daerah

pasang surut hubungan kewenangan antara DPRD dan kepala daerah

Dynamics in relationship between executive and legislative power at local level government system in Indonesia according to the Indonesian 1945 Constitution and its amendments.

Dynamics in relationship between executive and legislative power at local level government system in Indonesia according to the Indonesian 1945 Constitution and its amendments.