Sebanyak 148 item atau buku ditemukan

Islam dan politik di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, 1959-1965

Ungkapan "tanpa Kiai Wahab bukan lagi Nahdlatul-'Ulama", seperti yang kita
kutip di atas, hanyalah semakin memperkuat tesis kita bahwa seorang kiai yang
dipercayai punya kharisma adalah seorang yang berada dalam posisi untuk
memberi "kata-putus" dalam memecahkan suatu persoalan krusial dalam
budaya pesantren. Tapi apakah budaya yang semacam ini akan mampu
bertahan dalam menghadapi perubahan sosial, di mana akibat arus pendidikan,
orang sudah menjadi ...

Demokrasi di bawah bayangan mimpi N-11

dilema politik Islam dalam peradaban modern

dilema politik Islam dalam peradaban modern Abdul Munir Mulkhan, Bilveer
Singh. SISTEM. KEPERCAYAAN. ISLAM. Pada bagian kesatu dijelaskan
bagaimana dominasi syariat dalam praktik demokrasi dan jebakan modemisasi
pendidikan atas praktik demokrasi, bagian ini menjelaskan sistem kepercayaan
atas Tuhan atau tauhid yang menjadi akar doktrin syariat. Doktrin kepercayaan
tauhid atau ajaran tauhid ini merupakan rekonstruksi pemikiran ulama pada
sekitar abad ke-9 ...

Tinjauan dan implementasi demokrasi di Indonesia

karakter oportunis, karakter manusia yang mengikuti ke mana angin bertiup. Ini
merupakan salah satu pembahasan yang paling awal tentang masalah tersebut,
... merupakan titik pangkal pembahasan sistematis kehidupan politik dunia Barat.
Tulisan itu merupakan karya pertama yang menyajikan pandangan
komprehensif mengenai berbagai bentuk pemerintahan, keutamaan-keutamaan
yang mendukungnya, arti kewarganegaraan, dan peran pendidikan dalam
kehidupan politik.

Pemilihan presiden langsung 2004 dan masalah konsolidasi demokrasi di Indonesia

... pilpres" seperti ketokohan calon presiden dan praktik politik uang dalam
berbagai bentuk. Strategi Yudhoyono adalah dengan melakukan kampanye
terbuka, penggalangan dan pembinaan, serta mobilisasi dukungan, opini dan
kontra opini. Selain itu, pihak Yudhoyono akan melaksanakan politik yang bersih
, cerdas, dan damai. Hal tersebut akan diwujudkan dengan memenuhi segala
aturan hukum yang telah ditetapkan. 83 Partai Politik dalam Proses Pemilihan
Presiden 2004.