Sebanyak 38 item atau buku ditemukan

PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN

Setiap Negara tentu ingin mencapai tujuan negaranya masing-masing sesuai dengan amanat konstitusi Negara yang bersangkutan. Dalam kontes negara Indonesia tujuan negara Indonesia tercantum dalam pembukaan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu pada alinea ke-4 di mana tujuan negara Indonesia ada 4 pertama membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang kedua memajukan kesejahteraan umum yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa dan tujuan negara yang keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Terkait dengan pencapaian kesejahteraan umum dan fungsi negara untuk mensejahterakan rakyat dan kemakmuran rakyatnya maka negara harus mengelola sumber daya yang ada seefektif dan efisien mungkin untuk kesejahteraan rakyat di sinilah perannya ekonomi pembangunan sebagai salah satu cabang dari ilmu ekonomi digunakan untuk terjadinya proses pembangunan secara adil dan merata. Secara umum ekonomi pembangunan berfungsi untuk mencari upaya-upaya dalam memperbaiki taraf hidup masyarakat di negara-negara yang sedang melaksanakan pembangunan ekonomi terutama di negara berkembang. Mata kuliah ekonomi pembangunan menjadi mata kuliah utama mata kuliah wajib di Fakultas Ekonomi terutama jurusan ilmu ekonomi atau ilmu ekonomi dan studi pembangunan. Pada mata kuliah ini dikaji tentang permasalahan yang terkait dengan pembangunan ekonomi faktor faktor mempengaruhinya dan bagaimana strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Setiap Negara tentu ingin mencapai tujuan negaranya masing-masing sesuai dengan amanat konstitusi Negara yang bersangkutan.

Proses Komunikasi Acara Bagurau di Udaro Di Radio Luhak Nan Tuo 102,5 FM Kabupaten Tanah Datar

Koleksi Tersedia Di lantai 2

PERBANDINGAN SISTEM HUKUM FEDERALISME DI AMERIKA SERIKAT DENGAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

Buku ini merupakan hasil penelitian mandiri yang telah dilakukan oleh penulis. Karena disajikan dalam bentuk buku, barang tentu penulis telah melakukan adaptasi dan penyesuaian terhadap isinya. Hal ini antara lain bertujuan agar hasil penelitian dapat dibaca dan dinikmati oleh publik

7) Fungsi Stabilisasi, anggaran daerah harus mengandung arti/harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Etnis Dan Adat Minangkabau Permasalahan Dan Masa Depannya

Round-robin pretest analyses of a 1:6-scale reinforced concrete containment model subject to static internal pressurization

Buku Pintar Memahami & Membuat Surat Perjanjian

PERJANJIAN? Kita seling bersinggungan dengan istilah "perjanjian" ketika berhubungan dengan pihak lain, baik itu untuk kepentingan antarindividu maupun bisnis. Namun, apakah kita tahu pasti tentang siapa saja yang bisa atau yang tak bisa mengadakan perjanjian? Apakah syarat-syarat terjadinya perjanjian? Bagaimana menyusun isi perjanjian? Bagaimana menghadapi perjanjian yang merugikan salah satu pihak, kemudian menegosiasikan pasal-pasal tersebut sehingga menguntungkan bagi kedua belah pihak? Hukum Indonesia menganut sistem kebebasan berkontrak yang memberikan hak kepada setiap orang untuk melakukan perjanjian dengan siapa pun. Hal itu berarti, ada kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, menentukan isi, bentuk, dan terhadap hukum mana perjanjian itu akan tunduk-selama perjanjian tersebut tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Buku ini berisi teori, teknik, dan istilah terkait dengan perjanjian yang sangat penting untuk dipahami agar tidak terjadi kesalahpahaman dan perbedaan pengertian antara para pihak yang membuat perjanjian. Dengan contoh praktis draf perjanjian berserta analisisnya, buku ini menjadi panduan praktis bagi semua pihak. Membuat perjanjian jadi lebih mudah dan hal-hal penting dalam sebuah perjanjian tak akan luput lagi dari mata kita. -VisiMedia-

Berdasarkan Pasal 1601a KUH Perdata, perjanjian kerja ialah suatu persetujuan
ketika pihak kesatu yaitu buruh, mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya
kepada pihak lain yaitu majikan, dengan upah selama waktu yang tertentu. Saat
ini telah terjadi pergeseran paradigma mengenai hubungan buruh dan majikan.
Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja
adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang ...

Sejarah Gereja Katolik Indonesia: Muskens, M. P. M. Pengintergrasian di alam Indonesia

Di dalam Gereja Kristus tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Romawi, tidak
ada orang Yunani. Jadi juga tidak ada Belanda, tidak ada Jawa. Apa yang sejak
semula ... Sore harinya, sewaktu saya melihat beribu- ribu pandu dari sekolah-
sekolah kota Surakarta berbaris dan bermanu- vre di alun-alun Mangkunegaran,
umbullah pikiran dalam hati saya: Kita tidak perlu takut-takut kepada para
pemimpin Jawa jaman sekarang ini. Tetapi di depan sana itu sedang dalam
latihan suatu ...