Konseling Eksistensial merupakan salah satu pendekatan intelektual pada praktik terapi konseling, dikembangkan dari model terapi behaviorisme, dan didasarkan pada model pertumbuhan, yang mengkonsepkan kesehatan sebagai bukan keadaan sakit atau penyakit. Pada teknik konseling ini, klien dipandang bukan sebagai orang sakit. Tujuannya adalah menentang klien untuk mengidentifikasi sejumlah alternatif pemecahan masalah yang dialami dan memilih di antara alternatif tersebut untuk memecahkan masalahnya. Klien dibimbing untuk berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab sampai tuntas.
Konseling Eksistensial merupakan salah satu pendekatan intelektual pada praktik terapi konseling, dikembangkan dari model terapi behaviorisme, dan didasarkan pada model pertumbuhan, yang mengkonsepkan kesehatan sebagai bukan keadaan sakit ...
Pembangunan Ekosistem Melalui Inisiatif Nasional Garuda Digital
Buku ini merupakan sebuah pengembangan pemikiran baik secara kontekstual maupun secara konseptual saat penulis mengikuti Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LX Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia. Penulis optimis perkembangan ekonomi digital Nasional akan berkembang pesat apabila Pemerintah RI merumuskan platform yang tepat dalam peningkatan peran UMKM dan didalam buku ini penulis juga menuangkan buah pemikiran yang secara sistematis dinilai dapat menopang perkembangan ekosistem digital Nasional, yakni dengan menjalankan platform Nasional Garuda Digital.
Penulis optimis perkembangan ekonomi digital Nasional akan berkembang pesat apabila Pemerintah RI merumuskan platform yang tepat dalam peningkatan peran UMKM dan didalam buku ini penulis juga menuangkan buah pemikiran yang secara sistematis ...
Paradoks Perlindungan dan Pengakuan Status Pribadi Serta Status Hukum Terhadap Kontrol Kepatuhan Warga Negara di era 5.0
Perlindungan terhadap data kependudukan di Indonesia masih tersebar di dalam pasal dalam berbagai produk hukum yang sifatnya masih sektoral seperti misalnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Sementara itu pengaturan perlindungan data Penduduk dan perlindungan Data Pribadi Penduduk sebagaimana diamanatkan dalam pasal 5 huruf c dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan belum terbit hingga buku ini selesai.
Perlindungan terhadap data kependudukan di Indonesia masih tersebar di dalam pasal dalam berbagai produk hukum yang sifatnya masih sektoral seperti misalnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 ...
Syukur kepada Tuhan, oleh karena atas pertolongan-Nya sehingga penulisan revisi buku ajar Pengantar Hukum Indonesia ini dapat terselesaikan. Bagi mahasiswa fakultas hukum, pengantar hukum Indonesia adalah merupakan mata kuliah wajib nasional untuk itu penerbitan buku ajar Pengantar Hukum Indonesia ini akan membantu mahasiswa Fakultas hukum dalam proses perkuliahan di perguruan tinggi. Buku Pengantar Hukum Indonesia memuat pengetahuan umum hukum di Indonesia, sebagai pendahuluan untuk mengenal berbagai hal yang berkaitan dengan hukum di Indonesia. Mata kuliah ini disajikan pada semester awal dengan maksud supaya mahasiswa mengenal dasar-dasar hukum di Indonesia sebelum mempelajari materi hukum selanjutnya. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Penerbit Nas Media Pustaka atas bantuan dan kerjasamanya dalam menerbitkan buku ajar ini. Semoga penulis masih dapat terus menulis buku ajar yang lain.
... BAB VII HUKUM ISLAM ........................................................76 A. Pengertian Hukum Islam ... BAB IX HUKUM PIDANA ........................................................89 A. Sejarah Hukum Pidana ...
