Sebanyak 126 item atau buku ditemukan

Krisis ideologi

catatan tentang ideologi politik kaum santri, studi kasus penerapan ideologi Islam PPP

On ideology, religion, and state regarding religious ideology developed by Partai Persatuan Pembangunan, an Islamic political party in Indonesia.

studi kasus penerapan ideologi Islam PPP Pada tahun 1920-an itu, sejumlah
organisasi dan lembaga-lembaga pendidikan Islam terus berkembang pesat di
berbagai wilayah di Indonesia. Namun, menurut Deliar Noer, di dalam bidang
politik kalangan Islam tidak berhasil bersatu seperti yang dijumpai sebelum
tahun 1920-an. Partai Syarikat Islam misalnya, saat itu telah memutuskan untuk
mengambil tindakan disipilin terhadap Muhammadiyah, kemudian juga kepada
Persatuan ...

Al-Islam Studi Hadits Tarbawi

Buku ini adalah hand out yang tepat untuk perkuliahan al islam studi hadits khusus mahasiswa fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Buku ini sangat dianjurkan karena menjelaskan konsep-konsep pendidikan yang dicontohkan oleh rasul melalui hadits

Buku ini adalah hand out yang tepat untuk perkuliahan al islam studi hadits khusus mahasiswa fakultas keguruan dan ilmu pendidikan.

Biologi konservasi bekantan (Nasalis larvatus)

Conservation of proboscis monkey in Kalimantan.

Conservation of proboscis monkey in Kalimantan.

Peningkatan dayasaing industri peternakan

Development of the competitiveness of farm industry in Indonesia.

Development of the competitiveness of farm industry in Indonesia.

Prosiding Kongres Pancasila IV

Srategi Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia

Kongres Pancasila IV ini merupakan rangkaian dan kesinambungan dari Kongres Pancasila sebelumnya, yaitu Kongres Pancasila I tgl 1 Juni 2009 di Yogyakarta; Kongres Pancasila II tgl. 1 Juni 2010 di Denpasar; dan Kongres Pancasila III tgl.1 Juni 2011 di Surabaya. Dari tiga kali Kongres Pancasila tersebut telah banyak dihasilkan rumusan-rumusan deklarasi yang sangat berkualitas dan bermakna. Atas dasar hasil-hasil yang telah dicapai dari Kongres Pancasila sebelumnya itu, maka pada Kongres Pancasila IV kali ini dipilih dan ditetapkan tema “Strategi Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia”. Tema ini dipilih dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: Saat ini tidak ada lembaga khusus pengawal Pancasila. Padahal, diakui atau tidak Pancasila adalah dasar Negara Indonesia. Keadaan ini dinilai jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan masa sebelum reformasi. Saat itu, MPR mempunyai berbagai wewenang, dan salah satunya “memelihara” Pancasila. Ketiadaan lembaga khusus pengawal Pancasila itu menyebabkan Pancasila kehilangan dasar legitimasi kenegaraannya. Ketiadaan lembaga khusus pengawal Pancasila, berimplikasi pada tidak adanya mekanisme yang jelas dalam mensosialisasikan Pancasila. Peran tersebut saat ini nampaknya berusaha dimainkan oleh MPR dengan slogan kebanggaannya “4 Pilar Hidup Bernegara” yang mensejajarkan posisi Pancasila dengan NKRI, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Terlepas dari ketidaktepatan konsep dasar yang ada dalam slogan itu, kita mengakui bahwa MPR memiliki niat baik untuk membumikan Pancasila. Saat ini tidak ada rambu-rambu pengimplementasian Pancasila yang jelas dan baku. Padahal, rambu-rambu itu mutlak diperlukan agar dapat diperoleh hasil yang optimal. Dengan kata lain, rambu-rambu itu perlu segera diadakan. Mempertimbangkan hal-hal diatas, kiranya perlu ada upaya serius untuk membentuk atau menunjuk lembaga khusus pengawal Pancasila, yang nantinya diberi wewenang, antara lain untuk menyusun rambu-rambu pengimplementasian Pancasila tersebut secara tepat, terstruktur, dinamis dankontekstual.

Immanuel Kant mengemukakan konsep negara hukum dalam arti sempit, yang
menempatkan fungsi “rechts” pada “staat”, hanya sebagai alat perlindungan hak-
hak individual dan kekuasaan negara diartikan secara pasif, yang bertugas
sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, yang dikenal dengan
sebutan nachtwachkerstaats atau nachtwachterstaats (M. Tahir Azhary, 1992: 73-
74). Friedrich Julius Stahl dalam Staat and Rechtslehre II, mengemukakan empat
 ...

Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain ,pendapatan, pendidikan, lokasi, gender, dan kondisi lingkungan. Kemiskinan di Indonesia dicirikan oleh banyaknya rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan. Akibatnya, meski tidak tergolong miskin, mereka rentan terhadap kemiskinan. Buku ini mencoba menelaah kemiskinan ditinjau dari berbagai standar garis kemiskinan, sehingga dapat diketahui adanya misklasifikasi penggolongan rumah tangga miskin.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain ,pendapatan, pendidikan, lokasi, gender, dan kondisi lingkungan.

Kinerja KPU, pengembangan SDM, dan masyarakat perkotaan

On KPU or National Election Commission in the 1999 general election, human resources in development plan, and urban community development in Indonesia; collected articles.

On KPU or National Election Commission in the 1999 general election, human resources in development plan, and urban community development in Indonesia; collected articles.