Sebanyak 3 item atau buku ditemukan

Politik hukum kekuasaan kehakiman

pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945

On politics of law and judicial power in Indonesia after amendment to the Indonesian 1945 Constitution.

On politics of law and judicial power in Indonesia after amendment to the Indonesian 1945 Constitution.

Kekuasaan kehakiman Indonesia dalam UU no. 4 tahun 2004

Judicial power in Indonesia according to law.

Perdamaian harus pula diartikan meliputi mediasi baik dalam rangka court
connected mediation atau mediasi yang dilakukan melalui mediator di luar
proses peradilan. Arbitrase harus dijalankan sesuai dengan semangat dan
ketentuan UU No. 30 Th. 1999 terutama yang mengikat pengadilan, seperti
disebut dalam Pasal 3 : "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili
sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase". Demikian
pula pembatalan putusan ...

Konfigurasi politik & kekuasaan kehakiman di Indonesia

Political aspects of the judicial power in Indonesia.

Political aspects of the judicial power in Indonesia.