Sebanyak 18 item atau buku ditemukan

Mati ketawa cara refotnasi

menyorong rembulan

Current political conditions in Indonesia, during the transition period under Habibie; collection of articles.

Hanya Nabi yang ma'shum. Yang ada paling kiai konsisten, lumayan konsisten,
kurang konsisten, tidak ... Tidak ingin jadi bupati, presiden, tidak ingin kaya, tidak
ingin kaya. Masalahnya begini, sekarang kalau Anda hitung secara Matematik, ...

Esensi manusia dalam filsafat Pancasila, relevansinya dalam pembangunan hukum di Indonesia

Developing national legal system based on Pancasila in Indonesia.

Developing national legal system based on Pancasila in Indonesia.

Reposisi lembaga tinggi negara

sebuah upaya menuju Indonesia baru

a) Susunan, kedudukan dan wewenang setiap lembaga tinggi negara b) Sistem
pengisian jabatan dalam lembaga tinggi negara, dan c) Hubungan antar
lembaga negara Sebagai sasaran dari penelitian ini adalah memberikan
rekomendasi kepada MPR sebagai bahan untuk penyusunan amandemen UUD
1945, khususnya berkaitan dengan sistem pemerintahan negara. D. Kerangka
Pemikiran Sebuah sistem adalah suatu keseluruhan (totalitas) yang di dalamnya
terdapat ...

Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Commentary on the Indonesian 1945 Constitution.

Commentary on the Indonesian 1945 Constitution.

Islam dan masalah kenegaraan

studi tentang percaturan dalam konstituante

Untuk penyelesaian tentatif terhadap masalah rumit dan peka ini, ada baiknya
bila tafsiran Hatta dipertimbangkan sebagai taf- siran yang lebih logis dan
berdasar kuat. Sekalipun Hatta tidak membuat tafsirannya Islami dengan
gamblang, namun logika yang berada di belakangnya tidak diragukan lagi
diilhami oleh Islam. Bila premise ini dapat diterima, maka kontroversi tentang
apakah Pancasila itu sekuler atau tidak, akan berakhir. Untuk melangkah ke arah
kerja yang strategis ini ...

Perkembangan hukum tata negara

perdebatan & gagasan penyempurnaan

On development of Indonesian constitutional law.

On development of Indonesian constitutional law.