Undang Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya
Undang Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah
aturan-aturan da-sar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penye-
lenggaraan negara meskipun tidak ditulis. Memang untuk menyelidiki hukum
dasar (droit constitutionnel) suatu negara, tidak cukup hanya menyelidiki pasal-
pasal Undang Undang Dasarnya (loi constitutionelle) saja, akan tetapi harus
menyelidiki juga ...
1) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha. 2)
Mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip good govemance dalam setiap proses
pemberian pelayanan publik, khususnya dalam rangka mendukung
penenmaaan ...
Pengembangan organisasi TNI-Polri yang kian hari mendekati kesempurnaan
penataan strukturisasi di segala bidang, ekonomi, politik, hukum, sosial dan pendidikan. Pendidikan dan Hankam memberikan peluang dalam proses
pengembangan kebijaksanaan politik dengan skala yang lebih besar. Jika
dibandingkan dengan organisasi politik yang tumbuh pada tahun 1945—1947
pada saat dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden Muhamad Hatta dikenal dengan
Maklumat No.
Ketentuan hukun kawin lintas agama tersebut, baik yang dikonstruksi oleh MUI,
Muhammadiyah, dan pemerintah Indonesia, menimbulkan ketidakpuasan dari
kelompok yang disebut Suhadi dengan “Islam progresif". Ketidakpuasan
kelompok ini didasarkan pada argumen kebebasan beragama. Kelompok inilah
yang kemudian mencetuskan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-
KHI). Sebagai draf tandingan, maka CLD-KHI memiliki pandangan berbeda
terhadap ...
3. PERAN POLITISI MUHAMMADIYAH DALAM REKAYASA TRANSFORMATIF INDONESIA BARU (Ahmad Syafi'i Maarif), makalah seminar nasional: Islam dan
Negara Pasca Pemilu 1999 Kerjasama Badan Pengkajian dan Pengembangan
PP Muhammadiyah dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta Tanggal 25-
26 September 1999. 4. REFORMASI HUKUM ISLAM DALAM PERSPEKTIF
SEJARAH (Dr. Akh. Minhaji), sumber tidak terlacak. 5. MUHAMMADIYAH DAN
AGENDA ...
pemberdayaan hak-hak atas tanah ditinjau dari segi aspek hukum, sosial, politik,
ekonomi, hankam, teknis, agama dan budaya Brahmana Adhie, hasan Basri
Nata Menggala, Indonesia. Badan Pertanahan Nasional, Sekolah Tinggi
Pertanahan Nasional (Yogyakarta, Indonesia). research flora fauna dan lain-lain.
Seakan-akan bumi ini ... Dalam fiqih pertanahan (fiqh al aradli) Islam, ada dua.
kategori tanah: » 1. Tanah Yang dimiliki (ardl mamlukah), dan dibedakan dalam
dua jenis: a.
