Sebanyak 11 item atau buku ditemukan

FIQIH POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA (Kontekstualisasi Siyasah Syar’iyah Dalam Rekaman Historis dan Pemikiran)

Membaca, memahami dan merefleksikan tentang Indonesia dan ke-Indonesia-an, maka potret sejarah sebagai salah satu perspektif yang sering digunakan. Indonesia sebagai bangsa yang historis. Sejarah Indonesia adalah bagian dari sejarah Islam dan umat Islam di Indonesia. Sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dibentuk, Islam sudah lebih dulu ada sebagai modal berdirinya negara ini. Akumulasi permasalahan bangsa yang distimulasi oleh kolonialisme berabad-abad melahirkan perlawanan secara fisik dan politik dari umat Islam bersama komponen bangsa yang lainnya. Sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945 perjuangan, dan perlawanan politik itu membuahkan hasil yaitu dengan memproklamirkan sebuah negara yang diberi nama Negara Kesatuan Republik Indonesia.

... negara yang beragama Islam telah menciptakan tata nilai yang mengatur tata kehidupan paling tidak menetapkan baik buruk yang menjadi perintah dan larangan agama, dan kepatuhan hukum dan yuris- prudensi lslam telah diserap menjadi bagian ...

Politik Hukum Islam Pergumulan Politik dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam merupakan salah satu komponen tata hukum Indonesia yang berkontestasi secara gradual untuk menjadi salah satu bahan baku pembentukan hukum nasional di antara pluralitas hukum yang ada di Indonesia. Bila dilirik secara historis, bahwa hukum Islam telah hidup dan diterapkan di masyarakat sejak Islam masuk ke nusantara. Dalam perjalanannya untuk bertransformasi dalam hukum nasional, Hukum Islam kerap mengalami persinggungan secara politis dengan kekuasaan, sejak masa penjajahan, masa kemerdekaan, masa reformasi sampai dengan saat ini. Terjadi tolak tarik antara berbagai kepentingan yang dipengaruhi oleh konfigurasi politik dan diwarnai pula oleh persepsi negara terhadap Islam. Pergumulan politik hukum Islam merupakan rentetan sejarah, melewati perjuangan panjang yang karenanya telah melahirkan beberapa produk perundang-undangan bernuansa Islam, antara lain, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan lainnya.

... Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. Jakarta: UI-Press, 1990. ———. Islam dan Tata Negara. Jakarta: UI-Press, 1993. Suharto, Rudhy. “Islam dan Nasionalisme: Polemik Syariat Islam di Indonesia.” Majalah Syi'ar, 2002, September ...

Fiqh Madzhab Negara ; Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia

"Buku ini merupakan studi terhadap politik hukum Islam di Indonesia, dengan fokus utama pada materi-materi. Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di sini penulis menunjukkan beberapa dari peran dan kedudukan KHI di hadapan negara (Orde Baru) baik dari perspektif strategi pembentukan, materi, implementasi, dan juga fungsi hukum. "

... Siyâsah asy-Syar'iyyah juga mengatakan Sesungguhnya adanya kekuasaan yang mengatur urusan manusia merupakan ... III. N. A. NA. NA. Keterangan: N = Negara A = Agama 62 Ibnu Taimiyah, As-Siyâsah asy-Syar'iyyah., hlm. 162. Tiga jenis ...

POLITIK HUKUM ISLAM DALAM PEMBENTUKAN RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (RKUHP) INDONESIA

Koleksi Tersedia di lantai 2

Perbandingan politik Hukum Islam dan Barat

Syukur Alhamdulillah, buku Politik Hukum: Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat ini sudah selesai direvisi dan ditulis oleh penulis, dengan memperbarui data dan penggantian design cover yang disesuaikan dengan visualisasi image yang lebih dinamis. Dan, pada cetakan kedua buku yang ada di tangan pembaca ini telah diubah judulnya menjadi Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat. Penggantian judul buku ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan substansi isi dan perkembangan isu politik hukum di Indonesia maupun di ranah global. Pada mulanya buku ini merupakan bahan ajar yang penulis sampaikan pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri, Universitas Jayabaya Jakarta, dan kuliah umum pada program pascasarjana di beberapa perguruan tinggi/universitas. Sesuai saran dari beberapa kolega/akademisi, dengan menyadari bahwa materi isi buku ini masih sangat relevan dengan perkembangan Ilmu Hukum dan Ilmu Ekonomi di Indonesia, maka alangkah baiknya buku ini diterbitkan kembali dengan pembaruan substansi isi yang relevan dengan tantangan dinamika isu Òpolitik hukumÓ secara menyeluruh. Untuk maksud tersebut, penulis berusaha mengedit kembali beberapa catatan yang masih berserakan, sehingga jadilah buku seperti yang sekarang ini. *** Persembahan penerbit Kencana (PrenadaMedia)

Dan, pada cetakan kedua buku yang ada di tangan pembaca ini telah diubah judulnya menjadi Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat.

Politik Hukum Islam

Reposisi Eksistensi Hukum Islam dari Masa Kerajaan Hingga Era Reformasi di Indonesia

Secara etimologis, istilah politik hukum adalah kata terjemahan dari bahasa Belanda rechtpolitiek yang berasal dari dua kata, recht dan politiek. Recht berarti hukum. Kata politiek dalam kamus bahasa Belanda memiliki pengertian beleid. Kata beleid dalam bahasa Indonesia memiliki arti kebijakan (policy). Dengan demikian politik hukum bisa diartikan kebijakan hukum. Adapun kebijakan sendiri dalam bahasa Indonesia berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Dalam hal ini politik hukum dapat diartikan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak dalam bidang hukum.

Mahfud MD Politik hukum merupakan legal policy atau garis (kebijakan) resmi
tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru
atau penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan
 ...

Politik hukum Islam di Indonesia

kajian posisi hukum Islam dalam politik hukum pemerintahan Orde Baru dan era reformasi

Position of Islamic law in Indonesian politics during the New Order era and impact of sociopolitical motives on its continuity and change.

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan pelaksanaannya telah diundangkan , namun peraturan perundang - undangan tersebut di atas belum memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum kepada umat Islam untuk mengenal pangan ...