Politik hukum dan positivisasi syariat Islam di Indonesia

Relation and Influence of Islamic law and politics in Indonesian legal system.

Gubernur, Peraturan Daerah Tingkat II, dan Keputusan Bupati dan Wali kota,”
Tata urutan perundang-undangan yang telah ditetapkan di atas tidak
menyebutkan Instruksi Presiden, artinya tidak termasuk dalam rangkaian tata
urutan peraturan perundangan yang menjadi sumber hukum tertulis, karena itu
KHl bukan peraturan perundangundangan, bukan hukum tertulis meskipun
dituliskan, bukan undang-undang, bukan peraturan pemerintah, bukan
keputusan presiden dan ...