Korupsi & Pembuktian Terbalik. Dari Perspektif Kebijakan Legilasi dan Hak Asasi Manusia

Buku ini mencoba mengetengahkan kajian tentang pengaturan pembuktian terbalik dalam Undang-Undang Tipikor dari sisi hukum tata negara, khususnya yang menyangkut kebijakan legislasi berupa proses, metode, dan teknik pembentukan undang-undang. Terutama dari sisi hukum pidana formil dan materiil serta konvensi yang didasarkan pada standar hukum internasional dan hukum positif di Indonesia. *** Persembahan penerbit Kencana (PrenadaMedia)

Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia. Jakarta: Kholam. Saldi Isra. 2009.
Fungsi legislasi setelah perubahan UUD 1945 dalam Potret Penegakan Hukum
di Indonesia–Komisi Yudisial Republik Indonesia. Samuel P. Huntington. 1977.